- Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Darmawan Salman, menyampaikan telaah tersebut dalam forum penelaahan capaian indikator ekonomi Kota Makassar Triwulan II 2026 dan mitigasi kinerja ekonomi Triwulan IV.
- Dikatakan, pertumbuhan 7,04 persen tidak dapat dibaca hanya sebagai keberhasilan angka statistik, tetapi harus ditelaah dari sumber pertumbuhan, struktur ekonomi, serta kemampuan pemerintah menjaga momentum hingga akhir tahun.
- Mesin pertumbuhan ekonomi Makassar pada Triwulan II bergerak relatif merata. Hampir seluruh sektor mengalami perkembangan positif, kecuali sejumlah sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan, serta sektor listrik dan gas.
PELAKITA.ID – MAKASSAR – Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 7,04 persen pada Triwulan II 2026 menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi untuk periode Triwulan II sepanjang 2023–2026.
Capaian positif itu menyimpan sejumlah catatan yang perlu dicermati pemerintah kota, terutama terkait perlambatan konsumsi rumah tangga, ketergantungan terhadap dorongan fiskal, dan keberlanjutan investasi.
Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Darmawan Salman, menyampaikan telaah tersebut dalam forum penelaahan capaian indikator ekonomi Kota Makassar Triwulan II 2026 dan mitigasi kinerja ekonomi Triwulan IV.
Menurutnya, pertumbuhan 7,04 persen tidak dapat dibaca hanya sebagai keberhasilan angka statistik, tetapi harus ditelaah dari sumber pertumbuhan, struktur ekonomi, serta kemampuan pemerintah menjaga momentum hingga akhir tahun.
Dalam pembacaannya, mesin pertumbuhan ekonomi Makassar pada Triwulan II bergerak relatif merata. Hampir seluruh sektor mengalami perkembangan positif, kecuali sejumlah sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan, serta sektor listrik dan gas.
Jasa pendidikan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,68 persen. Darmawan menilai capaian tersebut antara lain dipengaruhi faktor musiman, terutama aktivitas tahun ajaran baru pada Triwulan II. Sementara itu, perdagangan tumbuh 8,75 persen dengan kontribusi sekitar 19,78 persen terhadap struktur PDRB Makassar.
Meski sektor primer memiliki kontribusi relatif kecil terhadap PDRB, Darmawan mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi pesisir.
“Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang disampingkan,” demikian penekanan Darmawan ketika mengingatkan pentingnya dimensi inklusivitas dalam pembangunan ekonomi kota.
Menurutnya, perhatian terhadap nelayan di pulau-pulau dan pembudidaya ikan tidak boleh berkurang hanya karena kontribusi sektor tersebut terhadap angka pertumbuhan ekonomi relatif kecil.
Pertumbuhan ekonomi yang baik harus tetap memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang berada di sektor-sektor dengan kontribusi terbatas.
Lima sektor menopang 75,78 persen PDRB
Salah satu temuan penting dalam telaah Darmawan adalah konsentrasi struktur ekonomi Makassar pada lima lapangan usaha utama. Kelimanya secara bersama-sama menyumbang sekitar 75,78 persen terhadap total PDRB Kota Makassar.
Kelima sektor tersebut adalah perdagangan dan reparasi, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan, dan jasa pendidikan.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengendalian dan akselerasi ekonomi menjelang akhir tahun harus diarahkan secara lebih presisi kepada sektor-sektor utama tersebut.
Darmawan mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup menjalankan intervensi secara umum. Setiap kebijakan perlu diarahkan pada faktor yang benar-benar memengaruhi aktivitas produksi, permintaan, investasi, dan produktivitas di sektor-sektor penyumbang terbesar PDRB.
Dari sisi pengeluaran, terdapat dua komponen yang sangat dominan, yakni konsumsi rumah tangga sebesar 48,04 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 41,81 persen. Jika digabungkan, keduanya mencapai hampir 90 persen dari struktur PDRB Makassar.
Artinya, daya beli masyarakat dan iklim investasi merupakan dua fondasi penting yang menentukan arah perekonomian kota.
“Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan PMTB sudah mencapai sekitar 90 persen PDRB kita. Poinnya, daya beli dan iklim investasi menjadi dua kunci utama yang harus kita perhatikan,” jelasnya.
