Pembangunan kampung nelayan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan alat tangkap atau penyediaan infrastruktur secara parsial. Negara perlu membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, mulai dari sarana produksi, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, akses bahan bakar dan perbekalan, perbaikan kapal, hingga kepastian pasar.
PELAKITA.ID – JAKARTA, 19 Oktober 2026 — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan membangun industri perikanan nasional yang berdaya saing.
Menurut Trenggono, pembangunan kampung nelayan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan alat tangkap atau penyediaan infrastruktur secara parsial. Negara perlu membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, mulai dari sarana produksi, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, akses bahan bakar dan perbekalan, perbaikan kapal, hingga kepastian pasar.
Gagasan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Kampung Nelayan Merah Putih: Dari Kebijakan Menuju Kesejahteraan Nelayan yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam forum tersebut, Trenggono menguraikan sejumlah persoalan mendasar sektor kelautan dan perikanan Indonesia, sekaligus menjelaskan bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk menjawab persoalan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya ikan.
Ketahanan pangan dan masa depan sektor perikanan
Trenggono mengawali pemaparannya dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan dalam konteks ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dunia, tekanan terhadap sumber daya alam, serta ketidakpastian geopolitik membuat setiap negara perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Ia menyinggung proyeksi pertumbuhan penduduk dunia yang mendekati 10 miliar jiwa pada 2050. Dalam situasi tersebut, gangguan rantai pasok global, konflik antarnegara, dan lonjakan harga komoditas dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan.
Pengalaman ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dapat menimbulkan kerentanan ketika distribusi global terganggu.
Karena itu, ketahanan pangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan produksi pertanian. Indonesia juga harus memperkuat sumber pangan hewani, terutama ikan, yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Trenggono menjelaskan bahwa kebutuhan pangan mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Indonesia dinilainya memiliki modal sumber daya yang besar untuk ketiga komponen tersebut. Dalam sektor perikanan, kekayaan sumber daya laut dan potensi budidaya seharusnya menjadi kekuatan strategis bagi perekonomian nasional.
Namun, besarnya potensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan industri, penguasaan teknologi, dan tata kelola produksi yang memadai.
Dengan demikian, pembangunan sektor perikanan bukan hanya berkaitan dengan peningkatan hasil tangkapan, melainkan juga dengan kemampuan negara mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan mengubahnya menjadi nilai tambah ekonomi.
Produktivitas perikanan dan ketertinggalan industri
Trenggono membandingkan kondisi perikanan Indonesia dengan sejumlah negara, terutama Vietnam dan China, untuk menunjukkan besarnya ruang peningkatan produktivitas yang masih tersedia.
Dalam pemaparannya, ia menyebut produksi perikanan Vietnam mencapai sekitar 25 juta ton, dengan porsi terbesar berasal dari budidaya.
Sementara itu, produksi China disebut mencapai sekitar 83 juta ton, juga ditopang oleh pengembangan budidaya dalam skala besar.
Angka-angka tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keunggulan sektor perikanan tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah laut atau banyaknya kapal penangkap ikan. Penguasaan teknologi, konsistensi riset, investasi, dan kemampuan mengembangkan budidaya justru menjadi faktor penting dalam membangun industri perikanan yang kompetitif.
Ia mencontohkan perkembangan budidaya ikan kerapu yang sebelumnya menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.
Menurutnya, ketika pengembangan budidaya tidak memperoleh dukungan kebijakan dan teknologi yang konsisten, negara lain dapat mengambil alih peluang pasar tersebut.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadikan Indonesia unggul. Keunggulan harus dibangun melalui riset jangka panjang, inovasi, dan keberanian menentukan prioritas pengembangan industri.
Trenggono menyebut kebutuhan membangun core competence, yakni kompetensi inti yang menjadi keunggulan khas suatu negara dalam bidang tertentu.
Ia mencontohkan Norwegia yang berhasil membangun industri salmon melalui riset dan pengembangan yang konsisten. Indonesia, menurutnya, juga perlu menemukan komoditas dan sistem produksi yang dapat menjadi keunggulan nasional, termasuk potensi ikan tropis dan kepiting bakau (mud crab).
Pengembangan kompetensi inti tersebut harus disertai keterlibatan industri dan perbankan. Selama sektor perikanan belum berkembang menjadi industri yang terorganisasi dengan baik, pembiayaan usaha akan sulit mengalir secara optimal.
