PELAKITA.ID – Penulis menemukan satu artikel menarik yang dibagikan oleh Enrique Alonso Población, Founder & CEO, Innovations for Ocean Action Foundation | Strengthening fisheries governance so seafood, people & ocean ecosystems thrive berjudul Narrowing the Ocean’s Corridor | Cirrent Conversation. Sangat menarik, berkaitan bagaimana sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan rakyat dan diatur negara.
Mari simak.
Karya para ekonom Daron Acemoglu dan James Robinson kini terasa semakin relevan. Dalam buku penting mereka The Narrow Corridor (2019), keduanya berargumen bahwa kemajuan sosial hanya mungkin terjadi dalam ruang yang rapuh dan penuh kontestasi, ketika kekuatan negara dan kekuatan masyarakat berada dalam keseimbangan yang produktif.
Terlepas dari berbagai kritik terhadap gagasan tersebut, metafora “koridor sempit” sangat kuat. Di satu sisi terdapat “Leviathan yang Absen” (Absent Leviathan): negara yang terlalu lemah untuk menyediakan layanan dasar atau menegakkan aturan.
Di sisi lain terdapat “Leviathan Despotik” (Despotic Leviathan): negara yang begitu kuat hingga menindas masyarakat dan hanya melayani elite sempit.
Kebebasan, kemajuan, dan kesejahteraan, menurut mereka, hanya dapat tumbuh di tengah—di mana masyarakat yang terorganisasi mampu mengawasi negara, menciptakan apa yang mereka sebut “Leviathan yang Terbelenggu” (Shackled Leviathan)—negara yang kuat dan mampu menjalankan fungsi penting, namun tetap terikat untuk melayani kepentingan publik.
Bagi mereka yang bekerja di bidang tata kelola sumber daya laut, kerangka ini menjadi alat diagnosis yang sangat kuat. Alasannya sederhana: banyak perikanan dunia dikelola oleh institusi yang berada jauh di luar “koridor” tersebut.
Dalam praktiknya, lembaga pengelolaan perikanan sering kali mencerminkan Leviathan yang Absen: lembaga yang kekurangan sumber daya secara kronis sehingga tidak mampu menjalankan fungsi dasar pemerintahan seperti penelitian ilmiah, penyusunan regulasi, maupun penegakan hukum.
Dalam banyak kasus lain, institusi tersebut justru berfungsi sebagai alat Leviathan Despotik—dikuasai elite kuat yang menerapkan rezim ekonomi eksploitatif demi keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan sumber daya laut. Akar dari kedua kegagalan itu sama: absennya negara yang kuat sekaligus diawasi oleh masyarakat yang kuat dan terorganisasi.
Namun, dapatkah teori besar ekonomi politik ini membantu kita memahami sekaligus merancang langkah konkret menuju laut yang lebih berkelanjutan dan adil? Dua reformasi terbaru di Amerika Selatan menunjukkan jawabannya: ya.
Bagaimana Nelayan Chile Merebut Kembali Hak Mereka
Kisah Undang-Undang Pembagian Kuota Perikanan Chile (Fisheries Fractioning Law, 2025) adalah contoh nyata bagaimana masyarakat bergerak memperbaiki negara yang telah “ditangkap” kepentingan elite.
Konflik ini berakar pada Undang-Undang Longueira tahun 2013, regulasi yang lahir dari krisis legitimasi. Kasus korupsi yang terbukti membuat pembagian hak menjadi tidak adil: hampir 78 persen kekayaan perikanan nasional diberikan kepada sektor perikanan industri.
Selama lebih dari satu dekade, Chile menanggung ketidakadilan tersebut: sebuah Leviathan Despotik di mana kekuasaan negara digunakan untuk melayani elite sempit, sementara sektor perikanan artisanal atau nelayan kecil tetap terpecah dan terpinggirkan.
Titik baliknya membutuhkan tindakan tegas dari negara, tetapi hal itu hanya mungkin terjadi dengan dukungan masyarakat yang kuat.
Dalam pertemuan penting tahun 2024, para pemimpin nelayan artisanal menyadari akar kelemahan politik mereka: perpecahan internal. Dari kesadaran itu lahirlah National Alliance for the Defense of Chilean Artisanal Fishing, sebuah aliansi nasional yang menyatukan berbagai federasi menjadi satu kekuatan politik bersama.
Melalui ruang dialog terbuka yang aman, aliansi tersebut membangun front persatuan yang mampu mengambil langkah berani. Agenda mereka jelas: pertama, redistribusi kuota yang lebih adil dan segera; kedua, pembentukan platform jangka panjang untuk menjamin akses terhadap hak-hak sosial dasar.
Dengan tujuan bersama, mereka secara sistematis terlibat dalam proses politik. Dalam kerangka Acemoglu dan Robinson, masyarakat yang baru termobilisasi mulai “membelenggu” negara yang selama ini melayani kepentingan elite.
