Menteri KKP Soroti Kualitas Pembangunan KNMP Ciwaru, Kontraktor Diminta Lakukan Perbaikan

  • Whatsapp
Di hadapan nelayan, pejabat pemerintah daerah, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trenggono secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hasil pekerjaan kontraktor. Ia meminta Sekretaris Jenderal KKP segera memanggil kontraktor pelaksana untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh bagian yang belum memenuhi standar.

PELAKITA.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan teguran keras terhadap kualitas pengerjaan fisik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Meski proyek senilai Rp14,34 miliar tersebut telah dinyatakan rampung 100 persen dan mulai dimanfaatkan nelayan, Menteri Trenggono menilai kualitas penyelesaian bangunan, terutama pada bagian akhir pengerjaan (finishing), masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

Catatan tersebut disampaikan saat Menteri Trenggono meninjau langsung kawasan KNMP Ciwaru dalam rangkaian puncak peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026, Rabu (4/11/2026).

Dalam inspeksi terhadap sejumlah fasilitas, ia menemukan beberapa bagian bangunan yang pengerjaannya dinilai kurang rapi dan membutuhkan pembenahan segera.

Di hadapan nelayan, pejabat pemerintah daerah, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trenggono secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hasil pekerjaan kontraktor. Ia meminta Sekretaris Jenderal KKP segera memanggil kontraktor pelaksana untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh bagian yang belum memenuhi standar.

“Tadi saya minta sama Pak Sekjen (KKP), saya minta kontraktornya dipanggil dan saya minta dikoreksi. Kontraktornya enggak bagus,” tegas Trenggono.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur perikanan yang menggunakan anggaran negara tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penyelesaian fisik. Kualitas konstruksi, ketahanan bangunan, kerapian pengerjaan, serta aspek estetika harus menjadi bagian penting dari standar pembangunan agar fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan.

Ia juga menekankan bahwa kawasan KNMP harus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun pusat aktivitas perikanan yang tertata, layak, dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Karena itu, seluruh kekurangan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti, bukan dibiarkan setelah proyek dinyatakan selesai.

Untuk memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan, Trenggono menginstruksikan Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura bersama Kepala Satuan Tugas (Satgas) Operasional Victor Manopo agar mengawal langsung proses koreksi di lapangan.

“Saya minta semua dikoreksi dan diperbaiki supaya menjadi indah, jangan belepotan seperti ini,” tambahnya.

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pembangunan KNMP Desa Ciwaru menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp14,34 miliar. Pekerjaan dimulai pada 26 September 2025 dan dinyatakan selesai pada Februari 2026.

Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kebutuhan nelayan. Infrastruktur yang tersedia meliputi gerbang kawasan, kios pengecer dan perbekalan nelayan, musala, cold storage atau gudang pendingin, tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, pos jaga, serta fasilitas sanitasi publik.

Evaluasi terhadap KNMP Ciwaru menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari persentase penyelesaian pekerjaan atau jumlah fasilitas yang berhasil dibangun. Kualitas hasil konstruksi, fungsi fasilitas, keberlanjutan pemanfaatan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program.

Bagi KKP, KNMP bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem perikanan yang lebih terintegrasi dan produktif. Karena itu, kualitas setiap kawasan yang dibangun perlu dijaga agar investasi negara benar-benar menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan nelayan.