Saya kira kita sependapat, rumput laut—dan karaginan sebagai produk hilir utamanya—adalah peluang besar yang terlalu lama terabaikan. Jika Indonesia ingin melompat dari pemasok bahan baku menjadi kekuatan industri pangan global, maka keputusan berani harus diambil sekarang. Karaginan tidak lagi menjadi opsi pinggiran—ia adalah pintu utama menuju kemandirian pangan berbasis maritim.
Oleh Muhammad Burhanuddin
Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara
PELAKITA.ID – Pekan ini saya ikut diskusi tentang program pangan nasional di sejumlah WAG. Banyak yang berbicara tentang kemandirian pangan, pikiran publik hampir selalu tertuju pada beras, jagung, kedelai, dan aneka komoditas daratan lainnya.
Di tengah luasnya horizon pembahasan itu, ada satu komoditas strategis yang selama ini berdiri seperti “pelengkap penderita”: rumput laut—dan lebih khusus lagi, produk hilirnya yang bernilai tinggi, karaginan.
Padahal, Indonesia adalah salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Tetapi alih-alih menjadi pusat industri karaginan global, kita justru masih berkutat sebagai pemasok bahan mentah. Kita ibarat petani kakao terbesar yang tak kunjung menjadi pembuat coklat kelas dunia. Sebuah ironi yang terlalu lama dibiarkan.
Realitas Industri: Potensi Besar, Kekuatan Hilir yang Belum Terbangun
Sulawesi Selatan adalah laboratorium paling jelas dari potensi itu. Dari Takalar hingga Luwu, bentang produksi rumput laut menghidupi ratusan ribu keluarga. Tonasenya mengalir deras setiap tahun, sebagian besar menuju pabrik-pabrik di luar daerah, bahkan luar negeri.
Namun, ketika menelisik rantai industrinya, terlihat jurang lebar antara perusahaan modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Perusahaan PMA—mayoritas dari Asia—mampu mengolah ribuan ton bahan baku per hari.
Mereka menghasilkan puluhan ton karaginan setiap hari dari fasilitas modern yang ditopang laboratorium R&D, teknologi ekstraksi terkini, dan manajemen mutu kelas dunia.
Mereka menjalin kemitraan jangka panjang dengan petani serta bekerja erat dengan pemerintah daerah—hingga urusan akses jalan pun masuk dalam skema investasi.
Sementara itu, banyak perusahaan PMDN yang sudah lama beroperasi masih berkutat di kapasitas 3–5 ton per hari.
Mesin yang menua, standar mutu yang tidak stabil, rantai pasok yang tidak pasti, hingga keterbatasan pembiayaan jangka panjang membuat mereka sulit berkembang. Tidak sedikit bantuan alat dari pemerintah pusat akhirnya tak terpakai dan menjadi besi tua.
Bahkan, berdasarkan hasil riset lapangan yang dilakukan anggota DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN) di sejumlah daerah produksi, ditemukan bahwa kapasitas terpasang industri karaginan nasional sesungguhnya sangat terbatas.
Banyak pabrik hanya beroperasi sebagian, kapasitas tidak pernah mencapai angka optimal, dan sebagian lainnya tidak mampu meningkatkan produksi karena kendala teknis maupun nonteknis.
Temuan ini menegaskan bahwa masalah kita bukan hanya soal modal, tetapi soal ekosistem industri yang tidak pernah dibangun secara utuh.
Lihat bagaimana Tiongkok membangun industrinya: hulu-hilir terintegrasi, teknologi diperbarui terus-menerus, petani dibina dalam satu standar nasional, pemasaran global terkonsolidasi dalam satu ekosistem besar. Kita? Perusahaan lokal berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi kebijakan yang jelas dan berkesinambungan.
Tantangan: Hilirisasi yang Terjebak di Ruang Seminar
Indonesia sudah berbicara tentang hilirisasi rumput laut selama bertahun-tahun. Tetapi implementasinya lebih sering berhenti pada seminar, webinar, kunjungan studi, dan diskusi panjang yang jarang menjelma menjadi pabrik baru atau teknologi baru.
Sementara itu, pasar global terus bergerak cepat. Karaginan kini menjadi komponen penting di berbagai industri pangan modern—daging olahan, susu, es krim, produk vegan, pangan medis—hingga farmasi dan kosmetik. Permintaannya meningkat seiring perubahan gaya hidup dan kebutuhan bahan alami.
Jika kita tidak mempercepat langkah, Indonesia akan tetap menjadi penonton dalam pasar global yang bahannya justru berasal dari laut kita sendiri.
Mengapa Karaginan Harus Menjadi Sentra Hilirisasi Nasional
Jika pemerintah ingin menegakkan kemandirian pangan dan industrialisasi nasional secara nyata, maka karaginan adalah salah satu komoditas yang wajib ditempatkan sebagai prioritas strategis. Setidaknya karena tiga alasan:
1. Karaginan adalah tulang punggung industri pangan modern.
Kemandirian pangan tidak bisa diwujudkan jika bahan pengental, penstabil, dan pembentuk gel masih harus diimpor, sementara bahan bakunya justru diambil dari perairan kita sendiri.
2. Nilai tambahnya berlipat-lipat dan langsung berdampak pada ekonomi rakyat.
Rumput laut kering dihargai Rp20.000–30.000 per kg. Karaginan mencapai Rp120.000 hingga Rp300.000 per kg.
Ini berarti pendapatan petani lebih stabil, perusahaan lokal tumbuh dan naik kelas, devisa meningkat, ketergantungan pada impor bahan pangan industri menurun.
3. Indonesia sudah memiliki basis produksi terbesar di dunia.
Modal paling mahal dalam industri ini adalah volume produksi. Kita sudah memilikinya. Yang kurang hanyalah kemampuan mengolahnya menjadi nilai tambah tinggi.
Saatnya Pemerintah Menetapkan Karaginan sebagai Proyek Strategis Nasional
Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian pangan, karaginan harus ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
PSN Karaginan mencakup pembangunan pabrik pengolahan di sentra produksi, skema pembiayaan jangka panjang bagi PMDN, insentif fiskal dan teknologi, standardisasi mutu nasional, riset terpadu dari bibit hingga ekstraksi, kontrak harga dan pasokan jangka panjang bagi petani.
Tak hanya itu, tetapi juga infrastruktur penunjang dari jalan produksi hingga cold chain dan integrasi pasar domestik dan ekspor.
Hanya dengan cara ini ekosistem industri dapat terbentuk secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kemandirian Pangan Dimulai dari Laut Kita
Pembaca sekalian, kemandirian pangan tidak hanya dibangun dari sawah dan ladang. Laut kita menyimpan kekuatan strategis yang mampu menggerakkan industri pangan masa depan.
Saya kira kita sependapat, rumput laut—dan karaginan sebagai produk hilir utamanya—adalah peluang besar yang terlalu lama terabaikan.
Jika Indonesia ingin melompat dari pemasok bahan baku menjadi kekuatan industri pangan global, maka keputusan berani harus diambil sekarang. Karaginan tidak lagi menjadi opsi pinggiran—ia adalah pintu utama menuju kemandirian pangan berbasis maritim.
Dan dari gelombang kecil di pesisir kita, kemandirian pangan Indonesia dapat benar-benar mulai dibangun.
Jakarta, 24 November 2025