Tulisan ini sebagai sintesa atas paparan Guru Besar Pertanian Unhas, Prof Saleh Ali, M.Sc di kelas Sekolah Pascasarjana Studi Pembangunan tentang Benua Maritim Indonesia, seakan membuka kembali lembaran kesadaran yang lama terlipat.
PELAKITA.ID – Indonesia, dengan seluruh keagungan geografisnya, bukan sekadar negara kepulauan. Ia adalah peradaban yang sejak awal dibentuk oleh laut—oleh arus, angin, dan keberanian menyeberangi cakrawala.
Di tengah kenyataan itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa jati diri maritim kita justru memudar?
Paradoks ini terasa nyata. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, tetapi orientasi pembangunan dan cara berpikir kita justru cenderung daratan-sentris.
Kita seperti bangsa yang memunggungi samudera, padahal di sanalah denyut sejarah kita bermula. Pada masa lalu, kejayaan Nusantara tidak bertumpu pada luasnya daratan, melainkan pada kemampuan menguasai laut.
Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti nyata.
Mereka bukan sekadar entitas politik, tetapi kekuatan maritim yang mampu mengendalikan jalur perdagangan internasional. Kunci keberhasilan itu terletak pada keberanian untuk menjadikan laut sebagai ruang hidup, bukan batas.
Lebih jauh, kejayaan tersebut bukanlah romantisme sejarah semata. Ia lahir dari kecanggihan teknologi dan sistem yang matang.
Relief Candi Borobudur menggambarkan kapal-kapal bercadik yang mampu menjelajah samudera luas. Para pelaut Nusantara telah menguasai navigasi berbasis bintang jauh sebelum teknologi modern hadir, menjangkau India, Timur Tengah, hingga Afrika.
Ekosistem maritim kala itu juga terbangun secara kompleks. Pelabuhan seperti Sunda Kelapa menjadi simpul perdagangan global.
Peran komunitas “Orang Laut” sebagai penjaga perairan menunjukkan adanya sistem keamanan maritim yang terorganisasi. Semua ini menegaskan bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban bahari yang disegani.
Menariknya, Majapahit menunjukkan model integrasi darat dan laut yang unik. Meski berpusat di pedalaman, kerajaan ini memanfaatkan sungai seperti Sungai Brantas dan Bengawan Solo sebagai jalur logistik utama menuju laut.
Sungai menjadi “jalan tol” yang menghubungkan pusat produksi agraris dengan jaringan perdagangan maritim.
Menurut Saleh Ali, pelabuhan seperti Tuban dan Gresik berkembang menjadi pusat ekonomi yang dinamis. Dari titik-titik inilah ekspansi Majapahit bermula, menjangkau berbagai wilayah Nusantara hingga kawasan Asia Tenggara.
Pada puncaknya di era Hayam Wuruk, Majapahit tidak hanya berdagang, tetapi mengendalikan jalur perdagangan rempah—komoditas paling berharga saat itu. Strategi mereka mencakup ekspansi wilayah, sistem upeti, hingga penegakan hukum laut yang tegas. Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kekuasaan.
Lalu, di mana titik baliknya?
Sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme, terutama oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda, secara sistematis menggeser orientasi bangsa ini. Ekonomi maritim yang mandiri diubah menjadi ekonomi agraris berbasis komoditas ekspor. Laut tidak lagi menjadi pusat kehidupan, melainkan pinggiran.
Warisan itu terasa hingga kini. Pembangunan yang cenderung Jawa-sentris, migrasi masyarakat pesisir ke daratan, serta minimnya infrastruktur maritim memperkuat jarak antara bangsa ini dan lautnya sendiri.
Akibatnya, kata Prof Saleh, kita menghadapi berbagai paradoks: negara kepulauan yang bergantung pada impor, kekayaan laut yang belum optimal, hingga sektor pelayaran yang kalah bersaing.
Lebih dari itu, ada kerugian yang tak kasatmata: terkikisnya identitas. Pengetahuan tradisional tentang laut memudar, dan rasa bangga sebagai bangsa bahari perlahan menghilang.
Padahal, sejarah telah memberi pesan yang tegas. Kejayaan Nusantara selalu berbanding lurus dengan kemampuannya mengelola laut. Integrasi darat dan laut bukanlah pilihan, melainkan fondasi.
Paparan Prof. Saleh Ali menjadi pengingat bahwa Indonesia sejatinya adalah Benua Maritim—sebuah entitas yang tidak bisa dipahami hanya dari perspektif daratan. Laut adalah masa lalu, sekaligus masa depan.
Kini, kita berada di persimpangan. Apakah kita akan terus memunggungi laut, atau berani kembali menghadapnya?
Pertanyaan itu bukan sekadar refleksi sejarah. Ia adalah panggilan untuk menentukan arah Indonesia ke depan—apakah tetap menjadi penonton di samudera sendiri, atau kembali menjadi nakhoda peradaban.
___
Editor K. Azis
