- Bagi DPP Garuda Astacita Nusantara, apresiasi terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari optimisme atas arah pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keberhasilan transformasi tetap perlu dibuktikan melalui data yang terbuka, pelaksanaan program yang efektif, dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
- Ukuran terpenting dari perubahan bukan semata banyaknya kebijakan yang diluncurkan, melainkan kemampuan negara memastikan pembangunan bekerja untuk rakyat.
- Ketika petani memperoleh harga yang layak, nelayan memiliki akses terhadap sarana produksi, anak-anak mendapatkan pendidikan bermutu, keluarga memperoleh layanan kesehatan, dan lapangan kerja semakin terbuka, di situlah transformasi menemukan maknanya.
JAKARTA, PELAKITA.ID – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, agenda perubahan nasional bergerak melintasi berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, pendidikan, industri, perumahan, hingga penegakan hukum dan diplomasi internasional.
Sedikitnya 100 perubahan dan capaian masuk dalam daftar yang menggambarkan arah transformasi pemerintahan sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pemerintah menempatkan ketahanan nasional, penguatan ekonomi domestik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.
Bagi Pengurus DPP Garuda Astacita Nusantara, rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun fondasi kemandirian nasional sekaligus memperkuat peran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengurus DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menyampaikan apresiasi atas arah perubahan yang ditempuh pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, upaya memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta membenahi pengelolaan aset negara merupakan langkah strategis bagi masa depan Indonesia.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad untuk membawa Indonesia bergerak lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Berbagai perubahan di sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan aset negara merupakan bagian penting dari upaya membangun fondasi Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing,” ujar Muhammad Burhanuddin.
Ia menilai, tantangan pembangunan nasional tidak cukup dijawab dengan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memerlukan perubahan struktural agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, dan keluarga berpenghasilan rendah.
“Yang perlu kita kawal bersama adalah bagaimana setiap kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi harus terlihat dalam meningkatnya kesejahteraan, terbukanya kesempatan kerja, membaiknya pelayanan publik, dan semakin kuatnya kemampuan bangsa mengelola sumber daya sendiri,” lanjutnya.
Ketahanan pangan menjadi prioritas
Salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pangan. Pemerintah menyebut cadangan beras nasional mencapai sekitar lima juta ton pada April 2026, meningkat dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di kisaran dua juta ton. Pemerintah juga mengklaim telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan.
Untuk mendukung produktivitas pertanian, pemerintah mendistribusikan 77.270 unit pompa pada 2024–2025 dan menambah 11.000 unit pada 2026. Penyediaan sarana tersebut diarahkan untuk memperluas akses air bagi lahan pertanian, khususnya dalam menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim.
Reformasi tata niaga pupuk turut menjadi bagian dari agenda tersebut. Pemerintah menyederhanakan mekanisme distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak regulasi, dengan tujuan memperpendek rantai penyaluran dan memudahkan petani memperoleh pupuk. Harga pembelian gabah minimum Rp6.500 per kilogram juga ditetapkan untuk menjaga pendapatan petani.
Pada saat yang sama, pengembangan koperasi desa diarahkan untuk memperkuat posisi tawar produsen dan memperpendek rantai perdagangan hasil pertanian maupun perikanan. Jika berjalan efektif, pendekatan ini berpotensi membantu masyarakat produsen memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil kerja mereka.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah merencanakan pengadaan 4.582 kapal modern berkapasitas 10–1.500 gross tonnage (GT), pengembangan 40.000 lokasi budi daya ikan air tawar, serta pembangunan tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Agenda tersebut menempatkan sektor pangan dan perikanan bukan semata-mata sebagai urusan produksi, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada pelaksanaan program, kesiapan infrastruktur, akses pembiayaan, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan produsen lokal.
Mengurangi ketergantungan energi impor
Di sektor energi, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pengembangan biodiesel B50 diarahkan untuk memperkuat pasokan solar nasional, sedangkan bioetanol E20 dikembangkan secara bertahap dengan target swasembada bensin pada 2029.
Pemerintah juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari perluasan energi terbarukan. Pengembangan jaringan gas, pemanfaatan kompor listrik, pembangunan kilang modular, dan penambahan fasilitas penyimpanan energi turut masuk dalam agenda memperkuat ketahanan energi.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan perubahan harga energi dunia, kebijakan tersebut memiliki arti strategis. Ketergantungan impor membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, dan tekanan terhadap neraca perdagangan.
Namun, keberhasilan transformasi energi perlu dinilai melalui pelaksanaan proyek, kesiapan teknologi, pembiayaan, dampak lingkungan, dan kemampuan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Target besar baru akan memberikan manfaat apabila dapat diterjemahkan menjadi pasokan yang aman, harga yang wajar, dan sistem energi yang semakin berkelanjutan.
