Pagi cerah menuju muara,\
Kampung nelayan melintas dermaga.\
Satukan langkah, kuatkan kerja,\
Agar KNMP jaya dan nelayan lebih sejahtera.Melalui ToT ini, Dr Ady Candra berharap para peserta memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi persoalan, memverifikasi data, menyusun rekomendasi teknis, dan mengantisipasi risiko pembangunan. Ia menempatkan Satgas sebagai bagian penting dalam memastikan proses perencanaan berlangsung lebih sistematis, terukur, dan berbasis data.
PELAKITA.ID – Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Ady Candra, menekankan pentingnya survei berbasis data, verifikasi kondisi lapangan, serta mitigasi risiko sejak tahap perencanaan untuk memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 berjalan lebih baik.
Pesan tersebut disampaikan Ady Candra saat membuka Training of Trainers (ToT) Satgas KNMP 2027, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025–2026 harus menjadi bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahap pembangunan berikutnya.
Menurut Ady, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia yang dipercepat hingga 2028 dari rencana sebelumnya sampai 2029.
Program ini menjadi salah satu prioritas nasional KKP yang diarahkan untuk mengatasi persoalan mendasar nelayan sekaligus mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Permasalahan yang saat ini terjadi di 2026 perlu diantisipasi sehingga perencanaan KMP tahun 2027 ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat dimanfaatkan,” demikian pesan utama yang disampaikan Ady dalam sambutannya.
Belajar dari pengalaman pembangunan sebelumnya
Ady menjelaskan, pembangunan kawasan perikanan bukan pendekatan baru di Indonesia. Sejumlah program terdahulu, mulai dari pembangunan kawasan berbasis pelabuhan di Bungus dan Bitung, Minapolitan, Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, hingga berbagai program kampung nelayan, telah memberikan pengalaman yang perlu dipelajari dalam pengembangan KNMP.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dihubungkan dengan kebutuhan dasar nelayan, kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Penataan fisik tanpa menyentuh persoalan utama masyarakat pesisir berisiko menghasilkan fasilitas yang tidak memberikan manfaat optimal bagi kegiatan ekonomi nelayan.
Ia juga menyinggung pemodelan Kampung Nelayan Modern di Biak yang menjadi salah satu cikal bakal pengembangan KNMP. Dalam paparannya, Ady merujuk pada kajian KKP yang menunjukkan hubungan antara peningkatan produksi perikanan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, sebagai dasar pentingnya memperkuat produktivitas di kawasan nelayan.
Menurut dia, pembangunan KNMP harus menjawab persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, terutama pada sentra permukiman dan lokasi pendaratan ikan.
Karena itu, kata dia, fasilitas seperti pabrik es, sistem rantai dingin, dukungan BBM, docking, bengkel, serta akses pasar perlu direncanakan berdasarkan karakteristik dan skala usaha perikanan setempat.
Ady menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari selesainya bangunan. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung peningkatan mutu hasil tangkapan, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta menciptakan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Hal-hal yang perlu diantisipasi
Berdasarkan pengalamannya menangani program KNMP selama sekitar tiga bulan, Ady mengidentifikasi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses survei, identifikasi, perencanaan, penyusunan detail desain, hingga persiapan operasional.
Pertama, menyangkut kepastian lahan. Menurut Ady, informasi yang disampaikan pemerintah daerah tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual.
Ia mencontohkan adanya lokasi yang sebelumnya dinyatakan siap, tetapi kemudian diketahui menghadapi persoalan status atau kawasan sehingga menimbulkan risiko ketika pembangunan sudah berjalan.
Masalah berikutnya adalah ketidaksesuaian lokasi dengan peruntukan tata ruang, termasuk lokasi yang berada di kawasan ruang terbuka hijau. Persoalan lain muncul ketika lahan hibah perorangan tidak jadi diserahkan, dokumen hibah belum memadai, atau usulan pembangunan tidak dilengkapi proposal dan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika survei identifikasi awal, ini mungkin tidak terdeteksi,” menjadi salah satu perhatian dalam penjelasan Ady mengenai risiko yang timbul akibat kelemahan pemeriksaan pada tahap awal.
Ia juga mengingatkan agar lokasi pembangunan benar-benar dekat dengan sentra aktivitas nelayan. Pembangunan fasilitas yang terlalu jauh dari tempat tinggal atau kegiatan melaut masyarakat dapat menyulitkan pemanfaatannya, meskipun bangunan telah selesai.
Pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, tim survei harus memperhitungkan keterbatasan personel, waktu perjalanan, akses transportasi, harga material, serta biaya logistik.
Ady mencontohkan kondisi lokasi yang sulit dijangkau dan kebutuhan pengangkutan material melalui laut, yang dapat membuat biaya pelaksanaan meningkat dan menghambat pekerjaan konstruksi.