Tantangan Indonesia, dengan demikian, bukan hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang mampu menghubungkan nelayan, teknologi, pembiayaan, pengolahan, dan pasar.
Menata penangkapan ikan dan menjaga keberlanjutan laut
Selain persoalan produktivitas, Trenggono menyoroti tata kelola penangkapan ikan yang dinilainya masih menghadapi berbagai tantangan.
Ia mempertanyakan kesesuaian antara besarnya armada penangkapan ikan, angka produksi tangkap yang dilaporkan, dan kondisi nyata kegiatan perikanan di lapangan.
Dikatakan Trenggono, pengelolaan perikanan membutuhkan data yang akurat agar negara dapat mengetahui jumlah ikan yang ditangkap, lokasi penangkapan, serta kondisi sumber daya ikan di setiap wilayah.
Salah satu instrumen yang dianggap penting adalah Vessel Monitoring System (VMS), yakni sistem pemantauan kapal perikanan yang memungkinkan aktivitas dan posisi kapal dipantau.
Menurut Trenggono, pemantauan kapal diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan keselamatan nelayan, serta menekan praktik penangkapan ikan ilegal dan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Namun, penerapannya masih menghadapi penolakan dan perdebatan.
Ia juga menyoroti kepadatan aktivitas penangkapan ikan di sejumlah wilayah. Penambahan kapal tanpa perhitungan daya dukung sumber daya ikan, menurutnya, justru dapat memperbesar tekanan terhadap laut dan meningkatkan persaingan antarnelayan.
Karena itu, kebijakan penangkapan ikan harus dirancang berdasarkan kondisi sumber daya, kapasitas armada, dan kebutuhan masyarakat nelayan di masing-masing wilayah.
Trenggono turut menekankan pentingnya kawasan konservasi. Baginya, laut tidak hanya berfungsi sebagai ruang produksi ekonomi, tetapi juga menopang kehidupan manusia melalui sistem ekologis yang menjaga kualitas air, udara, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Kepentingan ekonomi, menurutnya, tidak boleh terus-menerus menekan daya dukung lingkungan. Apabila kerusakan ekologi dibiarkan, dampaknya akan kembali kepada manusia dan mengancam keberlanjutan kegiatan perikanan itu sendiri.
Oleh sebab itu, pengembangan sektor perikanan harus berjalan beriringan dengan konservasi, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya berbasis data.
Penangkapan ikan terukur dan penguatan ekonomi daerah
Dalam pemaparannya, Trenggono juga mengaitkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan kebijakan penangkapan ikan terukur.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut pada prinsipnya diarahkan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah asal nelayan dan lokasi kegiatan usaha perikanan.
Nelayan dan pelaku usaha diharapkan tidak sekadar mengambil sumber daya dari suatu wilayah, tetapi juga membangun kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Manfaatnya antara lain berupa penyerapan tenaga kerja lokal, berkembangnya usaha pendukung, serta berputarnya pendapatan di daerah pesisir.
Konsep ini menuntut adanya keterhubungan antara lokasi penangkapan, pelabuhan pangkalan, pengolahan hasil perikanan, dan pasar. Dengan begitu, aktivitas perikanan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas daripada sekadar nilai jual ikan.
Namun, Trenggono mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan konsistensi regulasi, dukungan infrastruktur, dan pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan.
Menurutnya, pengelolaan perikanan yang baik harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung secara terukur sekaligus memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi perikanan.
Kampung Nelayan Merah Putih berangkat dari kebutuhan nyata
Trenggono menjelaskan bahwa gagasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berangkat dari persoalan konkret yang dihadapi nelayan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Salah satu model awal yang dikembangkannya berada di Biak, Papua. Kawasan tersebut dihuni sekitar 89 nelayan dengan kurang lebih 445 anggota keluarga yang menggantungkan kehidupan pada kegiatan perikanan.
Dari pengamatan terhadap kondisi nelayan, pemerintah menemukan sejumlah hambatan mendasar. Nelayan kesulitan memperoleh es untuk menjaga mutu ikan, harus pergi ke kota untuk mendapatkan bahan bakar, dan menghadapi keterbatasan fasilitas perbaikan kapal ketika mesin mengalami kerusakan.
