Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga terkoreksi Rp179,1 miliar (6,18%), turun dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun. Menurut Appi, hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya bagi hasil pajak sesuai hasil koordinasi dengan Pemprov Sulsel.
PELAKITA.ID – Makassar, 3 September 2025 — Pemerintah Kota Makassar resmi memangkas belanja daerah sebesar Rp555 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Meski demikian, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa program-program prioritas tetap aman dan tidak akan terganggu.
Menurut Appi, arah kebijakan fiskal Pemkot tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Pengurangan belanja tidak boleh menggeser program utama. Pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau tetap menjadi fokus kami,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar virtual dari Balai Kota.
Sejumlah agenda strategis seperti Universal Health Coverage (UHC), seragam sekolah gratis, penguatan UMKM, Makassar Creative Hub, urban farming, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.
“Kami menajamkan program prioritas agar setiap rupiah benar-benar memberi dampak nyata,” tambahnya.
Pemangkasan anggaran ini tak lepas dari penyesuaian target pendapatan daerah. Semula ditetapkan Rp5,384 triliun, kini terkoreksi menjadi Rp4,898 triliun atau turun Rp485 miliar (9,02%). Perubahan ini dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I 2025 dan proyeksi capaian hingga akhir tahun.
Appi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan cukup besar, dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,7 miliar (12,35%).
Penyebab utamanya adalah subsidi listrik 50% dari pemerintah pusat yang berdampak pada Pajak Penerangan Jalan, disusul penyesuaian opsen PKB-BBNKB provinsi, serta rasionalisasi retribusi layanan kesehatan di BLUD Puskesmas.
Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga terkoreksi Rp179,1 miliar (6,18%), turun dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun. Menurut Appi, hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya bagi hasil pajak sesuai hasil koordinasi dengan Pemprov Sulsel.
Dengan penyesuaian tersebut, belanja daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan Rp5,128 triliun, dari sebelumnya Rp5,684 triliun.
Pemangkasan paling signifikan terjadi pada belanja modal, berkurang Rp496 miliar atau lebih dari sepertiga, sehingga sejumlah program ditunda, termasuk pembangunan solar panel, motor sampah listrik, serta revitalisasi Karebosi. Sementara belanja tak terduga dipotong drastis dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar.
Meski demikian, Appi menekankan Pemkot tetap menjaga kesiapan anggaran untuk kebutuhan darurat, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. “Defisit harus terkendali, tapi kebutuhan pokok masyarakat jangan sampai dikorbankan,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,2 miliar, turun 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan audit BPK RI. Tahun ini, Pemkot tidak berencana mengambil pinjaman atau menambah penyertaan modal BUMD.
“Fokus kami restrukturisasi organisasi dan menyiapkan dasar pemberian modal agar lebih produktif tahun depan,” jelas Appi.
Menutup penjelasannya, Appi menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menekankan pentingnya sinergi eksekutif–legislatif. “Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan DPRD sangat menentukan agar masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” pungkasnya.
Sumber: Rilis Pemkot Makassar
