Program yang dimaksudkan untuk keadilan sosial justru memunculkan dilema etika dan krisis kewargaan. Bagi sebagian warga, bantuan bukan lagi simbol empati sosial, tetapi hak yang bisa diklaim tanpa tanggung jawab moral.
PELAKITA.ID – Antara 2008 hingga 2012, penulis terlibat dalam upaya mendorong transformasi sosial bersama rekan-rekan alumni Sulawesi Capacity Development Project, kerja sama Pemerintah Indonesia dan JICA Jepang.
Dalam proyek itu, penulis mendalami pendekatan Meta Fasilitasi—metodologi pelatihan untuk memperkuat kapasitas fasilitator masyarakat. Pendekatan ini menekankan hal-hal sederhana yang sering diabaikan dalam praktik pembangunan: observasi faktual, wawancara mendalam, dan komunikasi yang mendorong analisis isu bersama warga.
Ketiga metode dasar itu tampak remeh, tetapi menjadi pondasi bagi perencanaan yang berbasis fakta dan realitas sosial. Sayangnya, banyak perencana dan fasilitator di tingkat desa hingga nasional justru gagal menghadirkan fakta sebagai dasar kebijakan. Akibatnya, pembangunan sering berjalan tanpa memahami konteks sosial warga yang sesungguhnya.
Dalam pelatihan itu pula sering dibahas tentang “bahasa pembangunan”. Para fasilitator diingatkan agar tidak menggunakan istilah yang justru mengasingkan masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakberdayaan, atau jargon teknokratis dari luar. Ironisnya, istilah itu justru diulang oleh banyak pelaku pemberdayaan sendiri, hingga tanpa sadar melahirkan ketergantungan sosial baru.
Warga pun terbiasa berkata, “Kalau kami dianggap miskin, bantulah kami. Kalau kami dianggap tidak berdaya, beri kami modal.” Akibatnya, yang tumbuh bukan pemberdayaan, tetapi budaya menunggu dan menggantungkan diri pada negara.
Isu stiker “keluarga miskin” juga muncul dalam diskusi saat itu. Banyak fasilitator bercerita, warga sering mengaku miskin demi bantuan, tetapi menolak jika rumah mereka ditempeli stiker penerima bantuan. “Kami memang butuh bantuan, tapi jangan sampai orang tahu kami miskin,” begitu kira-kira perasaan mereka. Beberapa tahun kemudian, paradoks ini muncul lagi ketika pemerintah mencoba menertibkan data penerima bansos dengan menandai rumah tangga miskin.
Fenomena penolakan stiker bukan sekadar soal malu, tetapi menyentuh lapisan dalam hubungan warga dengan negara. Stiker adalah simbol kategorisasi sosial yang dilakukan negara—tanda siapa yang layak menerima bantuan.
Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan (honor-based society), label miskin bisa dianggap merendahkan. Menolak stiker berarti mempertahankan martabat. Namun, paradoks muncul karena banyak yang menolak label itu tanpa menolak bantuannya.
Inilah yang disebut moral ambivalence: warga ingin tetap menerima manfaat redistributif negara, tapi enggan menanggung status sosial sebagai penerima bantuan.
Program yang dimaksudkan untuk keadilan sosial justru memunculkan dilema etika dan krisis kewargaan. Bagi sebagian warga, bantuan bukan lagi simbol empati sosial, tetapi hak yang bisa diklaim tanpa tanggung jawab moral.
Warisan Mentalitas Pembangunan
Untuk memahami paradoks ini, kita perlu menengok warisan pembangunan nasional. Sejak Orde Baru, pembangunan dipahami sebagai proyek top-down: negara “memberi”, rakyat “menerima”. Relasi patron-klien ini, sebagaimana dikatakan James C. Scott (1985), menciptakan state patronage system, di mana rakyat memandang bantuan sebagai “rezeki” dari atas, bukan hasil hak sosial yang adil.
