- Tantangan pemerintah ke depan adalah menerjemahkan keberhasilan yang diklaim telah dicapai di sektor pertanian menjadi pembelajaran kebijakan bagi sektor perikanan, dengan tetap menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik usaha dan kehidupan masyarakat nelayan.
- Bagi Zulkifli, agenda swasembada pangan tidak akan lengkap apabila petani, nelayan, dan peternak sebagai produsen utama pangan masih menghadapi kesejahteraan yang rendah.
JAKARTA, PELAKITA.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kebijakan pemerintah terhadap nelayan perlu dievaluasi secara serius menyusul kesenjangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Dalam paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) Kampung Nelayan Merah Putih bertema “Dari Kebijakan Menuju Kesejahteraan Nelayan” di Menara Kompas, Jakarta, Senin (19/10/2026), Zulkifli membandingkan NTP yang disebutnya telah mencapai 131 dengan NTN yang masih berada di angka 103.
Menurut dia, perbedaan tersebut menjadi indikasi bahwa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan belum memberikan hasil yang sebanding dengan capaian di sektor pertanian, khususnya pertanian padi.
“Nelayan itu nilai tukarnya 103. Bandingkan petani padi itu 131. Berarti kebijakan kita mengenai nelayan keliru,” ujar Zulkifli dalam diskusi tersebut.
Ia menegaskan, angka itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan pembangunan sektor perikanan, bukan sekadar melanjutkan program yang sudah berjalan tanpa melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat nelayan.
Zulkifli menjelaskan, pemerintah sebelumnya memprioritaskan pembenahan sektor pangan, terutama beras, sebagai fondasi kedaulatan dan ketahanan nasional.
Menurut dia, pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan di atas meja, tetapi juga menyangkut kehormatan bangsa, kedaulatan, produktivitas, dan daya saing nasional.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemampuan produksi dalam negeri agar tidak bergantung pada pasokan negara lain.
Ketergantungan impor, kata dia, berpotensi membuat petani, nelayan, dan peternak domestik kehilangan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari produksi pangan.
Dalam paparannya, Zulkifli mengklaim upaya pemerintah memperkuat swasembada beras dalam setahun terakhir turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyebut NTP meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 131 saat ini.
Capaian tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengejar ketersediaan pangan dan stabilitas harga, tetapi juga memperhatikan pendapatan serta posisi ekonomi produsen pangan.
Salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari paparan tersebut adalah pentingnya pembenahan tata kelola dan koordinasi kebijakan sebagaimana dilakukan dalam sektor pertanian.
Dalam pengantar diskusi, moderator Hamzirwan Hamid juga menyinggung deregulasi pupuk bersubsidi yang memungkinkan petani memperoleh pupuk pada awal musim tanam, sebagai salah satu langkah yang dikaitkan dengan keberhasilan swasembada beras.
Pendekatan koordinatif semacam ini dinilai relevan untuk dipelajari dalam pembangunan sektor perikanan, meskipun persoalan dan kebutuhan nelayan tidak sepenuhnya sama dengan petani.
Zulkifli mengkritik pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pengendalian inflasi dan menjaga harga tetap rendah, sementara kesejahteraan produsen kurang mendapat perhatian.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan harga yang tidak mempertimbangkan biaya produksi dan pendapatan pelaku usaha dapat menekan kesejahteraan masyarakat produsen.
Dalam konteks pertanian, ia menyoroti perubahan kondisi sebagian petani yang, menurut pengamatannya, tidak lagi memiliki sawah atau kebun dan beralih menjadi buruh tani.
Persoalan serupa, menurut arah kritiknya, harus diantisipasi dalam sektor perikanan agar nelayan tidak terus berada dalam posisi ekonomi yang rentan.
Karena itu, pemerintah menetapkan peningkatan NTN sebagai salah satu sasaran yang perlu dikejar.
Zulkifli menyampaikan target agar nilai tukar nelayan meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 atau 2028.
Target tersebut mencerminkan harapan pemerintah agar pendapatan nelayan tumbuh lebih baik dibandingkan pengeluaran yang mereka tanggung untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga.
Jika dibandingkan, terdapat tiga pelajaran penting dari paparan Zulkifli.
Pertama, keberhasilan pembangunan harus diukur melalui perubahan kesejahteraan produsen, bukan semata-mata peningkatan produksi atau pembangunan fasilitas.
Kedua, koordinasi lintas sektor dan perbaikan regulasi perlu menjadi instrumen utama, sebagaimana dicontohkan melalui pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi.
Ketiga, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pendapatan produsen, sehingga stabilitas harga tidak justru membebani petani maupun nelayan.
Dalam konteks Kampung Nelayan Merah Putih, pelajaran tersebut berarti pembangunan tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik kawasan.
Penguatan infrastruktur perlu disertai kesiapan pengelolaan, akses pasar, dukungan usaha perikanan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Sebagaimana ditekankan dalam pengantar FGD, keberhasilan program perlu dilihat dari manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan nelayan dan keluarganya.
Paparan Zulkifli sekaligus menempatkan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pekerjaan lintas sektor.
Kementerian teknis, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu memastikan pembangunan kawasan terhubung dengan rantai produksi, distribusi, pemasaran, serta kebutuhan nyata masyarakat pesisir.
Dengan demikian, target NTN 120 tidak hanya menjadi angka dalam perencanaan, tetapi menjadi tolok ukur bagi kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan.
Bagi Zulkifli, agenda swasembada pangan tidak akan lengkap apabila petani, nelayan, dan peternak sebagai produsen utama pangan masih menghadapi kesejahteraan yang rendah.
Tantangan pemerintah ke depan adalah menerjemahkan keberhasilan yang diklaim telah dicapai di sektor pertanian menjadi pembelajaran kebijakan bagi sektor perikanan, dengan tetap menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik usaha dan kehidupan masyarakat nelayan.
Redaksi
