Catatan perjalanan Kamaruddin Azis di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang
PELAKITA.ID — Bangunan itu menjulang di tepi Pantai Kelapa Lima, Kota Kupang. Pilar-pilarnya tampak kokoh, bilik-biliknya tertata, dan desainnya menyiratkan sebuah harapan besar: menjadi ruang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, tempat ikan diperdagangkan, kuliner disajikan, dan wisatawan menikmati wajah lain Kota Kupang.
Dari kejauhan, bangunan tersebut tampak menjanjikan. Tetapi, mendekatlah sedikit. Di sebelahnya, seorang pemuda sedang membelah ikan kakap. Ikan-ikan itu akan dipasok ke restoran. Sebagian lainnya disiapkan untuk calon pembeli yang ingin menikmati hidangan laut di kawasan tersebut.
Tidak jauh dari situ, seorang pemuda lain sibuk membakar ikan. Ada kakap, kerapu, hingga beronang.
Pemandangan itu menyajikan sebuah kontras. Aktivitas ekonomi perikanan tetap hidup, tetapi tidak sepenuhnya berlangsung di dalam bangunan yang dirancang untuk mewadahinya. Di bagian depan, berbaris lapak-lapak penjual ikan. Konsumen lebih mudah menjangkau mereka dari bawah, sementara ruang penjualan di dalam bangunan justru kurang diminati.
“Awalnya mereka berjualan di dalam bangunan ini, tapi karena desainnya tidak cocok, mereka pindah keluar,” kata seorang pria paruh baya, pensiunan aparatur sipil negara yang ditemui di kawasan tersebut.
Menurutnya, desain fasilitas semestinya lebih fleksibel. Pengunjung perlu memperoleh kemudahan untuk datang, memarkir kendaraan, memilih ikan, dan menikmati kuliner. Jika akses parkir dibatasi sementara ruang di dalam bangunan tidak cukup nyaman, orang tentu akan mencari alternatif yang lebih praktis.
“Bagaimana orang bisa datang dan betah kalau ada larangan parkir, sementara ruang dalam terbatas,” ujarnya.
Di sinilah persoalannya mulai terlihat. Infrastruktur boleh megah, tetapi apakah desainnya benar-benar berangkat dari kebiasaan, kebutuhan, dan perilaku masyarakat yang akan menggunakannya?

Pernah Diresmikan Presiden Jokowi
Taman Wisata dan Kuliner Pantai Kelapa Lima bukan proyek biasa. Presiden Joko Widodo meresmikannya pada 24 Maret 2022, sebagai bagian dari penataan kawasan perkotaan Kota Kupang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penataan tersebut mencakup tiga kawasan, yakni Kota Lama Kupang, Pantai Kelapa Lima, dan koridor Jalan Frans Seda. Berdasarkan informasi Kementerian PUPR, pekerjaan penataan kawasan berlangsung pada 2020–2021, mencakup area sekitar 51.900 meter persegi dengan nilai pembangunan Rp80 miliar.
Ketika meresmikan kawasan itu, Jokowi mengaku terkesan dengan hasil pembangunan yang diharapkan mampu mengubah wajah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat.
Saat itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, Wakil Gubernur Josef Nae Soi, dan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.
Empat tahun hampir berlalu sejak peresmian tersebut. Pertanyaan yang relevan bukan lagi seberapa megah bangunannya, melainkan sejauh mana fasilitas itu berfungsi sebagai ruang ekonomi masyarakat. Apakah nelayan memperoleh akses yang lebih baik? Apakah pedagang ikan merasa terbantu? Apakah pengunjung datang dan berbelanja? Dan yang tidak kalah penting, siapa yang bertanggung jawab memastikan fasilitas publik tersebut tetap hidup?
Pengamatan di lapangan memperlihatkan sejumlah fasilitas belum dimanfaatkan secara optimal. Toilet tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Aktivitas jual beli lebih banyak berlangsung di bagian luar. Bangunan yang semula diharapkan menjadi pusat perdagangan ikan dan kuliner belum sepenuhnya menyatu dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ini bukan sekadar persoalan bangunan yang kurang terawat. Ada persoalan lebih mendasar tentang hubungan antara perencanaan infrastruktur, pengelolaan fasilitas, dan kebutuhan masyarakat.