Pertumbuhan 7,04 persen dan ketergantungan pada dorongan fiskal
Darmawan kemudian membedah sumber pertumbuhan ekonomi Makassar dari dua sisi, yakni produksi dan pengeluaran.
Dari sisi produksi, sektor tersier mencatat pertumbuhan 5,04 persen, sedangkan sektor sekunder tumbuh 2,05 persen. Kondisi ini menunjukkan kuatnya peran sektor jasa dalam menggerakkan ekonomi Makassar sebagai kota metropolitan dan pusat kegiatan ekonomi Indonesia Timur.
Pada sektor sekunder, industri pengolahan menjadi salah satu perhatian penting, termasuk aktivitas di Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 7,04 persen pada Triwulan II ditopang oleh PMTB yang tumbuh 2,65 persen, konsumsi rumah tangga 2,39 persen, dan konsumsi pemerintah 1,35 persen.
Darmawan menyoroti bahwa gabungan kontribusi pertumbuhan dari investasi dan konsumsi pemerintah mencapai sekitar empat poin persentase dari total pertumbuhan 7,04 persen. Sementara konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 2,39 poin persentase.
Komposisi tersebut dinilai cukup kuat untuk menopang pertumbuhan dalam jangka pendek. Namun, terdapat risiko apabila dorongan fiskal mulai mengalami normalisasi sementara daya beli masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang memadai.
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati membaca kondisi tersebut karena pertumbuhan yang ditopang investasi dan belanja pemerintah dapat kehilangan momentum ketika realisasi fiskal melambat.
Pada Triwulan II 2026, tambahan investasi Makassar tercatat sekitar Rp2,7 triliun atau telah mencapai sekitar 77 persen dari target investasi yang ditetapkan untuk tahun berjalan.
Capaian itu menjadi sinyal positif bagi iklim investasi kota. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa realisasi investasi tersebut berlanjut menjadi kegiatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi.
Konsumsi rumah tangga mulai melemah
Catatan paling serius dalam telaah Darmawan adalah perlambatan konsumsi rumah tangga ketika belanja pemerintah dan investasi justru mengalami peningkatan.
Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sekitar 48 persen terhadap PDRB merupakan komponen sangat strategis. Perubahan kecil dalam pertumbuhannya dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja ekonomi Makassar secara keseluruhan.
Berdasarkan pembacaan data yang disampaikannya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan mengalami perlambatan dari 6,09 persen menjadi 5,11 persen. Sementara secara triwulanan, pertumbuhannya hanya sekitar 0,47 persen.
Kondisi tersebut berlangsung ketika konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan 22,29 persen dan PMTB sekitar 6,8 persen.
Bagi Darmawan, ketimpangan momentum ini perlu menjadi perhatian bersama. Ketika belanja pemerintah mulai kembali ke tingkat normal, sementara konsumsi masyarakat belum pulih, pertumbuhan ekonomi berpotensi mengalami koreksi.
Ia mengingatkan kemungkinan pengaruh normalisasi belanja program pemerintah, termasuk belanja SPPG, serta tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pengeluaran rumah tangga.
“Kalau fiskal sudah ternormalisasi tanpa pemulihan daya beli masyarakat, di situ kita perlu mewaspadai pertumbuhan kita,” menjadi salah satu pesan penting dalam telaah tersebut.
Karena itu, target pertumbuhan ekonomi Makassar pada akhir 2026 di kisaran 6,5–7 persen sebagaimana diarahkan dalam RKPD 2026 membutuhkan strategi yang lebih terukur.
Darmawan juga mengingatkan bahwa capaian 7,04 persen bukan anomali. Menurutnya, pola pertumbuhan Makassar pada Triwulan I dan II tidak terlepas dari pola musiman belanja pemerintah. Dengan demikian, capaian tersebut harus dibaca secara proporsional dan tidak langsung dianggap sebagai gambaran kekuatan ekonomi yang sepenuhnya mandiri.
Delapan indikator untuk membaca denyut ekonomi
Untuk memastikan kondisi ekonomi pada Triwulan III dan mempersiapkan mitigasi Triwulan IV, Darmawan menawarkan delapan indikator pendahulu yang perlu dipantau secara rutin oleh Bappeda bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan.
