Masalahnya bukan sekadar soal stiker, melainkan soal mentalitas. Banyak di antara kita yang ingin menerima tanpa ketahuan, ingin dibantu tanpa dicatat, ingin hidup dengan kemewahan tanpa tanggung jawab sosial.
Mustamin Raga
PELAKITA.ID – Kebijakan pemerintah untuk menempelkan stiker di rumah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebenarnya tujuannya sederhana agar bantuan tepat sasaran dan transparan. Namun, reaksi sebagian penerima sungguh menarik bahkan mencengangkan.
Ratusan orang di suatu wilayah yang selama ini rutin menerima bantuan tiba-tiba mengundurkan diri. Ada yang menolak ditempeli stiker, ada yang diam-diam mencabutnya, dan ada pula yang dengan berbagai alasan mendadak merasa “tidak pantas” lagi menerima.
Pertanyaannya adalah apakah mereka mundur karena malu, karena tersentuh kesadaran, atau karena takut kemunafikan mereka terbongkar?
Fenomena ini seperti membuka tirai panjang dari sandiwara sosial kita. Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam ironi yang dipoles dengan kata-kata sopan: “bantuan untuk rakyat kecil,” padahal yang kecil sering tersingkir.
Banyak penerima yang sebenarnya tidak pantas menerima, namun pandai bersembunyi di balik alasan ekonomi yang dibuat-buat. Ada yang punya rumah permanen, kendaraan dua, bahkan usaha kecil yang berjalan baik—tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Dan ketika stiker itu ditempel, wajah kemiskinan yang selama ini mereka pinjam mendadak menjadi beban yang memalukan.
Padahal, transparansi adalah cermin kejujuran. Kalau memang layak, untuk apa malu? Justru dengan keterbukaan, kita menghargai hak-hak sosial secara adil. Tapi ternyata, sebagian orang lebih takut pada sorot mata tetangga ketimbang pada nurani sendiri.
Mereka khawatir dicibir, dianggap miskin, atau ketahuan telah menumpang belas kasihan negara. Lalu mereka mundur bukan karena sadar, tapi karena gengsi. Karena selama ini kemiskinan mereka hanya topeng, bukan kenyataan.
Masalahnya bukan sekadar soal stiker, melainkan soal mentalitas. Banyak di antara kita yang ingin menerima tanpa ketahuan, ingin dibantu tanpa dicatat, ingin hidup dengan kemewahan tanpa tanggung jawab sosial.
Kita ingin terlihat mampu, tapi diam-diam menggenggam amplop BLT. Kita ingin disebut sejahtera, tapi tetap berbaris di depan kantor kelurahan saat pembagian bantuan. Kemunafikan seperti ini jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri, sebab ia menipu bukan hanya negara, tapi juga nurani.
Kita tahu, di sisi lain, masih banyak yang benar-benar membutuhkan namun justru terhalang oleh data yang tidak akurat, oleh proses administrasi yang kaku, atau oleh perangkat desa yang tidak peka. Mereka inilah korban paling sunyi dari sistem yang dicemari oleh para penerima palsu itu.
Kebijakan stiker BLT, meski tampak sepele, sebenarnya adalah ujian moral. Ia menyingkap wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik keluguan. Ia menelanjangi kemunafikan yang telah menjadi budaya sosial—budaya yang sulit diubah karena telah mengakar dalam rasa ingin “selamat sendiri.”
Mungkin yang mundur itu bukan orang miskin, melainkan orang yang takut ketahuan bahwa kemiskinannya palsu. Dan mungkin, lewat selembar stiker sederhana, pemerintah tanpa sengaja telah menemukan cara paling jujur untuk menguji moral masyarakatnya.
___
Penulis adalah praktisi literasi dan kebudayaan