Pria ini, sebut saja Daeng Paname, adalah antitesis dari keriuhan Tengkayu. Jika di pelabuhan kita melihat harapan, di wajah Daeng Paname yang tak akrab dengan sisir itu, kita melihat realitas yang getir dari pedalaman Sei Menggaris.
PELAKITA.ID – Pagi di Tarakan sering kali datang dengan kepungan kantuk yang berat, sisa perjalanan dini hari dari Jakarta yang melintasi ribuan mil laut. Namun, rasa lelah itu biasanya luruh begitu kaki berpijak di Pelabuhan Tengkayu.
Di sini, aroma teh tarik dingin dan roti hangat dari Warung Kopi Indra—atau yang lebih akrab di telinga warga lokal sebagai Warkop Aseng—menjadi stimulan pertama sebelum kita terjun ke dalam keriuhan dermaga.
Dermaga Tengkayu adalah sebuah anomali ruang. Lebarnya tak lebih dari empat meter, namun ia dipaksa menampung arus mobil dan motor yang berebut ruang dalam harmoni yang kacau.
Di tengah hiruk-pikuk itu, udara terasa pekat oleh “liturgi” para agen kapal yang berteriak staccato: “Nyamuk! Nyamuk! Nyamut!”
Mereka tidak sedang mengeluhkan serangga, melainkan memanggil para pelintas batas menuju Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik.
Dengan ongkos tiket Rp230.000, speedboat Sadewa siap membelah laut menuju beranda terluar Indonesia. Di sinilah, di ambang batas negara, denyut nadi migrasi orang-orang selatan terasa begitu kencang dan nyata.
“Little South Sulawesi” dan Ironi dari Tanah Tanpa Laut
Melangkah di Tengkayu seperti sedang terlempar kembali ke koridor Pasar Sentral Makassar atau aroma amis Pelabuhan Paotere.
Identitas kultural Sulawesi Selatan tak pernah benar-benar luruh oleh jarak; ia justru mengental di perbatasan.
Sapaan “Boskuuu…” yang khas terdengar di antara kerumunan, dibarengi dengan bungkukan badan yang sopan namun penuh keakraban.
Ada fenomena sosiologis yang menarik di sini. Pulau Sebatik, bagi banyak orang, identik dengan komunitas perantau asal Soppeng, Sinjai, dan Jeneponto. Ironinya sungguh tajam: warga asal Soppeng—sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang nir-laut alias tak punya garis pantai—justru menjadi tulang punggung masyarakat nelayan dan tambak di pulau perbatasan ini.
Sebatik hanyalah “sasaran antara” bagi mereka yang memelihara mimpi untuk menyeberang ke Tawau, Malaysia, demi sekantong kemakmuran yang dijanjikan negeri jiran.
“Ada semuami penumpang, Antong!” teriak seorang pria berjaket hitam sembari memeriksa sobekan tiket.
Di depannya, seorang pria bersongkok haji dengan janggut rapi menyahut dalam dialek Makassar yang kental, “Ka lammalo Tawauja nakke, sampulollimambilangngangmo.
Lampai na’lampa ri Sabate’, doakanga nah.” (Saya hendak ke Tawau, saya sebutkan angkanya nanti. Doakan saya dalam perjalanan ke Sebatik ini).
Kontradiksi Dua Babak: Dari Keriuhan Menuju Sunyi
Migrasi ini adalah sebuah narasi yang terbagi dalam dua babak yang kontras. Babak pertama adalah apa yang kita saksikan di dermaga: mobilitas yang energetik, langkah kaki yang penuh determinasi, dan optimisme yang meluap-luap.
Ini adalah wajah keberanian manusia Bugis-Makassar dalam menantang nasib. Namun, babak kedua tersingkap dalam kesunyian yang mencekam.
Saya menemukannya di dalam kabin pesawat menuju Makassar, duduk bersebelahan dengan seorang pria berkulit legam yang tampak “murung,” seolah sedang terbelit oleh akar tunggang persoalan yang berat.
Pria ini, sebut saja Daeng Paname, adalah antitesis dari keriuhan Tengkayu. Jika di pelabuhan kita melihat harapan, di wajah Daeng Paname yang tak akrab dengan sisir itu, kita melihat realitas yang getir dari pedalaman Sei Menggaris.
