PELAKITA.ID- MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata angka statistik yang diumumkan setiap triwulan. Di balik angka tersebut terdapat aktivitas produksi, konsumsi, investasi, distribusi barang dan jasa, serta kontribusi berbagai sektor yang melibatkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua instansi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Ir. Abdul Asman, M.Si., dalam pemaparannya mengenai indikator pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan akumulasi nilai tambah dari berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu wilayah.
Menurut Asman, berdasarkan sistem System of National Accounts (SNA) terbaru, aktivitas ekonomi diklasifikasikan ke dalam 17 kategori lapangan usaha. Setiap kategori memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga seluruh OPD sesungguhnya mempunyai ruang untuk berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi Makassar.
“Kalau 17 kategori ini kita bedah, semuanya berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. Artinya, setiap perangkat daerah punya potensi untuk mengambil peran dalam meningkatkan nilai tambah yang ada,” jelasnya.
Ia mencontohkan sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB Makassar relatif kecil, sekitar 0,5 persen, sektor tersebut tetap membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Aktivitas pertanian di kawasan pinggiran kota, termasuk Barombong dan wilayah Tamalate, tetap menjadi bagian dari struktur ekonomi yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan berbagai jasa memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan sesuai karakter Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa di kawasan Indonesia Timur.
Asman menekankan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program rutin berdasarkan urusan masing-masing. Setiap OPD perlu mengidentifikasi program yang mampu memberikan insentif, memperluas aktivitas usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Nilai tambah menjadi kunci pertumbuhan
Dalam penjelasannya, Asman mengingatkan bahwa besarnya output suatu sektor tidak otomatis menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara atau biaya input yang digunakan dalam proses produksi.
Dengan demikian, wilayah atau sektor yang menghasilkan output besar belum tentu memberikan nilai tambah yang tinggi apabila biaya bahan baku, transportasi, distribusi, dan kebutuhan produksi lainnya juga besar.
“Output itu tidak berdiri sendiri. Nilai tambah merupakan output dikurangi biaya antara. Karena itu, kita perlu memperhatikan komponen biaya yang menyertai proses produksi,” ujarnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan pentingnya keterhubungan kebijakan ekonomi dengan sektor-sektor pendukung. Kelancaran distribusi, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan urusan transportasi, tetapi juga menentukan efisiensi biaya produksi dan daya saing produk.
Gangguan infrastruktur akibat bencana atau hambatan distribusi dapat meningkatkan biaya logistik, menghambat pasokan barang, dan pada akhirnya mengurangi nilai tambah yang dihasilkan pelaku usaha. Karena itu, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kelancaran arus barang perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
PDRB dibaca dari sisi produksi dan pengeluaran
Asman juga menjelaskan bahwa PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yakni lapangan usaha atau produksi, pengeluaran, dan pendapatan.
Dalam praktik penghitungan PDRB daerah, BPS menggunakan pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran.
Pendekatan lapangan usaha melihat aktivitas ekonomi berdasarkan sektor yang menghasilkan barang dan jasa.
Sementara pendekatan pengeluaran mengukur bagaimana barang dan jasa tersebut digunakan dalam perekonomian, antara lain melalui konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, serta ekspor neto.
Kedua pendekatan tersebut pada prinsipnya menghasilkan nilai PDRB yang sama, tetapi dilihat dari sudut penghitungan yang berbeda.
Dalam konteks Makassar, ia mendorong pemerintah daerah melihat sektor pendidikan dan kesehatan bukan hanya sebagai urusan pelayanan publik, melainkan juga sebagai potensi penggerak ekonomi kota.
Makassar, misalnya, dapat dikembangkan sebagai salah satu tujuan pendidikan utama di kawasan Indonesia Timur. Dengan membangun kualitas layanan pendidikan, infrastruktur pendukung, fasilitas hunian, dan ekosistem perkotaan yang memadai, mahasiswa dari berbagai daerah tidak harus selalu mencari tujuan pendidikan ke Yogyakarta atau Bandung.
Hal serupa berlaku pada sektor kesehatan. Menurut Asman, Makassar memiliki peluang membangun citra sebagai tujuan layanan kesehatan di Indonesia Timur sehingga masyarakat tidak perlu selalu pergi ke luar negeri, termasuk Penang, untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Penguatan kualitas rumah sakit, kenyamanan layanan, fasilitas pendukung, dan strategi komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya membangun daya tarik tersebut.
Jika dilakukan secara konsisten, sektor pendidikan dan kesehatan dapat menghasilkan dampak ekonomi berantai terhadap transportasi, perdagangan, perhotelan, kuliner, dan jasa lainnya.
Menjaga pertumbuhan agar tidak menjadi pertumbuhan semu
Mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029, Asman menyampaikan bahwa daerah memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Makassar yang telah mencatat pertumbuhan di kisaran 7 persen memiliki modal untuk berkontribusi, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila manfaatnya tidak menjangkau kelompok masyarakat secara luas.
Fenomena pertumbuhan tinggi yang hanya ditopang oleh satu kegiatan ekonomi berskala besar, misalnya pembangunan industri atau aktivitas pertambangan, dapat menghasilkan lonjakan angka dalam jangka pendek. Namun, ketika aktivitas tersebut melambat, pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi mengalami penurunan tajam.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama indikator lain seperti rasio gini, ICOR, indeks pembangunan, serta analisis sektor unggulan melalui pendekatan Location Quotient (LQ) dan shift-share.