Hasil tangkapan juga belum ditopang fasilitas penyimpanan yang memadai. Sementara itu, akses terhadap kebutuhan logistik dan sarana pendukung usaha masih terbatas.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional meningkat dan kegiatan melaut menjadi kurang efisien. Ikan yang seharusnya dapat memberikan pendapatan lebih baik juga berisiko mengalami penurunan mutu karena keterbatasan penanganan pascatangkap.
Pemerintah kemudian merancang pembangunan fasilitas berdasarkan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
Fasilitas tersebut meliputi pabrik es, bengkel kapal, tempat penyediaan logistik, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), gudang pendingin atau cold storage, serta ruang aktivitas masyarakat. Sarana kuliner juga disiapkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di kawasan tersebut.
Menurut Trenggono, pendekatan ini berbeda dari pola bantuan yang hanya berfokus pada pengadaan alat tangkap atau pemberian bantuan secara terpisah.
Pembangunan harus menyentuh sarana yang langsung memengaruhi kemampuan nelayan bekerja, menjaga mutu hasil tangkapan, dan memperoleh pendapatan.
Dengan fasilitas yang tersedia di lokasi, nelayan dapat mengurangi waktu dan biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk menjual ikan dalam kondisi segar dan memperoleh harga yang lebih baik.
Pembangunan kampung nelayan, dalam kerangka ini, bukan sekadar pembangunan fisik permukiman, melainkan pembentukan ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi.
Model Biak dan peningkatan produktivitas nelayan
Trenggono menyebut model pembangunan di Biak menunjukkan perkembangan produktivitas setelah fasilitas pendukung kegiatan perikanan dibangun.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi selama sekitar dua tahun menunjukkan peningkatan produktivitas lebih dari 100 persen. Ia juga menyebut produksi tahunan di lokasi tersebut mencapai sekitar 295 ton ikan.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengembangkan pendekatan serupa di kampung-kampung nelayan lainnya.
Menurut Trenggono, peningkatan produktivitas tidak hanya berarti bertambahnya volume ikan yang dihasilkan. Perubahan tersebut juga harus dilihat dari efisiensi biaya operasional, kualitas hasil tangkapan, kepastian penjualan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan.
Ia mengungkapkan bahwa hasil tangkapan di lokasi percontohan telah terserap oleh pembeli atau off-taker. Hasil produksi dibeli dan selanjutnya dikirim ke pasar yang lebih luas, termasuk ke Jawa untuk kebutuhan industri dan ekspor.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antara fasilitas produksi di tingkat kampung dan jaringan pemasaran di luar daerah.
Nelayan tidak cukup hanya menghasilkan ikan. Mereka membutuhkan sistem yang memastikan hasil tangkapan dapat ditangani dengan baik, disimpan ketika belum terjual, dan diserap oleh pasar yang memiliki standar mutu jelas.
Dari pengalaman itu, Trenggono menilai pembangunan kampung nelayan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat hubungan antara nelayan dan industri perikanan.
Menjangkau ribuan kampung nelayan
Berdasarkan pengalaman pembangunan model di Biak, pemerintah kemudian mengembangkan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam skala lebih luas.
Trenggono menyebut terdapat sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia, dengan kurang lebih 2.900 desa yang karakteristiknya sangat bergantung pada kegiatan penangkapan ikan.
Presiden Prabowo Subianto, menurut penuturannya, kemudian mendorong pengembangan program tersebut dengan target pembangunan 5.000 kampung nelayan.
Trenggono juga menyampaikan rencana pembangunan 1.599 lokasi pada tahun berjalan. Angka tersebut menggambarkan tahapan pelaksanaan program yang diarahkan untuk memperluas akses nelayan terhadap sarana produksi dan fasilitas pendukung usaha.
Pembangunan dalam skala besar, menurutnya, perlu dilakukan dengan pendekatan tematik dan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Kebutuhan nelayan di suatu kampung belum tentu sama dengan kebutuhan nelayan di wilayah lainnya.
Karena itu, pemerintah perlu memetakan jumlah nelayan, jenis armada, karakteristik hasil tangkapan, kondisi infrastruktur, dan peluang pasar sebelum menentukan fasilitas yang dibangun.