Paradoks Udang Sitto dan “Pencurian” di Balik Pematang
Kisah Daeng Paname adalah representasi pahit dari sistem bagi hasil yang tak berpihak. Selama setahun, ia mengabdi sebagai penjaga tambak milik seorang pengusaha yang kita sebut Aji Doang.
Tugasnya berat: membersihkan pematang dan memberi makan udang Sitto (udang windu) dari fajar hingga petang.
Ironinya, kejayaan komoditas ekspor ini tak pernah benar-benar menyentuh saku para penjaganya. Dalam sekali panen, tambak tersebut bisa menghasilkan dua kuintal udang.
Dengan harga Rp100.000 per kilogram, nilai penjualannya mencapai Rp20 juta. Namun, Daeng Paname sering kali hanya mengantongi Rp1 juta.
Ada sisi “gelap” dalam kemitraan informal ini: keluarga pemilik tambak sering kali datang mengambil 10 hingga 20 kilogram udang sesuka hati sebelum timbangan resmi dilakukan.
Hasilnya? Hitungan akhir selalu menyusut, dan si pekerja kecil hanya bisa menerima sisa-sisanya setelah dipotong berbagai biaya operasional dan kebutuhan hidup pribadi—seperti rokok—yang menguras pendapatan.
“Sudah tiga kali panen tapi belum memuaskan. Kita juga jadi sulit, aku pulang dululah kebetulan ada keluarga pesta,” ungkap Daeng Paname dengan nada datar, seolah sudah pasrah pada nasib.
Kepiting Bakau: Penyelamat yang Terlupakan
Di tengah rapuhnya sistem industri tambak, muncul sebuah ironi ekologis. Daeng Paname mengaku bisa bertahan hidup di Tarakan bukan karena udang Sitto yang ia jaga dengan taruhan nyawa, melainkan karena kepiting bakau yang ia cari secara mandiri di hutan mangrove.
Uang dari hasil mencari kepiting ini justru lebih bisa diandalkan dan sering kali melampaui “uang jasa” berkala dari pemilik tambak.
Hal ini menjadi kritik keras bagi narasi besar sektor pertambakan; bahwa bagi rakyat kecil, kekayaan alam yang dikelola secara komunal dan mandiri justru memberikan nafas kehidupan yang lebih panjang ketimbang sistem industri yang tidak adil.
Ekologi yang Tergerus dan Harapan yang Keliru
Fenomena yang dialami Daeng Paname bukan sekadar cerita individu, melainkan pengulangan dari kesalahan sejarah.
Konversi masif lahan mangrove menjadi tambak yang membentang dari Kalimantan Selatan hingga Utara adalah replika dari apa yang pernah terjadi di Pangkep, Maros, dan Pinrang pada dekade sebelumnya.
Para perantau ini membawa “harapan yang keliru” ke tanah Kalimantan. Mereka datang dengan bayang-bayang kejayaan tambak tahun 80-an, menganggap bahwa mengeruk kekayaan dari pesisir akan semudah membalik telapak tangan.
Padahal, mereka sebenarnya sedang mengekspor model ekologi yang sudah lelah dan rusak ke wilayah baru. Ketika mangrove hilang dan ekosistem tertekan, yang tersisa hanyalah kemiskinan yang berpindah tempat.
Pulang untuk Sebuah Jeda
Langkah Daeng Paname di Bandara Juwata adalah simbol dari sebuah jeda. Ia pulang bukan sebagai pemenang yang membawa tumpukan ringgit atau rupiah, melainkan sebagai pejuang yang butuh beristirahat sejenak dari impitan ekonomi perbatasan.
Ia memilih pulang untuk menghadiri pesta keluarga, mencari kembali kehangatan komunal yang mungkin hilang di sunyinya tambak Sei Menggaris.
Kehadiran orang-orang selatan di Kalimantan Utara memang menjadi bukti ketangguhan luar biasa manusia Indonesia. Namun, kisah Daeng Paname memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenung:
Apakah mimpi tentang kemakmuran di tanah seberang sebanding dengan harga lingkungan yang hancur dan ketidakpastian ekonomi yang harus dibayar oleh para pejuang garis depan ini?
Ataukah kita hanya sedang merayakan mobilitas manusia di atas fondasi ekologi yang sedang perlahan runtuh?
