Dari Data, Potensi Lokal, hingga Kesiapan Membangun Ekosistem Ekonomi Nelayan
Pada kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan KNMP 2027 yang dihadiri tidak kurang seribu perwakilan Pemda Provinsi dan Kabupaten-Kota, tenaga ahli Perindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohammad Abdi, disebutkan bahwa skala KNMP memang tidak kecil, Pemerintah sebelumnya telah menyelesaikan KNMP tahap pertama di 65 lokasi dan tahap kedua di 35 lokasi, sementara tahap ketiga mencakup sekitar 1.200 lokasi yang sedang berjalan.
PELAKITA.ID — Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memasuki fase penting. Setelah pembangunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, pemerintah kini menyiapkan perencanaan KNMP 2027 dengan pendekatan yang lebih awal, berbasis data, mempertimbangkan karakter lokal, serta menempatkan kesiapan lokasi sebagai prasyarat utama sebelum pembangunan fisik dilakukan.
Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah membawa KNMP sebagai bagian dari agenda besar transformasi kawasan pesisir.
Gagasan tersebut tidak berhenti pada pembangunan rumah, dermaga, tempat pelelangan ikan, fasilitas pengolahan, atau sarana produksi perikanan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat nelayan tumbuh lebih produktif, maju, dan berkelanjutan.
Di balik komitmen tersebut terdapat pekerjaan besar yang tidak selalu terlihat dari luar, yakni memastikan ribuan calon lokasi tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan secara administratif, tetapi benar-benar memiliki basis nelayan, potensi perikanan, dukungan masyarakat, kesiapan lahan, kelembagaan, akses, serta peluang ekonomi yang dapat menghidupkan fasilitas setelah proyek selesai.
Di sinilah perencanaan KNMP 2027 memperoleh makna penting. Pemerintah tampaknya sedang mencoba menjawab satu persoalan mendasar dalam pembangunan berbasis kawasan: bagaimana memastikan investasi publik tidak berhenti sebagai infrastruktur, tetapi berubah menjadi kegiatan ekonomi yang hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?
Belajar dari Tahapan Sebelumnya
Dari kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan KNMP 2027, tenaga ahli Perindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohammad Abdi, disebutkan bahwa skala KNMP memang tidak kecil, Pemerintah sebelumnya telah menyelesaikan KNMP tahap pertama di 65 lokasi dan tahap kedua di 35 lokasi, sementara tahap ketiga mencakup sekitar 1.200 lokasi yang sedang berjalan.
Dalam kerangka target nasional, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 5.000 titik Kampung Nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
Artinya, pekerjaan berikutnya bukan hanya memperbanyak jumlah lokasi, tetapi memastikan setiap lokasi yang dipilih memiliki tingkat kesiapan dan relevansi pembangunan yang memadai.
Andi menilai, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak selalu berada pada pekerjaan konstruksi. Proses penyiapan lokasi, kepastian lahan, dokumen lingkungan, survei, desain teknis, dukungan pemerintah daerah, hingga penerimaan masyarakat sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Ketika proses perencanaan terlalu berdekatan dengan konstruksi, berbagai persoalan tersebut berpotensi muncul bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan. Akibatnya, jadwal pekerjaan dapat terganggu dan kualitas intervensi berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Pembaca sekalian, KNMP 2027 mencoba membalik pola tersebut. Perencanaan dimajukan sejak 2026 agar ketika tahun anggaran pembangunan dimulai, lokasi yang terpilih telah berada dalam kondisi lebih siap.
Dengan kata lain, 2027 diharapkan menjadi tahun pembangunan, bukan tahun untuk baru mulai mencari tahu apa yang harus dibangun.
Dari Data Menuju Keputusan
Pendekatan KNMP 2027 bertumpu pada satu alur logika yang relatif sederhana tetapi menentukan: data, lapangan, kesiapan, model ekonomi, kemudian desain pembangunan.
Data nasional dan usulan pemerintah daerah menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi calon lokasi. Namun data tidak dianggap sebagai kebenaran final. Setiap lokasi tetap harus diverifikasi melalui kondisi faktual di lapangan.
