Penulis adalah founder Pelakita.ID, alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas, sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas 2010-2012, saat ini bekerja sebagai tenaga ahli Program CSR PKPM PT Vale – The COMMIT Foundation.
PELAKITA.ID – Pertemuan tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 yang berlangsung pada 15–19 Juli 2025 di Makassar menghasilkan berbagai kesepakatan penting terkait pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan.
Masing-masing wilayah menyusun rencana kerja tahunan yang memuat isu strategis, agenda kebijakan, serta penguatan kapasitas pelaku perikanan.
Berikut ini adalah gambaran tantangan atau isu di masing-masing WPP dan rencana aksi yang dianggap mewakili para pihak seperti LSM, kelompok nelayan, perguruan tinggi dan otoritas seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Isu yang Sama di Tiga WPP
Ketiga WPP menghadapi tantangan serupa, yaitu implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pembagian kuota penangkapan antarprovinsi, penguatan tata kelola berbasis data, dan keterlibatan multi-pihak dalam pengelolaan perikanan.
Isu keberlanjutan sumber daya ikan, kebutuhan harmonisasi regulasi perizinan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan juga menjadi perhatian bersama.
Kegiatan yang Sama
Beberapa kegiatan yang muncul di ketiga WPP antara lain:
Pertemuan tahunan LPP sebagai forum evaluasi dan perencanaan
Pertemuan ini penting karena menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, LSM, dan pelaku usaha untuk mengevaluasi capaian pengelolaan perikanan tahun sebelumnya dan merumuskan rencana kerja tahun berikutnya. Forum ini memastikan adanya koordinasi lintas pihak sehingga kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan lapangan dan berbasis pada data serta masukan multi-pihak.
Evaluasi dan pengumpulan data PIPP untuk mendukung kebijakan PIT
Data Produksi Ikan Pelabuhan Perikanan (PIPP) sangat krusial dalam menentukan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Evaluasi dan pengumpulan data ini memastikan informasi terkait jumlah, jenis, dan lokasi hasil tangkapan tersedia secara akurat.
Tanpa data yang baik, penetapan kuota dan zonasi penangkapan berpotensi tidak tepat sasaran, yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.
Registrasi kapal perikanan berukuran kecil (<5 GT) sebagai bagian dari tertib administrasi perikanan
Banyak kapal nelayan kecil belum terdaftar secara resmi, sehingga aktivitasnya sulit dipantau dan sering kali tidak terakomodasi dalam program pemerintah. Registrasi kapal penting untuk mendukung tata kelola perikanan yang transparan, memudahkan distribusi kuota, meningkatkan pengawasan, dan memberikan akses nelayan terhadap bantuan atau program pemberdayaan.
Kajian ilmiah dan pengumpulan data stok ikan guna mendukung penentuan kuota penangkapan berbasis sains
Pengelolaan perikanan berkelanjutan membutuhkan informasi tentang stok ikan yang akurat.
Kajian ilmiah dan pengumpulan data stok ikan memungkinkan pemerintah menentukan jumlah tangkapan yang sesuai dengan daya dukung ekosistem. Ini penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlanjutan populasi ikan jangka panjang.
Pelatihan enumerator untuk meningkatkan kualitas data hasil tangkapan dan biologi ikan
Enumerator adalah garda depan dalam pengumpulan data di lapangan. Pelatihan ini penting agar mereka mampu mengidentifikasi spesies, mencatat data tangkapan, dan mengukur parameter biologis secara benar.
Data berkualitas tinggi yang dihasilkan enumerator menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan berbasis sains, termasuk dalam menentukan kuota, zonasi, dan langkah konservasi.
Kesamaan dari Sisi Kebijakan
Dari sisi kebijakan, ketiga WPP menekankan:
Penyesuaian regulasi untuk mendukung implementasi PIT
Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) membutuhkan regulasi yang jelas dan sesuai dengan kondisi lapangan. Penyesuaian regulasi penting agar aturan mengenai kuota, zona penangkapan, dan persyaratan perizinan dapat diterapkan secara efektif dan tidak merugikan nelayan kecil.
Regulasi yang tepat akan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan.
Penguatan mekanisme pembagian kuota penangkapan antarprovinsi secara adil
Kuota penangkapan harus dibagi berdasarkan data stok ikan, kapasitas nelayan, dan potensi daerah masing-masing. Mekanisme pembagian yang adil penting untuk menghindari konflik antarwilayah dan memastikan semua provinsi mendapatkan akses proporsional terhadap sumber daya.
Ini juga mendorong rasa memiliki bersama terhadap pengelolaan perikanan nasional dan meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap aturan yang berlaku.