Dalam kerangka post-development theory (Escobar, 1995), pembangunan seperti ini tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membentuk subjek sosial baru: warga penerima bantuan. Ketika identitas “miskin” dilekatkan dalam sistem administrasi, warga belajar menegosiasikan posisinya—cukup miskin untuk dibantu, tapi cukup terhormat untuk tidak disebut miskin. Dari sinilah lahir budaya ketergantungan yang halus, dibalut logika formal program bantuan.
Dalam praktik kontemporer, negara tampil dengan dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi welfare provider yang menjamin kebutuhan dasar rakyat. Di sisi lain, ia berperan sebagai administrator of poverty, mengukur dan mengklasifikasi warganya berdasarkan data. Michel Foucault (1991) menyebutnya governmentality—cara negara mengatur masyarakat melalui pengetahuan dan statistik.
Stiker kemiskinan adalah perpanjangan logika ini: alat teknokratis untuk menandai siapa yang layak menerima bantuan. Namun logika negara ini berhadapan dengan logika sosial masyarakat desa: kehormatan, gengsi, dan rasa malu.
Negara berbicara dalam bahasa data, sedangkan warga merespons dengan bahasa martabat. Di sinilah benturan epistemik pembangunan terjadi.
Ketika keluarga mampu tetap ingin menerima bantuan tapi menolak disebut miskin, yang terguncang bukan sekadar sistem data, tetapi fondasi etika kewargaan. Batas antara hak sosial dan hak moral menjadi kabur. Ini adalah bentuk moral hazard dalam pembangunan: kebijakan yang dirancang untuk memberdayakan malah menumbuhkan oportunisme.
Dalam kerangka capability approach Amartya Sen (1999), pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk menentukan hidupnya sendiri, bukan menciptakan ketergantungan. Namun dalam kenyataan, banyak kebijakan justru mempersempit ruang inisiatif warga karena orientasinya hanya pada distribusi bantuan, bukan pada penguatan kapasitas.
Membangun Tanggung Jawab Baru
Paradoks ini tidak akan selesai hanya dengan memperbaiki data penerima bantuan. Ia menuntut transformasi mental dan kultural. Negara perlu menegaskan kembali fungsi pendidikan kewargaan: bahwa bantuan sosial adalah hak bagi yang benar-benar membutuhkan, bukan fasilitas yang bisa diklaim semua warga.
Di sisi lain, masyarakat perlu menumbuhkan social accountability—kesadaran untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya.
Program seperti stiker kemiskinan bisa menjadi sarana reflektif bila dikelola secara partisipatif. Melalui musyawarah desa yang transparan, warga bisa bersama menentukan siapa yang layak dibantu. Pendekatan community-based development (Chambers, 1997) menunjukkan bahwa ketika warga terlibat penuh, tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab sosial.
Pembaca Pelakita, penolakan terhadap stiker kemiskinan bukan sekadar urusan gengsi, tetapi cermin dari bagaimana pembangunan membentuk mentalitas warga: ingin sejahtera tanpa identitas miskin, ingin dibantu tanpa tanggung jawab. Inilah yang disampaikan ke fasilitator pembangunan yang kami gelar saat itu.
Pesannya jelas, mari tumbuhkan keberdayaan sosial, mari empati bahwa Negara tidak mungkin membiayai semua proyek, semua orang, semua lapis sosial sebab anggarannya terbatas.
Mari, wahai yang mengaku pemberdaya sosial, bersama membangun kesadaran sosial untuk berdaya, minimal membangun mentalitas pekerja, petarung dan buat warga bangga atas perjuangan historis mereka sehingga bisa bertahan sejauh ini meski tanpa bantuan donor atau kapitalis.
Pembaca sekalian, pembangunan sejati mestinya tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mengubah cara pandang tentang martabat dan kemandirian.
Selama warga masih melihat negara sebagai sumber rezeki, bukan mitra dalam perubahan, maka stiker kemiskinan akan terus menjadi simbol dari krisis yang lebih dalam—krisis etika dan makna pembangunan itu sendiri.
___
Tamarunang, 10 November 2025