Langkah tersebut penting karena data administratif tidak selalu mampu menggambarkan dinamika sebuah kampung nelayan. Jumlah nelayan, jenis usaha, kondisi fasilitas, akses terhadap pasar, status lahan, potensi konflik, kondisi sosial, hingga keberadaan kelembagaan lokal harus dibaca secara langsung.
Setelah itu, lokasi dinilai dari tingkat kebutuhannya, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan dan akses. Kerangka penilaian menggunakan empat dimensi, 13 variabel, dan 15 indikator.
Dimensi kebutuhan dan potensi kelautan-perikanan masing-masing memperoleh bobot 30 persen, kesiapan 25 persen, sementara keterhubungan dan akses 15 persen.
Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semata-mata diarahkan kepada lokasi yang memiliki kebutuhan tinggi, tetapi juga kepada lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan kesiapan untuk menerima intervensi.
Enam Pintu Sebelum Pembangunan
Namun sebelum masuk ke tahap penilaian, terdapat sejumlah persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon lokasi.
- Pertama adalah basis nelayan, yakni keberadaan masyarakat yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian dan aktivitas ekonomi utama.
- Kedua adalah kelembagaan, termasuk keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau lembaga lokal yang dapat menjalankan fungsi pengelolaan.
- Ketiga menyangkut lahan dan akses, terutama kepastian status lahan dan tersedianya akses perairan yang memadai untuk mendukung aktivitas usaha.
- Keempat adalah listrik dan air, dua kebutuhan dasar yang sering kali menentukan apakah fasilitas ekonomi dapat beroperasi secara efektif.
- Kelima adalah potensi ikan, karena keberadaan sumber daya perikanan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan unit usaha.
- Keenam adalah keberterimaan masyarakat, termasuk dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan.
Persyaratan tersebut sesungguhnya membawa pesan penting: tidak semua lokasi harus dipaksakan menjadi KNMP. Lokasi yang belum siap perlu didampingi dan dibenahi terlebih dahulu, sementara lokasi yang tidak memenuhi persyaratan wajib tidak semestinya dipaksakan masuk ke tahap pembangunan.
Menghindari Infrastruktur yang Menganggur
Salah satu isu yang harus dijawab oleh setiap pembangunan kawasan adalah risiko fasilitas yang akhirnya tidak berfungsi optimal. Infrastruktur dapat selesai secara fisik, tetapi belum tentu menghasilkan kegiatan ekonomi apabila desainnya tidak berangkat dari kebutuhan usaha masyarakat.
KNMP 2027 mencoba mengantisipasi persoalan tersebut dengan membalik logika pembangunan.
Bukan “fasilitas apa yang tersedia lalu masyarakat diarahkan menggunakannya,” tetapi “usaha apa yang hidup di masyarakat, fungsi apa yang dibutuhkan, dan fasilitas apa yang diperlukan untuk mendukung usaha tersebut.”
Dengan logika itu, unit usaha menjadi titik awal untuk menentukan kebutuhan fungsi, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan sarana dan prasarana, sebelum akhirnya dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pendekatan tersebut penting karena sebuah kampung nelayan tidak selalu memiliki wajah ekonomi yang sama.
Tidak Ada Satu Model untuk Semua
KNMP 2027 mendorong pembangunan berbasis karakter lokal. Kawasan perikanan tangkap, misalnya, membutuhkan fasilitas yang berbeda dari kawasan yang berkembang melalui budidaya atau pengolahan hasil perikanan.
Sedikitnya terdapat lima tipologi pengembangan yang dapat digunakan, yakni tangkap dan pengolahan, tangkap dan budidaya, tangkap dan wisata bahari, budidaya dan pengolahan, serta model multiproduk atau terpadu.
Pada kawasan tangkap dan pengolahan, misalnya, intervensi dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah ikan hasil pendaratan. Pada kawasan tangkap dan budidaya, diversifikasi pendapatan dapat menjadi perhatian melalui pengembangan usaha budidaya.