Penyederhanaan prosedur perizinan, termasuk untuk pemasangan rumpon dan pendaftaran kapal
Prosedur perizinan yang rumit sering menjadi hambatan bagi nelayan, terutama yang memiliki skala usaha kecil. Penyederhanaan prosedur akan mempercepat legalisasi aktivitas penangkapan, mengurangi praktik ilegal, dan meningkatkan kepatuhan.
Selain itu, data kapal yang terdaftar memudahkan pemerintah dalam perencanaan kuota, pengawasan, serta pemberian bantuan atau subsidi.
Upaya meningkatkan kontribusi PNBP dari sektor perikanan tangkap
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap merupakan sumber penting bagi pembiayaan program pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Meningkatkan kontribusi PNBP berarti memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan memberikan manfaat ekonomi bagi negara sekaligus dapat dikembalikan dalam bentuk program pemberdayaan, pengawasan, dan konservasi sumber daya laut.
Kesamaan dari Sisi Penguatan Kapasitas
Pelatihan enumerator dan petugas statistik
Ini merujuk pada kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas mengumpulkan data perikanan di lapangan. Enumerator berperan penting dalam mencatat hasil tangkapan, jenis spesies, ukuran, dan data biologis lainnya yang dibutuhkan untuk pengelolaan perikanan berbasis sains.
Pelatihan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan akurasi tinggi, sehingga bisa menjadi dasar dalam penentuan kuota, evaluasi stok ikan, serta kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Sosialisasi strategi pengelolaan perikanan dan peraturan baru
Ini menjelaskan upaya menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan baru di sektor perikanan, seperti kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan aturan terkait perizinan, kuota, maupun standar keberlanjutan.
Sosialisasi ini penting agar nelayan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah memahami hak dan kewajiban mereka, sekaligus mengurangi potensi pelanggaran akibat ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku.
Workshop atau Bimtek (SKN dan CPIB) yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi
Ini mengacu pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) atau workshop yang fokus pada penerapan Sertifikasi Kelayakan Kapal Nelayan (SKN) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan teknis nelayan dan pelaku usaha dalam mengoperasikan kapal yang sesuai standar keselamatan, serta memastikan hasil tangkapan dikelola dengan baik agar kualitasnya terjaga. Keterlibatan pemerintah daerah dan akademisi penting untuk memberikan perspektif kebijakan, teknis, dan ilmiah sehingga kegiatan ini bersifat komprehensif dan aplikatif di lapangan.
Perbedaan Antar WPP
Meski memiliki kesamaan isu dan kegiatan, terdapat perbedaan fokus di tiap wilayah:
-
WPP 713 menonjolkan pembahasan pembagian kuota antarprovinsi dan kegiatan pengumpulan data biologis untuk beberapa spesies utama seperti tuna, cakalang, dan gurita.
-
WPP 714 menekankan kajian pemodelan kebijakan pengelolaan kapal tangkap tuna, serta resertifikasi MSC perikanan pole and line dan handline.
-
WPP 715 lebih banyak menyoroti aspek konservasi dan penelitian stok sumber daya ikan di daerah pemijahan serta keterlibatan berbagai mitra internasional.
Kesimpulan
Ketiga WPP menunjukkan arah kebijakan yang selaras dalam mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis sains, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, tiap wilayah memiliki prioritas berbeda sesuai potensi sumber daya dan tantangan spesifik.
Sinergi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
Pemilihan kegiatan dalam rencana kerja tahunan di masing-masing WPP mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola perikanan berbasis sains.
Misalnya, pengumpulan data PIPP, kajian stok ikan, dan pelatihan enumerator dipilih karena kualitas data yang akurat menjadi fondasi dalam menentukan kuota penangkapan yang adil dan berkelanjutan.
Registrasi kapal berukuran kecil (<5 GT) juga menjadi prioritas, mengingat banyak kapal nelayan tradisional yang belum terdaftar secara resmi, sehingga berdampak pada pengawasan, distribusi kuota, dan akses mereka terhadap berbagai program pemerintah.
Kegiatan lain seperti sosialisasi regulasi PIT, pertemuan tahunan LPP, dan kajian pemodelan kebijakan diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami arah kebijakan baru serta memiliki ruang dialog untuk menyampaikan masukan.
Resertifikasi MSC di WPP 714 dan kajian ilmiah di WPP 715 juga menunjukkan perhatian terhadap standar keberlanjutan internasional serta pengelolaan berbasis ekosistem di daerah pemijahan ikan.
Dengan demikian, setiap kegiatan yang dipilih tidak hanya menjawab tantangan teknis di lapangan, tetapi juga mendukung agenda besar Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Penulis Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID