- Kawasan yang memiliki basis perikanan tangkap, misalnya, dapat diarahkan pada penguatan fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), pabrik es, bengkel nelayan, dan dermaga.
- Sementara kawasan yang memiliki potensi budidaya dapat memperoleh dukungan berupa kolam atau tambak, fasilitas pembenihan, serta sarana produksi dan pakan. Adapun kawasan yang lebih kuat pada mata rantai pengolahan dan pemasaran dapat diarahkan pada sentra pengolahan ikan, cold storage, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis perikanan.
- Dengan pendekatan tersebut, KNMP diharapkan tidak berhenti pada penyediaan bangunan dan infrastruktur, tetapi lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi yang memang tumbuh di masing-masing wilayah.
PELAKITA.ID — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menyiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 dengan pendekatan yang berbeda dari tahapan sebelumnya, terutama dalam hal waktu perencanaan, penyesuaian kebutuhan lokal, serta pelibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan penyuluh perikanan.
Arah baru tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Tangkap, Muhammad Abdi Suhufan, dalam kegiatan Sosialisasi Penyiapan dan Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027. Abdi juga merupakan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP 2027.
Melalui platform Zoom, hadir 900-an lebih peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten Kota.
Menurut Abdi, percepatan tahap perencanaan menjadi salah satu pembelajaran penting dari pelaksanaan KNMP sebelumnya.
Persoalannya bukan semata pada pembangunan fisik, tetapi bagaimana memastikan lokasi, lahan, desain, dokumen lingkungan, dan kebutuhan masyarakat telah siap sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Program KNMP sendiri telah berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama mencakup 65 lokasi, kemudian tahap kedua sebanyak 35 lokasi, sementara tahap ketiga sedang berjalan dengan target sekitar 1.200 lokasi. Dalam kerangka target pemerintah, pembangunan Kampung Nelayan diarahkan mencapai 5.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan target tersebut, masih terdapat sekitar 4.000 titik yang harus dipersiapkan dan dibangun, termasuk sekitar 2.000 titik yang menjadi sasaran perencanaan untuk tahun 2027.
Perencanaan Dimajukan
Abdi menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul pada tahapan sebelumnya adalah berhimpitnya proses penyiapan dengan jadwal pembangunan fisik. Penyusunan Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, kepastian lahan, survei, serta verifikasi lokasi terkadang berlangsung berdekatan dengan dimulainya konstruksi.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesiapan pembangunan di lapangan karena berbagai prasyarat belum sepenuhnya selesai ketika pekerjaan fisik harus segera berjalan.
Untuk KNMP 2027, pola tersebut akan diubah. Seluruh proses penyiapan, mulai dari survei, verifikasi lokasi, hingga penyusunan DED, diarahkan untuk dimajukan dan diselesaikan sejak pertengahan hingga Desember 2026.
Dengan demikian, pada akhir 2026 lokasi yang telah ditetapkan diharapkan sudah berada dalam kondisi ready to build, sehingga pekerjaan fisik pada 2027 dapat dimulai lebih awal, sekitar Januari atau Februari.
Perubahan kalender tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KNMP 2027 tidak hanya dipandang sebagai proyek konstruksi, tetapi sebagai rangkaian proses yang membutuhkan kesiapan sejak sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Tidak Lagi Seragam
Perubahan lainnya menyentuh desain dan menu fasilitas. KKP tidak lagi ingin menerapkan format pembangunan yang seragam untuk seluruh kampung nelayan, mengingat setiap kawasan memiliki karakter sumber daya, mata pencaharian, infrastruktur, serta keunggulan ekonomi yang berbeda.
Kawasan yang memiliki basis perikanan tangkap, misalnya, dapat diarahkan pada penguatan fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), pabrik es, bengkel nelayan, dan dermaga.
Sementara kawasan yang memiliki potensi budidaya dapat memperoleh dukungan berupa kolam atau tambak, fasilitas pembenihan, serta sarana produksi dan pakan. Adapun kawasan yang lebih kuat pada mata rantai pengolahan dan pemasaran dapat diarahkan pada sentra pengolahan ikan, cold storage, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis perikanan.
