PELAKITA.ID- TOLITOLI — Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli merespons perkembangan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menggelar rapat Tim Teknis Verifikasi dan Validasi terhadap 16 KDKMP yang telah dinyatakan menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Rapat berlangsung di Aula Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli, Kamis, 24 September 2026, dengan agenda utama memastikan kesesuaian antara laporan penyelesaian pembangunan dengan kondisi fisik serta berbagai aspek pendukung yang diperlukan dalam tahapan pengelolaan KDKMP.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Moh. Asrul Bantilan, S.Sos., dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rustan Rewa bersama sejumlah perangkat daerah dan unsur teknis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program KDKMP.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili Kepala Bidang Surianto, Bagian Pemerintahan, perwakilan Inspektorat, operator SIMKOPDES, serta unsur PMO (Project Management Officer).
Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi dan validasi tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan administrasi, pencatatan aset, kelembagaan koperasi, sistem informasi, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan program.
Sebanyak 16 KDKMP menjadi objek verifikasi dan validasi.
Koperasi-koperasi tersebut sebelumnya telah dinyatakan menyelesaikan pembangunan fisik gerai dan pergudangan hingga 100 persen, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan bahwa capaian tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Sekda Tolitoli, proses verifikasi menjadi penting untuk membangun kesamaan data dan informasi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, pengelola koperasi, serta unsur pelaksana program.
Dengan demikian, status pembangunan tidak hanya didasarkan pada laporan administratif, tetapi dapat ditelusuri melalui pemeriksaan dan validasi yang melibatkan unsur terkait.
“Dinas PUPR memiliki peran dalam memastikan aspek pembangunan fisik, sementara Dinas Koperasi dan UKM berkaitan dengan kelembagaan serta pengelolaan koperasi. Pada saat yang sama, perangkat daerah lain memberikan dukungan dari sisi aset, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, dan sistem informasi,” jelas Sekda Asrul Bantilan.
Kehadiran operator SIMKOPDES dan unsur PMO dalam rapat juga menjadi bagian penting dari koordinasi tersebut. Data perkembangan KDKMP membutuhkan pencatatan yang tertib agar informasi mengenai pembangunan dan status koperasi dapat menjadi rujukan bersama dalam proses selanjutnya.
Rustan Rewa sebagai Asisten Ekbang menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan daerah, gerai dan pergudangan KDKMP tidak berhenti sebagai bangunan fisik.
“Infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga kepastian mengenai kondisi, status, dan kesiapan pemanfaatannya menjadi bagian dari tahapan penting setelah pembangunan dinyatakan selesai,” tambahnya.
Rapat yang dipimpin Sekda Moh. Asrul Bantilan dengan demikian menjadi ruang konsolidasi lintas perangkat daerah untuk memastikan bahwa proses setelah penyelesaian fisik dapat berjalan secara tertib, terukur, dan memiliki dasar data yang jelas.
Koordinasi tersebut juga penting karena setiap aspek memiliki keterkaitan.
Bangunan yang telah selesai membutuhkan kepastian teknis, pencatatan aset membutuhkan data yang valid, koperasi membutuhkan kelembagaan yang berjalan, sementara seluruh proses membutuhkan pengawasan dan sistem informasi yang dapat diperbarui secara berkala.
Bagi Pemda Tolitoli, verifikasi dan validasi terhadap 16 KDKMP menjadi bagian dari upaya memastikan program tidak berhenti pada capaian angka 100 persen pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada kepastian bahwa fasilitas tersebut benar-benar siap dimanfaatkan dan mendukung tujuan penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan mempertemukan unsur pemerintah daerah, perangkat teknis, pengawasan, pengelola data, dan PMO dalam satu forum, rapat ini sekaligus menunjukkan pentingnya kerja lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan KDKMP di Kabupaten Tolitoli.
Tahapan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memetakan kondisi masing-masing KDKMP, memastikan kelengkapan data dan administrasi, serta menyiapkan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ukuran keberhasilan pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP bukan hanya terletak pada selesainya bangunan, tetapi pada sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi, dikelola secara baik, dan memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Tolitoli.
Redaksi