Aminuddin Kaimba, Diaspora Buton yang Menambatkan Hidup di Kupang
Agak ke utara, seorang perempuan berusia sekitar 50-an duduk menghadap Teluk Kupang. “Itu istri saya,” kata Aminuddin Kaimba ketika penulis menyapanya.
Obrolan kemudian mengalir. Ia bercerita tentang kehidupan nelayan, kelompoknya, perahu, bantuan pemerintah, hingga asal-usul keluarganya.
Aminuddin berasal dari Pulau Makassar, Baubau, Sulawesi Tenggara. Ia dibawa kedua orang tuanya ke Kupang ketika berusia sekitar lima tahun. Saat itu, ia terlalu kecil untuk mengingat perjalanan maupun alasan keluarganya meninggalkan kampung halaman. Kedua orang tuanya sama-sama berasal dari Baubau. Ayahnya kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Maumere.
Kini, Aminuddin menjadi bagian dari komunitas nelayan Kelapa Lima. Hampir dua dekade kehidupannya dijalani dengan melaut. Ia pernah mencari lobster, menjadi awak kapal purse seine, hingga menjalankan kegiatan penangkapan ikan dengan pola one-day fishing atau melaut dan kembali pada hari yang sama.
Kisah Aminuddin sebenarnya mewakili bagian penting dari sejarah sosial pesisir Nusantara. Orang Bugis, Buton, dan Makassar telah lama dikenal sebagai komunitas maritim yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka hadir di pesisir Papua, Nusa Tenggara, hingga Kepulauan Anambas. Mobilitas tersebut tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, tradisi, dan jaringan ekonomi perikanan.
Di Kupang, jejak diaspora itu terlihat di sejumlah sentra perikanan, termasuk Kelapa Lima, Tenau, dan Oeba. Pada kunjungan kali ini, penulis juga menjumpai nelayan pemancing asal Pulau Rajuni, Selayar, yang beroperasi di perairan Teluk Kupang.
Aminuddin adalah salah satu wajah dari perjalanan panjang tersebut. Ia tidak sedang menunggu kesempatan pulang ke Baubau. Hidupnya telah tertambat di Kupang, bersama keluarga, kelompok nelayan, dan laut yang selama ini memberinya penghidupan.

Kakap Putih dan Modal Sosial Nelayan
Aminuddin kini menjadi ketua Kelompok Nelayan Kakap Putih. Anggotanya lima orang, termasuk dirinya. Kelompok ini telah menjadi mitra Pemerintah Kota Kupang dan mendapatkan bantuan peralatan serta pendampingan.
Salah satu bantuan yang diterima adalah dua unit mesin tempel Yamaha, masing-masing berkapasitas 15 PK. Total kapasitas mesin mencapai 30 PK. Bantuan tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
Ketika penulis bergurau bahwa dirinya sudah naik kelas sebagai nelayan, Aminuddin hanya tertawa. “Begini saja,” jawabnya.
Jawaban pendek itu terasa menarik. Bagi nelayan, naik kelas bukan semata memiliki mesin atau perahu yang lebih besar. Ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi agar usaha penangkapan dapat berkembang, mulai dari kecukupan modal, kepastian pasar, keselamatan melaut, hingga kemampuan mengelola hasil tangkapan.
Aminuddin memperkirakan biaya pembuatan badan perahu kayu seperti miliknya mencapai sekitar Rp50 juta. Ia masih memilih perahu kayu karena mempertimbangkan kekuatan dan keamanan ketika digunakan melaut. Perahu berbahan fiberglass, menurut pengalamannya, memiliki risiko pecah ketika mengalami benturan dan perlu dipertimbangkan dari sisi kemampuan membawa muatan.
Ia juga mengenal operasi penangkapan dengan lampara yang melibatkan banyak tenaga kerja. Dalam satu kegiatan, jumlah awak bisa mencapai 10 hingga 20 orang, bahkan pernah mencapai 30 orang. Dengan demikian, satu unit usaha penangkapan bukan hanya menyangkut pemilik kapal, melainkan juga penghidupan sejumlah keluarga yang terhubung dengannya.
Sebelum mengenal berbagai pola penangkapan modern, Aminuddin telah akrab dengan alat tangkap tradisional yang diwariskan keluarganya, salah satunya jala lumpur yang menyerupai pukat kantong.
