PELAKITA.ID – Korupsi di Indonesia seakan tak kunjung surut. Tahun demi tahun, daftar kasus terus bertambah, nominalnya semakin mencengangkan.
Infografik bertajuk “Liga Korupsi Indonesia: Klasemen Kasus Terbesar per Juni 2025” yang dirilis Kompas.com memperlihatkan betapa luar biasanya skala kejahatan keuangan yang melibatkan pejabat dan pengusaha di negeri ini.
Seperti liga sepak bola, hanya saja ini bukan soal prestasi — ini adalah kompetisi kelam memperebutkan “piala” kebobrokan.
Di puncak klasemen, berdiri kokoh kasus Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina (2018–2023) dengan nilai korupsi yang mencengangkan: Rp 968,5 triliun.
Jumlah ini hampir setara dengan APBN sektor pendidikan untuk beberapa tahun. Kasus ini menjadi simbol betapa rapuhnya sistem pengawasan dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.
Menyusul di posisi kedua adalah Skandal PT Timah (2015–2022), dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi sektor pertambangan yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi ternyata juga menjadi ladang subur praktik koruptif.
Di urutan ketiga, Skandal BLBI yang berlangsung panjang sejak 1997 hingga 2021, menelan Rp 138 triliun. Skandal ini telah menjadi warisan memalukan sejak krisis moneter dan terus membayangi sistem keuangan nasional.
Kemudian berturut-turut ada kasus:
-
Penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group (2004–2014) sebesar Rp 78 triliun
-
Kasus PT TPPI (2009–2011) senilai Rp 37,8 triliun
-
Korupsi PT ASABRI (2012–2019) dengan kerugian Rp 22,7 triliun
-
Skandal Jiwasraya (2008–2018) sebesar Rp 16,8 triliun
Tak kalah mencengangkan, beberapa kasus yang terbilang baru juga masuk daftar ini:
-
Ekspor CPO (2021–2022) sebesar Rp 11,8 triliun
-
Skandal LPEI (2016–2023) sebesar Rp 11,7 triliun
-
Dan yang paling ironis, pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek (2019–2022) senilai Rp 9,9 triliun, yang justru terjadi dalam sektor pendidikan.
Refleksi dan Pertanyaan
Data ini tidak hanya menyajikan angka-angka. Ia menyuarakan kegagalan sistemik dalam tata kelola negara. Mulai dari sumber daya alam, asuransi negara, lembaga pembiayaan, hingga dunia pendidikan — semuanya tak luput dari jeratan korupsi.
Apa yang salah dari sistem kita? Di mana titik lemah yang terus dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memperkaya diri? Dan yang paling penting: kapan ini akan berhenti?
Liga korupsi ini bukan lagi sekadar tontonan. Ini adalah bentuk tragedi dan keserakahan yang namanya manusia ber-KTP Indonesia. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang terampas — dari jembatan yang tak jadi dibangun, sekolah yang tak jadi direnovasi, hingga obat yang tak sampai ke puskesmas dan pusat-pusat pengobatan rakyat.
Saatnya kita semua bersuara lebih lantang dan garang, menuntut transparansi, dan memastikan para pelaku benar-benar diadili — bukan hanya dipajang di berita, lalu hilang dalam ingatan dan keadilan.