Aspek teknis juga menjadi perhatian. Ia menyoroti pentingnya memastikan mutu material, ketersediaan air tawar, akses jalan, kebutuhan mekanikal, elektrikal dan plumbing, serta kesesuaian antara titik survei dengan lokasi dalam dokumen detail desain.
Data perikanan yang digunakan untuk menentukan skala pembangunan pun harus diverifikasi. Jumlah kapal, jumlah nelayan, produksi, dan keberadaan industri pendukung perlu mencerminkan kondisi sebenarnya. Informasi tersebut menentukan apakah suatu lokasi layak dikembangkan sebagai hub atau sebagai kawasan penyangga.
Ady turut mengingatkan risiko desain berlebihan atau overdesign, ketidaksinkronan antara pekerjaan konstruksi dan pemasangan peralatan, serta belum siapnya dukungan operasional setelah bangunan selesai.
Menurut dia, seluruh aspek tersebut harus diperhitungkan agar anggaran digunakan secara efisien dan fasilitas dapat berfungsi sesuai tujuan.
Fasilitas harus sesuai kebutuhan nelayan
Dalam sambutannya, Ady juga menyoroti perlunya edukasi kepada nelayan mengenai teknologi pascapanen yang akan digunakan di KNMP untuk menjaga mutu ikan.
Menurut Ady, penerimaan masyarakat merupakan bagian penting dari kesiapan operasional. Fasilitas yang secara teknis memadai tetap berisiko tidak berfungsi optimal apabila pengguna tidak memahami manfaat dan cara penggunaannya.
Persoalan akses pasar dan ketersediaan BBM juga perlu dianalisis sejak tahap survei. Untuk fasilitas BBM, misalnya, perencanaan perlu mempertimbangkan jumlah kapal, kebutuhan nelayan, biaya distribusi, kelayakan pengelolaan oleh koperasi, serta jarak dengan fasilitas yang sudah ada.
Dengan demikian, penetapan jenis dan kapasitas fasilitas harus bertumpu pada kebutuhan aktual kawasan, bukan sekadar mengikuti desain seragam untuk seluruh lokasi.
Satgas perlu memperkuat koordinasi lintas sektor
Ady menekankan bahwa pelaksanaan KNMP membutuhkan koordinasi yang tidak terbatas pada pemerintah daerah. Tim juga perlu melibatkan instansi teknis sesuai kebutuhan lokasi, terutama untuk memastikan kesiapan listrik, BBM, legalitas lahan, pengamanan, dan dukungan operasional.
Ia menyebut koordinasi dengan PLN untuk kebutuhan listrik, Pertamina Patra Niaga untuk asesmen penyediaan BBM, serta Kementerian ATR/BPN dan jajaran pertanahan daerah terkait status lahan dan persoalan tata ruang. Dukungan dan koordinasi kepolisian dan kejaksaan juga disebut dalam konteks kerja sama pengamanan kegiatan pembangunan.
Koordinasi tersebut harus dilakukan sejak awal agar hambatan dapat diketahui sebelum memasuki tahap konstruksi. Pada saat yang sama, tim survei, konsultan perencana, dan penyusun detail desain perlu menggunakan informasi lapangan yang konsisten sehingga tidak terjadi perbedaan titik lokasi maupun ketidaksesuaian spesifikasi.
Melalui ToT ini, Ady berharap para peserta memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi persoalan, memverifikasi data, menyusun rekomendasi teknis, dan mengantisipasi risiko pembangunan. Ia menempatkan Satgas sebagai bagian penting dalam memastikan proses perencanaan berlangsung lebih sistematis, terukur, dan berbasis data.
Mengutamakan manfaat bagi nelayan
Pada bagian akhir sambutannya, Ady menegaskan bahwa pengalaman pelaksanaan KNMP pada 2025–2026 harus menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas perencanaan tahun 2027.
Ketepatan lokasi, kelengkapan dokumen, kecermatan desain, kesiapan infrastruktur pendukung, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.
Ia berharap pembangunan KNMP tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga menyediakan sarana yang benar-benar dibutuhkan nelayan dan mampu mendukung kegiatan perikanan secara berkelanjutan. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan program untuk meningkatkan produksi, memperkuat ekonomi kawasan pesisir, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Menutup sambutannya, Ady menyampaikan apresiasi kepada narasumber, fasilitator, peserta, dan panitia yang terlibat dalam ToT Satgas KNMP 2027. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi bekal untuk menyiapkan pembangunan yang lebih baik.
Sambutan ditutup dengan pantun yang menekankan pentingnya kerja bersama:
Pagi cerah menuju muara,\
Kampung nelayan melintas dermaga.\
Satukan langkah, kuatkan kerja,\
Agar KNMP jaya dan nelayan lebih sejahtera.
Bagi Ady, penguatan kualitas survei dan perencanaan merupakan langkah awal untuk memastikan pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyelesaian fisik, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat bagi nelayan Indonesia.
___
Penulis Kamaruddin Azis