Pertama, inflasi dan harga pangan. Pemerintah perlu memantau Indeks Harga Konsumen Kota Makassar dan perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data BPS dan Dinas Perdagangan perlu dibaca secara berkala, dari hari ke hari hingga akhir Desember.
Ia secara khusus mengingatkan potensi gangguan pasokan bawang merah akibat perubahan musim dan keterlambatan penanaman di Enrekang. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan dan harga komoditas di Makassar.
Kedua, realisasi APBD dan APBN. Belanja Pemerintah Kota Makassar dan satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah kota perlu dipantau, divalidasi, dan diverifikasi agar kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi dapat terukur.
Ketiga, penerimaan pajak daerah. Perkembangan pajak makan dan minum, hotel, hiburan, serta parkir dapat digunakan untuk membaca aktivitas usaha dan memperkirakan perkembangan omzet sektor terkait.
Keempat, tingkat okupansi hotel dan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel Makassar menjadi indikasi positif bagi aktivitas ekonomi jasa, akomodasi, kuliner, dan sektor pendukung lainnya.
Kelima, aktivitas pelabuhan dan bandara. Arus penumpang, bongkar muat, pergerakan logistik, serta mobilitas orang dan barang melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Hasanuddin perlu menjadi perhatian karena mencerminkan dinamika perdagangan dan konektivitas ekonomi.
Keenam, perkembangan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.
Darmawan mengingatkan pentingnya memantau perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap biaya pinjaman pengusaha. Perubahan beban kredit dapat memengaruhi keputusan investasi, ekspansi usaha, dan kemampuan pelaku usaha mempertahankan aktivitas produksi.
Ketujuh, realisasi investasi. Pemerintah perlu mengawal perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), termasuk memastikan proyek-proyek yang telah masuk dalam daftar rencana investasi dapat direalisasikan hingga akhir tahun.
Kedelapan, konsumsi listrik bisnis. Data penggunaan listrik dari PLN dapat menjadi indikator untuk membaca aktivitas industri, perdagangan, dan dunia usaha. Peningkatan konsumsi listrik bisnis dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kegiatan produksi dan operasional sektor ekonomi.
Menurut Darmawan, delapan indikator tersebut perlu menjadi instrumen pemantauan bersama, bukan hanya bahan evaluasi bagi bidang ekonomi Bappeda.
Lima risiko yang perlu dimitigasi
Dari pembacaan terhadap berbagai indikator tersebut, Darmawan mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Pertama, pelemahan konsumsi rumah tangga. Karena kontribusinya mencapai 48,04 persen terhadap PDRB, pelemahan daya beli dapat langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pengendalian inflasi pangan menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diperkuat melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, dan kelancaran distribusi.
Penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dari pemerintah pusat juga harus dipastikan tepat waktu. Darmawan bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penahanan kenaikan tarif dan retribusi hingga akhir tahun untuk mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat.
Kedua, ketergantungan terhadap dorongan fiskal. Pemerintah perlu mengamankan realisasi belanja yang masih berpeluang dicairkan hingga 31 Desember. Dalam forum tersebut, disebutkan masih terdapat sekitar Rp2,3 triliun potensi belanja yang perlu dikawal. Percepatan harus dilakukan secara efektif, tanpa menumpuk seluruh kegiatan pada Desember dan tanpa mengabaikan kualitas belanja.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyiapkan transisi fiskal menuju 2027 agar normalisasi belanja tidak menimbulkan tekanan mendadak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, efek basis pertumbuhan atau base effect. Darmawan mengingatkan bahwa pertumbuhan Triwulan IV 2026 akan berhadapan dengan basis pembanding Triwulan IV 2025 yang relatif tinggi, yakni sekitar 6,27 persen berdasarkan angka yang digunakannya dalam telaah.
Karena itu, pemerintah harus mengelola ekspektasi target secara realistis. Evaluasi tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan year-on-year (y-on-y), tetapi juga memperhatikan perkembangan kumulatif dan tingkat aktivitas ekonomi yang sebenarnya.