Pendekatan tersebut membantu pemerintah memahami struktur ekonomi, produktivitas, efisiensi investasi, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Asman juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang rentan mengalami penurunan kemampuan ekonomi akibat tekanan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, inflasi tidak semata-mata harus ditekan serendah mungkin. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar kenaikan harga tetap memungkinkan produsen memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi tidak membebani konsumen, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok.
“Yang utama adalah jangan sampai komoditas kebutuhan pokok masyarakat tidak terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan kemiskinan meningkat,” jelasnya.
Kualitas data menentukan kualitas kebijakan
Salah satu poin penting yang ditekankan Asman adalah kebutuhan terhadap data sektoral yang lengkap dan tersedia tepat waktu. Menurutnya, penghitungan PDRB bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi, melainkan melalui proses pengolahan berbagai sumber data, baik yang berasal dari internal BPS maupun instansi pemerintah, pelaku usaha, serta survei khusus.
Untuk menyusun PDRB Kota Makassar, BPS membutuhkan sekitar 45 indikator dari berbagai sektor. Data tersebut mencakup aktivitas perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, peternakan, konstruksi, hingga sektor-sektor lainnya.
Ketersediaan data dari setiap OPD menjadi penting karena BPS tidak selalu dapat memperoleh informasi secara langsung dari seluruh pelaku usaha. Ia mencontohkan kebutuhan data industri dari kawasan industri Makassar (KIMA) yang proses pengumpulannya terkadang membutuhkan kunjungan berulang dan koordinasi yang tidak sederhana.
Padahal, perangkat daerah yang memiliki kewenangan sektoral dan jaringan kelembagaan dapat membantu membuka akses terhadap data tersebut.
“Kalau SKPD memiliki akses dan mampu membantu memperoleh data dari pelaku usaha di wilayahnya, tentu akan sangat membantu BPS mempercepat proses penghitungan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa semakin kecil cakupan wilayah statistik, semakin besar pula tantangan dalam menyediakan data yang representatif. Pengumpulan data hingga tingkat kabupaten/kota membutuhkan penambahan sampel dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pengembangan metode small area estimation menjadi salah satu alternatif untuk menghasilkan estimasi statistik pada wilayah dengan keterbatasan sampel.
Asman juga mengingatkan bahwa BPS bekerja dengan kalender rilis yang ketat. Data PDRB triwulanan kabupaten/kota harus diproses dan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu, keterlambatan data sektoral dari OPD maupun instansi terkait dapat memengaruhi kecepatan penghitungan dan publikasi.
Ia mencontohkan penghitungan PDRB triwulan III yang harus dipersiapkan untuk dirilis pada awal Desember. Apabila data pendukung tersedia lebih cepat, proses pengolahan dapat dilakukan lebih efisien, sekaligus meningkatkan ketepatan dan kualitas hasil penghitungan.
Memperkuat konsumsi, investasi, dan ekonomi jasa
Dalam membaca perkembangan ekonomi Makassar, Asman menyebut perdagangan dan reparasi, industri pengolahan, serta konsumsi sebagai komponen penting dalam struktur perekonomian kota.
Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor tersebut, termasuk melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi.
Ia juga mengusulkan pendekatan kreatif untuk menggerakkan konsumsi perkotaan. Pertumbuhan kafe dan ruang kuliner di Makassar, misalnya, dapat dioptimalkan melalui kegiatan promosi dan agenda akhir pekan yang menarik masyarakat dari daerah sekitar untuk berkunjung dan berbelanja di kota ini.
Gagasan seperti program akhir pekan untuk mengunjungi kafe atau menikmati kuliner Makassar dapat dikembangkan sebagai bagian dari promosi ekonomi perkotaan. Dengan demikian, aktivitas konsumsi tidak hanya berasal dari penduduk setempat, tetapi juga dari masyarakat daerah penyangga.
Selain konsumsi, percepatan realisasi anggaran pemerintah juga dinilai dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah yang direalisasikan sesuai ketentuan dapat menggerakkan sektor konstruksi, perdagangan, jasa, dan berbagai kegiatan usaha lainnya.
Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Asman juga mendorong agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang kondusif sehingga sektor swasta terdorong meningkatkan investasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi.
Event berskala besar, kegiatan pariwisata, promosi kuliner, dan aktivitas ekonomi kreatif dapat menjadi instrumen untuk memperluas perputaran uang di Makassar.
Ia turut mengingatkan pemerintah agar mencermati perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya nanya-nanya di pusat perbelanjaan menunjukkan bahwa keramaian pengunjung tidak selalu sejalan dengan transaksi pembelian.
Sebagian masyarakat datang ke pusat perbelanjaan untuk melihat dan membandingkan produk, tetapi kemudian melakukan pembelian melalui platform digital. Fenomena tersebut perlu dibaca secara cermat agar kebijakan penguatan konsumsi tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada aktivitas transaksi dan perputaran ekonomi yang benar-benar terjadi.
Makassar dan tantangan ekonomi perkotaan
Asman menegaskan bahwa karakter Makassar sebagai kota jasa membuat sektor tersier perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam strategi pembangunan ekonomi. Perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, akomodasi, kuliner, dan jasa lainnya merupakan sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
Meski demikian, penguatan sektor jasa tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan yang masih menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat kota.
Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi Makassar tidak cukup hanya mengejar besaran angka PDRB. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh produktivitas, investasi yang efisien, konsumsi yang sehat, distribusi yang lancar, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.
Pesan utama dari pemaparan BPS tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan. Setiap OPD memiliki kontribusi, baik melalui peningkatan produksi, penguatan layanan, penciptaan ekosistem usaha, maupun penyediaan data yang akurat.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan berbasis data, target pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja, penguatan daya beli, dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Redaksi