Sementara itu, kawasan yang memiliki daya tarik wisata dapat mengintegrasikan kegiatan perikanan dengan wisata bahari dan jasa lingkungan. Di kawasan budidaya, perhatian dapat diberikan pada hilirisasi komoditas unggulan, sedangkan model multiproduk dapat dikembangkan pada wilayah yang memiliki beragam basis ekonomi.
Artinya, desain fisik bukan lagi menjadi titik awal pembangunan. Profil ekonomi lokal menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi.
Pemerintah Daerah Bukan Sekadar Pengusul
Mohammad Abdi mengingatkan bahwa dalam desain KNMP 2027, pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih strategis daripada sekadar mengirimkan daftar lokasi kepada pemerintah pusat. KKP memang menyediakan referensi lokasi berbasis data nasional. Namun pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengusulkan lokasi alternatif apabila dianggap lebih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Yang penting, referensi dari pusat tidak otomatis menjadi lokasi survei. Pemerintah daerah harus melakukan verifikasi, berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, dan memastikan bahwa lokasi yang diusulkan benar-benar memiliki dukungan serta kesiapan yang diperlukan.
Prinsip satu formulir untuk satu calon lokasi juga diarahkan untuk menjaga agar data yang masuk lebih spesifik, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah sebenarnya memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa KNMP tidak menjadi program yang sekadar “turun dari pusat”, tetapi benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Perguruan Tinggi dan NGO sebagai Mitra Pengetahuan
Skala program dan keragaman wilayah membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Karena itu, KNMP 2027 membuka ruang bagi perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau NGO sebagai mitra pelaksana dalam survei, verifikasi, dan penilaian.
Kehadiran pihak ketiga dapat memberikan nilai tambah dalam membaca realitas lapangan secara lebih independen. Akademisi dapat memperkuat pendekatan berbasis data dan metodologi, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membawa pengalaman berinteraksi langsung dengan komunitas.
Kolaborasi tersebut akan lebih bermakna apabila tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi mampu menerjemahkan pengetahuan lokal menjadi rekomendasi desain, model kelembagaan, dan pengembangan usaha.
Empat Tahap yang Menentukan
Penulis mencatat, perencanaan KNMP 2027 jika diinginkan kuat dan relevan dengan kebutuhan maka mesti disusun melalui empat tahapan besar.
- Tahap pertama adalah identifikasi dan penyiapan calon lokasi, yang dimulai melalui sosialisasi serta penyampaian referensi lokasi kepada pemerintah daerah.
- Tahap kedua adalah survei, verifikasi, dan penilaian, dengan menggunakan kerangka empat dimensi, 13 variabel, dan 15 indikator. Proses tersebut diharapkan menghasilkan daftar calon lokasi prioritas melalui mekanisme pengendalian mutu atau quality control secara berjenjang.
- Tahap ketiga adalah fasilitasi kesiapan, ketika lokasi prioritas didampingi untuk menyelesaikan kesenjangan, terutama terkait lahan, kelembagaan, dan dukungan masyarakat.
- Tahap keempat adalah perencanaan KNMP, yang mencakup penyusunan konsep kawasan, masterplan, survei teknis, DED, RAB, hingga rekomendasi penetapan lokasi.
- Jika empat tahapan tersebut berjalan konsisten, maka pembangunan fisik pada 2027 memiliki fondasi yang lebih kuat karena keputusan investasi telah didahului proses identifikasi dan verifikasi yang lebih sistematis.
Waktu Menjadi Bagian dari Solusi
Lini masa KNMP 2027 juga menunjukkan betapa pendeknya ruang waktu yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk memastikan usulannya benar-benar matang.
- Sosialisasi dan penyampaian referensi lokasi dimulai pada 24 September 2026, sedangkan batas akhir pengajuan calon lokasi oleh pemerintah daerah ditetapkan pada 9 Oktober 2026.
- Selanjutnya, proses screening teknis dan klarifikasi berlangsung pada 10–15 Oktober 2026, sebelum penetapan lokasi untuk survei, verifikasi, dan penilaian lapangan pada 16 Oktober 2026.
