Upaya bersama memperkuat tata kelola perikanan di kawasan konservasi TNP Laut Sawu
PELAKITA.ID – Dalam upaya memperkuat pengelolaan perikanan berbasis sains dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyelenggarakan audiensi.
Audiensi digelar dalam bentuk begiatan bertajuk “Pendataan Perikanan Melalui Pendekatan Crew Operated Data Recording System (CODRS) dan Inisiasi Territorial Use Rights for Fishing (TURF)-reserve di Pulau Sumba”, Jumat, 17 Oktober 2025, di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi bersama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di kawasan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, sebagai salah satu wilayah penting untuk perikanan kakap dan kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573.
Selain itu, Laut Sawu juga merupakan salah satu kawasan terumbu karang yang resilien terhadap perubahan iklim, mencakup perairan Nusa Tenggara Barat, Laut Flores, dan Nusa Tenggara Timur, yang termasuk dalam daftar 50 terumbu karang paling resilien di dunia.
Namun, di tengah potensi tersebut, tekanan terhadap sumber daya ikan akibat aktivitas penangkapan yang meningkat terus menjadi tantangan. Karena itu, sinergi para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi dan praktik perikanan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui pertemuan ini, para pihak berupaya memperkuat tata kelola berbasis data dan keterlibatan langsung masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya laut.
Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, menegaskan pentingnya pendataan perikanan yang sistematis dan berbasis sains untuk memastikan kebijakan konservasi berjalan efektif. “Pendataan hasil tangkapan yang dilakukan atas kolaborasi dengan nelayan akan memberikan gambaran bagi kami terkait terkini tentang kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Sawu. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menetapkan kebijakan pengelolaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pendataan ini tidak hanya mendukung pengelolaan sumber daya ikan, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan kawasan konservasi laut di bawah pengelolaan BKKPN Kupang. “Kami melihat pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara kegiatan perikanan dan konservasi, karena keduanya saling bergantung dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” tambahnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Abdul Wahid, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif kolaboratif ini. “Keterlibatan masyarakat pesisir menjadi kunci utama dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Melalui metode ini, nelayan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem pengumpulan data dan pengelolaan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan partisipatif semacam ini membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus menjaga kesejahteraan nelayan. “Kami berharap model ini dapat diperluas di wilayah lainnya di Provinsi NTT, sehingga upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dapat tetap terjaga, tanpa mengorbankan sumber penghidupan masyarakat,” lanjutnya.
YKAN Perkuat Metode CODRS dan Inisiasi TURF-reserve di Sumba
Senior Manajer Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja, menjelaskan bahwa metode CODRS merupakan inovasi yang menggabungkan partisipasi nelayan dengan teknologi pencatatan data modern.
“Sejak dikembangkan pada 2014, CODRS telah membuktikan bahwa nelayan dapat menjadi bagian dari sistem pendataan ilmiah yang andal. Mereka memotret hasil tangkapan ikan satu per satu di atas kapal atau di tempat pendaratan ikan. Semua informasi ini menjadi dasar analisis untuk menilai kondisi stok ikan di wilayah tangkap,” jelasnya.
Selain menghasilkan data yang lebih akurat, lanjut Glaudy, pendekatan ini juga memiliki dampak sosial yang positif, karena dapat meningkatkan kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan. “Dengan memahami data hasil tangkapan mereka sendiri, nelayan lebih mudah menerima prinsip konservasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya.
Berdasarkan hasil pendataan CODRS, YKAN bersama para pemangku kepentingan, akan merumuskan rencana pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui pendekatan Territorial Use Rights for Fishing-reserve (TURF-reserve) untuk memperkuat pengelolaan perikanan dalam kawasan konservasi di TNP Laut Sawu.
“TURF-reserve memberikan kesempatan kepada nelayan untuk berpartisipasi dalam menentukan pengelolaan perikanan di wilayah tangkap mereka, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap sumber daya laut. Sehingga, nelayan dan unit pengelola berkolaborasi dalam menjaga kelestarian ekosistem dalam kawasan konservasi melalui kemitraan,” ujar Glaudy.
Melalui mekanisme kemitraan antarpihak, diharapkan inisiatif pendataan partisipatif dan TURF-reserve di Laut Sawu dapat menjadi model pengelolaan perikanan terpadu yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat konservasi berbasis sains dan meningkatkan ketahanan ekosistem laut Indonesia di tengah berbagai tekanan terhadap sumber daya perikanan.
***
Tentang YKAN
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ykan.or.id.