Rp1.100 Triliun Devisa: Indonesia Kaya Raya, Tapi Mengapa Negara Terasa Kekurangan Uang?
PELAKITA.ID – Pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR baru-baru ini membuka kembali satu kenyataan besar yang sebenarnya sudah lama diketahui publik: Indonesia adalah negeri yang sangat kaya.
Presiden menyebut, hanya dari tiga komoditas strategis — sawit, batu bara, dan ferro alloy — Indonesia mampu menghasilkan devisa sekitar US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun.
Angka itu tentu bukan jumlah kecil. Bahkan, cukup fantastis untuk memunculkan satu pertanyaan sederhana di benak masyarakat:
Jika devisa sebesar itu masuk setiap tahun, mengapa negara masih berbicara soal efisiensi anggaran, pengurangan subsidi, dan rakyat terus diminta bersabar menghadapi tekanan ekonomi?
Di situlah letak ironi ekonomi Indonesia hari ini.
Kaya Sumber Daya, Fiskal Tetap Rapuh
Yang menarik sebenarnya bukan sekadar angka Rp1.100 triliun tersebut, melainkan pengakuan Presiden bahwa rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di kisaran 11–12 persen — salah satu yang terendah di antara negara-negara G20.
Artinya, Indonesia memang sangat kaya dalam menghasilkan uang dari sumber daya alam, tetapi masih lemah dalam mengubah kekayaan itu menjadi penerimaan negara yang efektif dan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.
Devisa besar ternyata belum otomatis membuat negara kuat.
Di tengah ekspor sumber daya alam yang melimpah, negara masih menghadapi berbagai persoalan klasik:
- kebocoran penerimaan,
- praktik under invoicing,
- korupsi,
- insentif yang terlalu longgar,
- hingga ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Akibatnya, kekayaan besar itu lebih banyak berputar di lapisan atas ekonomi sebelum benar-benar terasa manfaatnya di tingkat masyarakat bawah.
Statistik Ekonomi Naik, Daya Beli Turun
Secara makro, pemerintah memang dapat menunjukkan sejumlah capaian positif:
- pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,
- ekspor meningkat,
- hilirisasi berkembang,
- dan investasi terus masuk.
Namun masyarakat mengukur kondisi ekonomi dengan cara yang jauh lebih sederhana:
- harga beras,
- biaya sekolah,
- tarif listrik,
- cicilan bulanan,
- hingga isi dompet di akhir bulan.
Di sinilah paradoks itu muncul:
grafik ekonomi terlihat naik, tetapi rasa aman ekonomi rakyat justru menurun.
Program hilirisasi memang meningkatkan nilai tambah industri nasional. Namun banyak sektor strategis Indonesia masih lebih padat modal daripada padat karya. Investasi tumbuh besar, tetapi manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak selalu bergerak secepat angka pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, ekonomi tampak sehat di atas kertas, tetapi tekanan hidup tetap terasa di banyak rumah tangga.
Devisa Besar Tidak Otomatis Menguatkan Rupiah
Ironi lainnya terlihat ketika devisa ekspor meningkat, tetapi nilai tukar rupiah justru melemah hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan mata uang tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dolar yang masuk, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap tata kelola negara.
Pasar mempertimbangkan banyak faktor:
- kepastian hukum,
- disiplin fiskal,
- kualitas regulasi,
- stabilitas politik,
- serta efektivitas distribusi ekonomi.
Ketika kepercayaan melemah, devisa sebesar apa pun tidak selalu cukup untuk menahan tekanan terhadap rupiah.
Karena itu, persoalan utama Indonesia sebenarnya bukan semata kekurangan sumber daya. Persoalannya adalah bagaimana kekayaan besar itu dikelola secara adil dan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Rakyat Tidak Membutuhkan Angka Fantastis
Pada akhirnya, rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli berapa miliar dolar devisa yang dihasilkan negara setiap tahun.
Yang ingin dirasakan masyarakat jauh lebih sederhana:
- harga pangan stabil,
- lapangan kerja tersedia,
- subsidi tepat sasaran,
- pendidikan terjangkau,
- dan hukum yang adil bagi semua.
Bagi rakyat, ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah pidato tentang triliunan devisa atau grafik pertumbuhan yang tinggi.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika hidup terasa lebih ringan, masa depan lebih pasti, dan kecemasan ekonomi tidak terus menghantui rumah tangga sehari-hari.
Selama kekayaan besar republik ini belum benar-benar terasa hingga ke dapur rakyat, maka angka Rp1.100 triliun itu akan tetap menjadi simbol paradoks Indonesia: negeri yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kecemasan ekonomi.
___
Penulis adalah anggota IKAFE, alumni FEB Unhas angkatan 84
