PELAKITA.ID – Guru Besar Sosiologi Pertanian Unhas, Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S menekankan perlunya penguatan kapasitas pejabat fungsional daerah untuk menjadi atau kompeten sebagai Tenaga Swadaya Masyarakat, tenaga yang mampu mendayagunakan kekuatan masyarakat di aras desa.
Hal tersebut disampaikan Prof. Darmawan yang juga tenaga ahli COMMIT Foundation saat menjadi pembicara pada bagi pengalaman Pembangunan Masyarakat Desa menurut Konsep Meta Fasilitasi dan Mekanisme Kolaborasi kerjasama COMMIT Foundation dan Pelakita.ID, 6 Juli 2021.
Kegiatan ini dihadiri oleh alumni-alumni JICA Project, jejaring COMMIT dan netizen melalui metode daring dan luring.
Nampak Kepala Bappeda Takalar, Rahmansyah Lantara, Kepala Baperlitbang Pohuwato, Irfan Saleh, Sekretaris Bappeda Wakatobi, Nur Desiati Jalal, hingga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinachri.
Terlihat pula secara daring Bakhtiar Mustari, dosen Unhas yang juga narasumber Diklat Perencana CD Project, Sekretaris Bappeda Kota Palu, Ibnu Mundzir yang merupakan alumni Young Leaders Program JICA CD Project 2012, jejaring JICA seperti Ida Gosal, DJ Budiharto hingga Fatma. Alumni JICA CD Project seperti Ashar Karateng (Direktur COMMIT), Nirwana Anar, Jumardi Lanta (Makassar), Azis Gapnal (Palu), Nur Tosapati Bone (Gorontalo), alumni pelatihan fasilitator seperti Jumiadin Abas (konsultan Kemendesa), Nur Linda, hingga Muhammad Riswan dari Donggala.
Pada ‘knowledge sharing’ yang dibuka oleh Direktur COMMIT, H. Ashar Karateng dan dimoderatori Kamaruddin Azis (Sekretaris COMMIT Foundation) itu, Prof. Darmawan berbagi pemikiran terkait ‘Hakikat dan Praktik Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat dan Mekanisme Kolaborasi: Pengalaman JICA CD Project’.
Menurut Prof. Darmawan yang rutin menjadi narasumber Diklat Perencana JICA CD Project antara 2012 hingga 2012 ini, di tingkat desa sebagaimana level di atasnya, siklus perencanaan teknokratis adalah ketika kondisi umum desa dan kondisi spesifik desa menjadi bagian dalam formulasi isu atau permasalahan di desa.
“Keduanya penting untuk diketahui, dikaji, untuk menyusun rencana program, kebijakan atau misi pembangunan desa. Tentu dengan memperhatikan aspek kemampuan keuangan desa,” katanya. Ini bisa dilihat pada muatan RPJMDes hingga RKPdes.
Di arena itulah, menurut Prof Darmawan, seorang faslitator masyarakat dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. “Bagaimana seorang fasilitator hadir untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah, pengambil kebijakan dan perencana OPD,” katanya.
“Untuk pendekatan teknokatik tingkat desa, seorang kepala desa atau pejabat di desa, penekanannya pada pemahaman kondisi spesifik desa dan kondisi umum desa, ini yang harus dikaji, dikelola dan diformulasikan sebagai isu bersama di desa,” katanya.
“Sementara untuk fasilitator masyarakat, siklus pembangunan partisipatorisnya adalah bagaimana mulai dari membangun kemitraan, analisis isu berbasis masyarakat, penyusunan rencana aksi bersama masyarakat, implementasi dan monitoring hingga evaluasi dan feedback bersama masyarakat sebagai arena COMMIT bekerja bisa ditransformasi pada daerah atau kabupaten/kota yang ingin mendorong model ini,” paparnya.
Menurutnya, area kolaborasinya adalah ruang lingkup fasilitasi bertemunya aras komunitas dan arahan daerah.
“Jadi kalau ada perencanaan berbasis kolaborasi maka itu adalah proses bertemunya perencanaan teknokratik dan perencanaan partisipatoris,” jelas penulis buku Jagad Maritim dan Sosiologi Perdesaan ini.
Dia juga mengapresiasi capaian-capaian alumni JICA CD Project yang telah menapaki posisi penting di daerah seperti Rahmansyah Lantara sebagai Kepala Bappeda Takalar yang merupakan alumni Participatory Local Social Development (PLSD) melalui JICA CD Project.
Lalu ada Irfan Saleh, alumni Young Leaders JICA CD Project yang kini menjadi kepala Baperlitbang Pohuwato Gorontalo. Demikian pula alumni Diklat Perencana Manado JICA CD Project, Zulfinachri yang kini jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Parigi Moutong.
“Model pelatihan fasilitator masyarakat seperti pendekatan JICA CD Project dan kini dilanjutkan COMMIT dapat terus diadopsi di daerah apalagi sejak adanya Kepmenpan 998/2021 tentang standar penyetaraan jabatan dan jenis jabatan dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi instansi daerah,” ucapnya.
“Konsekuensinya adalah bagaimana pejabat fungisonal ini bekerja sebagai penggerak swadaya masyarakat dan ini tentu butuh kapasitas baru,” tegas Prof Darmawan.
Guru Besar Sosiologi Pertanian Unhas itu berharap ke depan, para pengambil kebijakan daerah punya kesungguhan untuk menyiapkan para penggerak swadaya masyarakat ini.
Selain karena merupakan ketentuan Pemerintah Pusat, juga menjadi niscaya di tengah terbatasnya sumberdaya pembangunan Pemerintah Pusat seperti anggaran, serta terbatasnya ruang dan rentang kendali.
Dia berharap ada kapasitas tambahan untuk pejabat fungsional ini dalam kerangka disain program berbasis lokalitas.
“Sebaiknya pelatihan fasilitator nanti diberi muatan konkret isu pembangunan yang mendasar di daerah. Misalnya untuk penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Pohuwato sebagai contoh, para peserta pelatihan diberi penguatan untuk kolaborasi penanganan stunting,” tutupnya.