Dengan pendekatan tersebut, KNMP diharapkan tidak berhenti pada penyediaan bangunan dan infrastruktur, tetapi lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi yang memang tumbuh di masing-masing wilayah.
Dari Pesisir ke Pulau Kecil dan Perairan Daratan
Cakupan lokasi KNMP 2027 juga diperluas. Pembangunan tidak hanya diarahkan pada kampung nelayan di kawasan pesisir laut, tetapi dapat mencakup pulau-pulau kecil, pulau terluar atau terdepan, serta kawasan perairan umum daratan.
Sungai, danau, dan waduk yang memiliki aktivitas perikanan produktif menjadi bagian dari tipologi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan KNMP. Pada saat yang sama, pembenahan TPI dan PPI yang membutuhkan modernisasi infrastruktur juga menjadi salah satu ruang intervensi.
Perluasan tipologi tersebut membuat proses seleksi lokasi menjadi semakin penting. Setiap lokasi harus dinilai berdasarkan karakter wilayah, potensi perikanan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan infrastruktur, serta kesiapan lahan dan tata ruang.
Perguruan Tinggi dan LSM Dilibatkan
Untuk memperkuat proses penilaian, KKP juga membuka ruang kemitraan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta serta lembaga swadaya masyarakat lokal sebagai pihak ketiga dalam proses survei dan asesmen.
Pelibatan pihak ketiga diarahkan untuk memperkuat kualitas penilaian lokasi melalui pendekatan akademik dan independen. Tim dapat membantu menilai kelayakan lokasi, mengidentifikasi potensi persoalan lahan, memetakan kebutuhan infrastruktur, serta membaca kondisi sosial dan ekonomi masyarakat calon penerima program.
Pendekatan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pengetahuan lokal dan kapasitas akademik daerah untuk masuk sejak tahap awal perencanaan, bukan baru setelah pembangunan selesai.
Penyuluh Menjadi Garda Lapangan
Dalam skema tersebut, penyuluh perikanan tetap memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan dinamika usaha perikanan di lapangan.
Penyuluh akan menjadi bagian dari proses pendataan bersama tim akademisi, termasuk membantu memastikan informasi mengenai masyarakat, aktivitas perikanan, potensi ekonomi, serta kebutuhan kawasan dapat diterjemahkan ke dalam data perencanaan.
Dinas kelautan dan perikanan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga diharapkan terlibat sejak pengusulan dan verifikasi awal. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan lokasi yang diusulkan sejalan dengan tata ruang daerah sekaligus memiliki kejelasan mengenai status dan komitmen penyediaan lahan.
Dengan pola tersebut, KNMP 2027 diarahkan menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat nelayan sendiri.
Tiga Satgas untuk Menjaga Ekosistem KNMP
Untuk memperkuat tata kelola program, KKP membagi ekosistem KNMP ke dalam tiga satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling terhubung.
Pertama, Satgas Penilai dan Perencanaan. Satgas ini bertanggung jawab terhadap proses seleksi lokasi, verifikasi usulan, survei, penyusunan DED, serta penetapan berbagai kriteria kelayakan.
Kedua, Satgas Pembangunan atau Konstruksi. Satgas ini menangani pelaksanaan pembangunan fisik beserta pengadaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan.
Ketiga, Satgas Operasional dan Pendampingan. Satgas ini memiliki tugas memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan kelembagaan nelayan dan koperasi.
Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan KNMP tidak hanya diukur dari berapa banyak kampung yang selesai dibangun. Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur yang telah tersedia benar-benar digunakan, dikelola, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, perencanaan KNMP 2027 sejak awal ditempatkan sebagai bagian dari satu ekosistem yang menghubungkan lokasi, masyarakat, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan pengelolaan.
Jika pendekatan tersebut dapat dijalankan secara konsisten, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi agenda penambahan jumlah titik pembangunan, tetapi juga menjadi proses penataan kawasan perikanan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
___
Editor Kamaruddin Azis