- Rentang waktu tersebut menuntut pemerintah daerah bergerak cepat, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas data. Justru dalam situasi seperti ini, sistem single entry data menjadi penting karena informasi yang dikumpulkan sejak awal dapat digunakan secara konsisten hingga tahap perencanaan.
- Digitalisasi dalam konteks ini bukan sekadar memindahkan formulir ke dalam sistem elektronik. Lebih jauh, ia harus memastikan bahwa setiap keputusan memiliki jejak data dan bukti yang dapat ditelusuri.
Rekomendasi: Jangan Berhenti pada DED
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam perjalanan KNMP 2027.
- Pertama, data harus diperlakukan sebagai fondasi keputusan, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Data sosial, ekonomi, ekologi, infrastruktur, lahan, dan kelembagaan perlu saling dibaca untuk menghasilkan gambaran utuh sebuah kawasan.
- Kedua, kesiapan masyarakat harus memiliki bobot yang nyata dalam keputusan pembangunan. Infrastruktur yang baik tanpa pengelola, model usaha, dan penerima manfaat yang siap berisiko kehilangan fungsi setelah proyek selesai.
- Ketiga, desain kawasan perlu dikaitkan dengan rantai nilai perikanan lokal. Produksi, pendaratan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga akses pembiayaan seharusnya dibaca sebagai satu ekosistem ekonomi.
- Keempat, indikator keberhasilan KNMP sebaiknya tidak berhenti pada jumlah lokasi dan bangunan yang selesai. Ukuran berikutnya adalah tingkat pemanfaatan fasilitas, pertumbuhan usaha, peningkatan nilai tambah, pendapatan masyarakat, kualitas kelembagaan, dan keberlanjutan ekosistem.
- Kelima, pendampingan pascapembangunan harus dirancang sejak sebelum konstruksi dimulai. Koperasi atau lembaga pengelola perlu memahami model bisnis, tata kelola aset, pemeliharaan fasilitas, serta mekanisme pembagian manfaat sebelum infrastruktur diserahterimakan.
- Keenam, potensi ekologis harus menjadi bagian dari kelayakan ekonomi. Kampung nelayan yang bergantung pada laut tidak mungkin dipisahkan dari kesehatan ekosistem pesisir, kualitas perairan, keberlanjutan sumber daya ikan, serta daya dukung lingkungan.
- Dari Proyek Menjadi Ekosistem
Pmebaca sekalian, KNMP 2027 menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar memilih ribuan lokasi dan menyusun ribuan dokumen perencanaan.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap investasi publik menemukan konteksnya, setiap fasilitas memiliki pengguna, setiap pengguna memiliki peluang usaha, setiap usaha memiliki pasar, dan setiap kegiatan ekonomi tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.
Jika logika tersebut dijalankan secara konsisten, maka KNMP dapat bergerak dari paradigma pembangunan berbasis proyek menuju pembangunan berbasis ekosistem.
Di situlah komitmen pemerintah diuji. Bukan hanya pada seberapa banyak kampung yang dapat dibangun, melainkan pada seberapa jauh kampung-kampung tersebut mampu tumbuh menjadi ruang hidup yang produktif, berdaya, terhubung dengan pasar, memiliki kelembagaan yang kuat, dan tetap menjaga laut sebagai sumber kehidupan.
KNMP 2027, dengan demikian, bukan sekadar agenda pembangunan tahun anggaran berikutnya. Ia adalah kesempatan untuk memperbaiki cara negara membaca kawasan pesisir: dimulai dari data, diuji di lapangan, disaring melalui kesiapan, dirancang berdasarkan potensi lokal, dan akhirnya diukur dari manfaat yang bertahan setelah proyek selesai.
Penulis percaya, dan tentu pembaca sekalian, membangun kampung nelayan bukan hanya soal membangun tempat tinggal dan fasilitas produksi.
Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem kehidupan pesisir yang membuat nelayan mampu bekerja, keluarga mampu bertahan, usaha mampu tumbuh, dan laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi berikutnya.
____
Kamaruddin Azis
Jurnalis Maritim