Hasilnya menjadi bukti keberhasilan mereka. Undang-undang baru yang disahkan pada Juni 2025 menghasilkan redistribusi kekuasaan yang nyata. Porsi kuota nasional untuk sektor artisanal melonjak dari 22,2 persen menjadi 49,5 persen. Ini bukan hadiah, melainkan kemenangan politik sekaligus pengingat bahwa “koridor sempit” bukan ruang statis, melainkan ruang yang harus direbut ketika masyarakat terorganisasi menarik Leviathan untuk kembali melayani kepentingan publik.
Membangun Negara untuk Nelayan Cumi Peru
Tantangan di perikanan cumi raksasa Peru (pota) berbeda. Di sana, perikanan artisanal terbesar di negara tersebut beroperasi dalam kekosongan kekuasaan yang berbahaya.
Sektor ini diatur oleh regulasi lama tahun 2011 yang sudah usang dan dirancang untuk mengelola aktivitas—seperti armada industri—yang sebenarnya sudah tidak ada lagi.
Ini adalah contoh klasik Leviathan yang Absen: negara yang terlalu lemah sehingga sumber daya penting beserta para penggunanya tidak diakui secara hukum dan rentan dikuasai elite industri maupun kepentingan asing.
Karena itu, solusinya harus lebih mendasar. Prosesnya dimulai dengan pembangunan kelembagaan yang sabar guna menjembatani ketegangan historis antar kelompok dengan kepentingan berbeda. Sebelum suara bersama muncul, para aktor harus terlebih dahulu terorganisasi.
Melalui proses konsolidasi, kelompok nelayan dan pengolah hasil tangkapan yang sebelumnya terpisah berhasil membentuk organisasi nasional yang kuat, terutama asosiasi nelayan artisanal SONAPESCAL dan asosiasi pengolah CAPECAL.
Setelah institusi tersebut terbentuk, kedua kelompok itu menjalin aliansi strategis. Terobosan terjadi pada momen sejarah yang tepat, ketika insentif mereka akhirnya selaras.
Bagi para pengolah, motivasinya adalah kebutuhan mengatasi ketidakpastian yang mengancam keberlangsungan usaha: stok yang tidak jelas, sistem pengelolaan yang tidak efektif, dan ketidakpastian hukum.
Sementara bagi nelayan artisanal, insentif untuk bergerak baru benar-benar muncul setelah proses legalisasi armada selesai dan lebih dari 90 persen kapal memperoleh izin resmi.
Akhirnya, mayoritas besar nelayan dan pengolah memiliki alasan mendesak untuk bekerja bersama, melampaui ketidakpercayaan dan stagnasi lama.
Regulasi Pengelolaan Cumi tahun 2025 menjadi hasil langsung dari pertemuan antara kepentingan dan kapasitas kolektif tersebut.
Lebih dari 90 persen usulan kebijakan koalisi diadopsi, termasuk penetapan resmi bahwa perikanan ini sepenuhnya bersifat artisanal serta pembentukan sistem tata kelola modern untuk menjaga keberlanjutan stok.
Kasus Peru memberi pelajaran penting: terkadang koridor sempit dicapai bukan dengan membelenggu penguasa despotik, tetapi dengan memberdayakan masyarakat agar mampu “memanggil” negara yang kuat untuk hadir—dan memastikan negara itu sejak awal terikat melayani kepentingan publik.
Dua Jalan Menuju Koridor, Satu Pelajaran Penting
Jika dilihat bersama, kemajuan terbaru di Chile dan Peru merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya menggambarkan perjuangan berbeda untuk membawa kekuasaan masuk ke “koridor sempit”.
Di Chile, masyarakat yang kuat bangkit untuk membatasi negara yang telah dikuasai elite dan menariknya kembali ke tengah. Di Peru, masyarakat yang baru terorganisasi secara efektif membangun negara di tempat yang sebelumnya kosong, mengurangi resistensi terhadap regulasi, memungkinkan negara menjalankan fungsinya, dan mendorongnya masuk ke koridor dari posisi yang lemah.
Ini bukan sekadar cerita lokal, melainkan ilustrasi prinsip universal. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa memastikan penggunaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan bukan terutama persoalan teknis.
Ini adalah tantangan tata kelola—yang menuntut kita melampaui solusi sederhana dari atas ke bawah dan terlibat dalam kerja rumit namun penting: membangun dan menyeimbangkan kekuasaan.
Laut adalah barang publik yang mendasar, dan hanya dapat dilindungi oleh institusi negara yang kuat sekaligus akuntabel.
Seperti ditunjukkan kedua kasus ini, membangun negara semacam itu adalah pekerjaan sesungguhnya.
Entah dengan membelenggu Leviathan yang melayani segelintir orang atau membangun Leviathan untuk melayani banyak orang, tujuannya tetap sama: membentuk institusi tata kelola yang benar-benar mampu melindungi planet bersama kita.
Masa depan lautan berada di dalam koridor sempit yang rapuh, diperebutkan, namun sangat vital itu.
Dari sini.
___
Editor K. Azis