Pengetahuan semacam ini merupakan modal penting masyarakat nelayan. Ia tumbuh dari pengalaman panjang, diwariskan lintas generasi, dan menjadi bagian dari identitas sosial komunitas pesisir.
Sekretaris Kelurahan Kelapa Lima, Miguel Klau, menyebut jumlah nelayan aktif di wilayahnya sekitar 60 orang. Sebagian lainnya telah tersebar ke kawasan Oeba hingga Lasiana. Informasi ini memperlihatkan bahwa aktivitas perikanan Kelapa Lima memiliki jaringan yang lebih luas daripada sekadar lokasi tambatan perahu.
Teluk Kupang: Potensi Besar, Tata Kelola yang Menantang
Di sekitar Kelapa Lima, laut bukan hanya bentang alam yang indah. Teluk Kupang merupakan ruang produksi dan penghidupan bagi nelayan dengan beragam alat tangkap dan skala usaha.
Aminuddin menunjukkan sejumlah bagan yang berada di perairan sekitar kawasan tersebut. Menurut keterangannya, bagan-bagan itu dimiliki nelayan dari Oesapa yang berasal dari komunitas Bugis. Di perairan yang sama, terdapat aktivitas nelayan lampara dan pemancing.
Keragaman pelaku dan alat tangkap tersebut memperlihatkan bahwa Teluk Kupang memiliki ekosistem ekonomi perikanan yang tidak sederhana. Ada nelayan skala kecil, kelompok penangkapan, pemilik bagan, awak kapal, pedagang ikan, hingga pelaku kuliner.
Tetapi, potensi ini juga berhadapan dengan tantangan tata kelola ruang. Sebagian perairan Teluk Kupang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang yang berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Kehutanan. Karena itu, pengembangan aktivitas ekonomi perikanan perlu memperhatikan ketentuan konservasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Pertanyaannya, bagaimana memastikan nelayan tetap memiliki ruang penghidupan, sementara fungsi perlindungan ekosistem laut juga harus dijaga? Jawabannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, kepastian aturan, dan pelibatan masyarakat yang sehari-hari berinteraksi dengan kawasan tersebut.
Infrastruktur Harus Bertemu dengan Kebutuhan Nelayan
Dalam percakapan dengan Aminuddin, satu hal menjadi jelas: keberadaan fasilitas tidak otomatis menghadirkan manfaat. Bangunan yang dirancang sebagai pusat perdagangan ikan dan kuliner membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan kebiasaan konsumen, kebutuhan pedagang, serta karakter aktivitas nelayan.
Semakin banyak fasilitas tersedia, semakin besar peluang yang bisa diciptakan. Tetapi, peluang itu hanya akan bermakna jika fasilitas benar-benar relevan dengan kebutuhan warga.
David, penyuluh perikanan yang mendampingi aktivitas di kawasan tersebut, menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelompok nelayan dan mendorong keterlibatan mereka dalam pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, termasuk Taman Kuliner Kelapa Lima.
Pendekatan ini penting. Kelompok nelayan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan infrastruktur ekonomi pesisir.
Kisah Aminuddin Kaimba dan kondisi Taman Kuliner Kelapa Lima menghadirkan dua sisi pembangunan pesisir. Di satu sisi, ada investasi besar dan bangunan yang dirancang untuk mengubah wajah kota. Di sisi lain, ada nelayan yang tetap bekerja dengan perahu, mesin, dan jaringan ekonomi sederhana untuk mempertahankan penghidupan.
Keduanya seharusnya bertemu dalam satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebab, keberhasilan pembangunan kawasan perikanan tidak semestinya diukur dari berapa banyak bangunan yang berdiri atau berapa besar anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah nelayan semakin mudah menjual ikan, apakah pedagang memperoleh ruang usaha yang layak, apakah konsumen datang, dan apakah keluarga pesisir merasakan peningkatan pendapatan.
Bangunan dapat diresmikan dalam satu hari. Tetapi menjadikannya pusat kehidupan ekonomi masyarakat membutuhkan kerja yang jauh lebih panjang. Di Kelapa Lima, pekerjaan itulah yang masih menunggu untuk dituntaskan.
Oleh Kamaruddin Azis
PELAKITA.ID