Trenggono menempatkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki fondasi ekonomi masyarakat pesisir. Apabila produktivitas meningkat dan pendapatan nelayan membaik, dampaknya diharapkan meluas ke perdagangan, jasa, pengolahan hasil perikanan, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dari infrastruktur menuju industri perikanan
Bagi Trenggono, pembangunan fasilitas kampung nelayan merupakan tahap awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah infrastruktur dasar tersedia, pemerintah perlu melanjutkan program dengan membangun kemampuan produksi, teknologi, kelembagaan, dan akses pasar.
Ia menyoroti besarnya biaya bahan bakar dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam pemaparannya, ia menyebut subsidi bahan bakar untuk kapal perikanan mencapai sekitar Rp15,5 triliun.
Karena itu, pemerintah membuka peluang pengembangan teknologi yang dapat menekan konsumsi bahan bakar, termasuk sistem penggerak hibrida. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan keandalan, ketahanan, biaya investasi, dan kesesuaiannya dengan karakteristik armada nelayan.
Pengembangan teknologi tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan. Nelayan perlu mendapatkan pendampingan agar mampu menggunakan dan merawat teknologi baru sesuai kebutuhan operasional mereka.
Trenggono menegaskan bahwa pembangunan industri perikanan harus berlangsung secara bertahap. Infrastruktur perlu dibangun terlebih dahulu, kemudian diikuti peningkatan kapasitas nelayan, penguatan sistem usaha, dan perluasan akses pasar.
Dalam jangka panjang, ia menginginkan nelayan tradisional memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai perikanan, bukan sekadar menjadi tenaga kerja yang bergantung pada pemilik modal dan kapal.
Ia mencontohkan Peru sebagai salah satu negara yang menurut pemaparannya membatasi kegiatan penangkapan oleh perusahaan tertentu dan memberi ruang besar bagi nelayan untuk menjadi produsen. Contoh tersebut disampaikan untuk menegaskan pentingnya pengaturan usaha yang memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat nelayan.
Menjadikan nelayan sebagai pusat pembangunan
Pokok penting dari gagasan Kampung Nelayan Merah Putih adalah menempatkan kebutuhan nelayan sebagai titik awal pembangunan.
Selama ini, bantuan yang tidak terhubung dengan persoalan utama di lapangan berisiko tidak menghasilkan perubahan berarti. Alat tangkap, misalnya, tidak akan memberikan dampak optimal apabila nelayan tetap kesulitan memperoleh bahan bakar, es, perbaikan kapal, atau pembeli hasil tangkapan.
Sebaliknya, ketika kebutuhan tersebut ditangani secara terintegrasi, nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Trenggono juga menekankan pentingnya pendampingan dan penyuluhan. Ruang berkumpul yang tersedia di kampung nelayan dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi antara nelayan, penyuluh, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi.
Dengan cara itu, pembangunan tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha dan beradaptasi terhadap perubahan.
Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan industri perikanan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat pesisir. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai, melainkan dari perubahan nyata dalam produktivitas, kualitas hasil tangkapan, pendapatan, dan keberlanjutan usaha nelayan.
Menyatukan kesejahteraan dan keberlanjutan
Pada FGD tersebut, Trenggono memandang transformasi sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya menyatukan tiga agenda utama: kesejahteraan nelayan, penguatan industri perikanan, dan keberlanjutan sumber daya laut.
Kesejahteraan membutuhkan produktivitas dan kepastian pasar. Industri membutuhkan teknologi, pembiayaan, riset, dan tata kelola yang konsisten. Sementara itu, keberlanjutan membutuhkan data yang akurat, pengawasan, dan perlindungan ekosistem laut.
Ketiganya harus berjalan bersama agar peningkatan produksi tidak mengorbankan daya dukung sumber daya ikan dan tidak meninggalkan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada laut.
Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berupaya membangun fondasi yang menghubungkan kebutuhan dasar nelayan dengan agenda besar pembangunan ekonomi nasional.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pembangunan fisik benar-benar berfungsi, fasilitas dikelola secara berkelanjutan, pasar memberikan nilai yang adil, dan nelayan memperoleh manfaat langsung dari setiap investasi yang dilakukan.
Dengan demikian, Kampung Nelayan Merah Putih tidak berhenti sebagai program pembangunan kawasan pesisir, tetapi berkembang menjadi model transformasi ekonomi perikanan yang menempatkan nelayan sebagai pelaku utama, sumber daya laut sebagai modal strategis, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhirnya.
Redaksi