Keempat, kerentanan sektor primer. Walaupun kontribusi sektor pertanian dan perikanan relatif kecil, sekitar 0,30 persen dalam pembacaan yang disampaikan, sektor ini menyangkut kehidupan nelayan dan pembudidaya. Pemerintah perlu menjamin akses BBM bagi nelayan, mengantisipasi cuaca akhir tahun, serta memperkuat rantai dingin dan akses pasar hasil perikanan.
Bagi Darmawan, dimensi ini penting karena pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat yang berada di sektor dengan kontribusi PDRB kecil.
Kelima, volatilitas sektor jasa keuangan. Pemerintah perlu memantau perkembangan kredit dan kualitas penyalurannya bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akses pembiayaan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil harus tetap dijaga, khususnya pada sektor perdagangan dan akomodasi, agar aktivitas konsumsi dan kegiatan usaha memiliki penyangga yang memadai.
Enam agenda akselerasi hingga akhir Desember
Selain mitigasi, Darmawan menawarkan agenda akselerasi yang dapat segera dijalankan pemerintah sebelum penutupan tahun anggaran.
Pertama, memastikan belanja publik direalisasikan tepat waktu. Kalender pelaksanaan anggaran yang telah disusun perlu dikawal secara konsisten agar belanja pemerintah benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi dan output pembangunan.
Kedua, mengawal penyelesaian proyek konstruksi hingga tahap serah terima. Proyek strategis pemerintah dan pembangunan yang sedang berlangsung perlu dipastikan selesai sesuai jadwal sehingga kontribusi ekonominya dapat tercatat pada Triwulan IV 2026, bukan bergeser ke Triwulan I 2027.
Ketiga, menangkap momentum Natal dan Tahun Baru melalui penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan hiburan. Darmawan bahkan mengusulkan agar kegiatan atau event digelar secara lebih rutin pada akhir pekan untuk meningkatkan kunjungan, konsumsi, dan perputaran uang di Makassar.
Keempat, menjaga mesin perdagangan. Dengan kontribusi sekitar 19,78 persen dan pertumbuhan 8,75 persen pada Triwulan II, perdagangan harus menjadi salah satu sektor prioritas. Kelancaran pasokan, stabilitas harga, serta keamanan dan kenyamanan pusat perbelanjaan merupakan faktor yang sama pentingnya dengan peningkatan omzet.
Kelima, memfasilitasi investasi secara lebih cepat. Pemerintah perlu mengawal layanan perizinan dan realisasi investasi PMDN maupun PMA agar proyek-proyek yang telah masuk dalam pipeline dapat segera direalisasikan dan tercatat dalam aktivitas ekonomi Triwulan IV.
Keenam, memperkuat pengembangan kawasan industri Makassar. Darmawan menyinggung adanya pabrik pengolahan yang hampir beroperasi di KIMA. Pengembangan industri pengolahan dan diversifikasi kegiatan usaha dinilai penting untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat industri, bukan sekadar kawasan dengan aktivitas usaha yang terbatas pada sektor tertentu.
Ia menekankan bahwa KIMA harus kembali diperkuat sebagai kawasan industri dengan aktivitas pengolahan yang semakin beragam, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Makassar.
Mengawal kualitas, bukan sekadar mengejar angka
Telaah Prof. Darmawan Salman memberikan pesan penting bagi arah kebijakan ekonomi Kota Makassar. Capaian pertumbuhan 7,04 persen memang menunjukkan momentum positif, tetapi keberlanjutannya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga, mengelola belanja publik, memperkuat investasi, serta memastikan sektor perdagangan dan jasa terus bergerak.
Lebih jauh, struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier tidak boleh membuat pemerintah kehilangan perhatian terhadap sektor primer dan kelompok masyarakat yang rentan tertinggal dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, tantangan Makassar bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan pada kisaran 6,5–7 persen hingga akhir 2026, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut memiliki fondasi yang kuat dan manfaat yang lebih merata.
Delapan indikator pendahulu yang ditawarkan Darmawan dapat menjadi perangkat pemantauan lintas OPD, sementara agenda mitigasi dan akselerasi menjadi instrumen untuk menerjemahkan hasil telaah ke dalam kebijakan konkret.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada akhirnya tidak hanya terlihat dari besarnya PDRB, tetapi juga dari kemampuan ekonomi kota menciptakan pekerjaan, menjaga daya beli, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
