PELAKITA.ID — Tingginya harga pakan dan terbatasnya akses terhadap jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog menjadi keluhan peternak ayam di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Peternak berharap pemerintah membuka mekanisme pembelian yang lebih fleksibel agar pasokan jagung dapat diperoleh sesuai kebutuhan usaha, tanpa proses administrasi yang panjang dan memberatkan.
Keluhan tersebut terungkap dalam wawancara H. Rustan Rewa alumni Unhas anggota IKA Unhas Tolitoli, dengan Rustam, peternak unggas di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Kota Palu.
Rustam, yang berasal dari Sidrap, mengelola usaha Saudara Unggas dengan populasi sekitar 200.000 ekor.
Usaha peternakan itu telah berjalan hampir satu dekade.
Menurut Rustam, kebutuhan jagung untuk mendukung kegiatan peternakannya mencapai sekitar 150 ton setiap bulan.
Dengan kebutuhan sebesar itu, ia menilai jagung SPHP Bulog berpotensi membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau. Akan tetapi, mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan peternak secara efektif.
“Intinya, kami tetap bisa menyerap jagung itu 150 ton per bulan. Cuma, dengan sistem yang sekarang dijalankan Bulog dan pemerintah, kami tidak mampu menyerapnya. Berat, karena sebelum barang datang, kami harus mendaftar terlebih dahulu,” ungkap Rustam.
Ia menjelaskan, kendala tersebut berkaitan dengan waktu pendaftaran yang harus dilakukan sebelum pasokan jagung tersedia. Sementara itu, kebutuhan peternak di lapangan tidak selalu dapat diprediksi jauh hari.
Terlebih bagi peternak kecil, yang kerap baru mencari pasokan ketika persediaan jagung mulai habis.
“Peternak kecil itu sering kali tiba masa, tiba akal. Nanti saat jagungnya habis, baru mencari jagung,” tuturnya.
Rustam berharap Bulog dapat menyediakan ruang pembelian yang lebih terbuka bagi seluruh peternak, khususnya peternak kecil.
Menurutnya, peternak semestinya dapat membeli jagung ketika membutuhkan dan ketika pasokan tersedia, tanpa harus terbebani prosedur yang sulit dijangkau.
Mekanisme yang lebih responsif dinilai akan membantu peternak menjaga kesinambungan produksi sekaligus mengelola biaya operasional.
Selain persoalan prosedur, Rustam juga menyoroti pemerataan akses terhadap jagung SPHP. Ia mengaku belum dapat menikmati pasokan program tersebut dan menyampaikan dugaan adanya persoalan di tingkat asosiasi yang dinilainya belum berpihak kepada peternak kecil.
Keluhan ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tata kelola distribusi berjalan transparan dan memberikan kesempatan yang adil bagi para pelaku usaha.
Bagi peternak, jagung bukan sekadar komoditas, melainkan bahan utama yang menentukan biaya produksi. Ketika harga pakan meningkat atau pasokan sulit diperoleh, tekanan terhadap keberlangsungan usaha pun semakin besar.
Oleh sebab itu, kepastian pasokan dan kemudahan akses menjadi kebutuhan penting, baik bagi peternak berskala besar maupun usaha kecil.
Informasi tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Palu dan pihak terkait untuk meninjau kembali mekanisme distribusi jagung SPHP, termasuk ketentuan pendaftaran, kriteria penerima, dan peran asosiasi dalam penyalurannya. Evaluasi diperlukan agar program pemerintah dapat menjangkau peternak yang membutuhkan secara lebih luas.
Rustam berharap pemerintah pusat dan Bulog mempertimbangkan sistem penyaluran yang lebih sederhana, terbuka, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan peternak di lapangan.
Dengan distribusi yang lebih adil dan fleksibel, jagung SPHP diharapkan benar-benar dapat membantu menekan beban produksi serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam di Kota Palu.
___
Editor Denun