Kesehatan dan pendidikan: investasi bagi generasi mendatang
Pada sektor kesehatan, pemerintah meningkatkan kapasitas 66 rumah sakit untuk memperluas pelayanan jantung dan menargetkan ketersediaan rumah sakit umum daerah dengan fasilitas yang lebih lengkap di seluruh wilayah pada 2029. Pemeriksaan kesehatan gratis tahunan juga diperkenalkan untuk memperluas deteksi dini penyakit, sementara pendanaan deteksi dan pengobatan tuberkulosis disebut meningkat sepuluh kali lipat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen utama intervensi gizi. Sasaran program tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah juga memperketat pedoman teknis pelaksanaan setelah muncul kasus keracunan makanan, termasuk melalui penguatan standar keamanan pangan dan pengaturan kapasitas dapur.
Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan revitalisasi 300.000 sekolah selama 2025–2029, penyediaan dua juta layar interaktif di ruang kelas, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembangunan 500 Sekolah Rakyat berasrama bagi keluarga miskin. Hingga September 2026, sebanyak 182 Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi.
Pemerintah juga menyiapkan 100 Sekolah Garuda, terdiri atas 20 sekolah baru dan 80 sekolah hasil transformasi, untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Bagi Muhammad Burhanuddin, investasi pada pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan jangka panjang karena menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program-program tersebut, menurutnya, perlu terlihat pada semakin terbukanya akses layanan, meningkatnya kualitas pembelajaran, dan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.
Danantara dan agenda penguatan industri nasional
Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, konsolidasi aset negara, dan pengembangan industri bernilai tambah. Strategi hilirisasi diarahkan agar pengolahan sumber daya alam menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar di dalam negeri, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri pendukung, dan peningkatan kapasitas teknologi.
Danantara bersama Pindad disebut mengembangkan mobil nasional. Sementara itu, kerja sama dengan Arm diarahkan untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam industri semikonduktor, termasuk melalui program pelatihan 15.000 insinyur yang dimulai pada Mei 2026.
Dalam penataan BUMN, pemerintah menargetkan konsolidasi sekitar 1.000 perusahaan menjadi sekitar 300 entitas yang dikelola secara profesional. Penataan anak usaha BUMN juga disebut telah menutup 290 entitas hingga Agustus 2026, dengan penghematan biaya pengelolaan sekitar Rp50 triliun.
Pemerintah turut mengubah kebijakan remunerasi komisaris dan mengurangi jumlah komisaris pada bank-bank milik negara. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Meski demikian, transformasi BUMN tidak cukup dinilai dari pengurangan jumlah perusahaan atau besarnya penghematan. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, kualitas tata kelola, kesehatan keuangan, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan manfaat layanan publik.
Perumahan dan infrastruktur untuk memperluas akses
Pada sektor perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah bersubsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Bantuan renovasi rumah juga ditargetkan meningkat dari 45.073 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat Perumahan untuk mendukung akses pembiayaan bagi pengembang dan pemasok.
Sementara itu, rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 575 kilometer diarahkan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan laut. Proyek tersebut memiliki kepentingan strategis bagi keselamatan permukiman, keberlanjutan aktivitas ekonomi pesisir, dan perlindungan infrastruktur.
Dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah menyebut pengerahan 90.109 personel TNI dan Polri untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga memutuskan mendukung pembayaran cicilan pinjaman proyek kereta cepat Whoosh melalui APBN, sebuah kebijakan yang memerlukan penjelasan terbuka mengenai skema pembiayaan, risiko fiskal, dan manfaat jangka panjangnya.
Penegakan hukum dan pembenahan tata kelola
Dalam penegakan hukum, pemerintah memperkuat penertiban kawasan hutan, pemberantasan pertambangan ilegal, dan pengawasan terhadap kejahatan ekonomi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut telah menyita 6,2 juta hektare lahan hingga Oktober 2026, sementara operasi terhadap tambang timah ilegal dilakukan di Bangka Belitung.
Pemerintah juga mengklaim Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menghasilkan penghematan Rp306,17 triliun melalui efisiensi belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, sewa, dan kegiatan seremonial. Di bidang investasi, penyelesaian 45 pengaduan pengusaha hingga Juli 2026 disebut mengamankan investasi senilai US$25 miliar hingga US$30 miliar.
Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax turut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penerimaan negara. Sementara itu, penataan layanan digital, pembatasan usia anak pada platform digital melalui regulasi TUNAS, serta pembukaan pita frekuensi 6 GHz diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola ruang digital.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pembenahan sistem, pengawasan, dan cara negara mengelola sumber daya.
Diplomasi dan posisi Indonesia di dunia
Di panggung internasional, Indonesia menawarkan pengiriman 20.000 personel penjaga perdamaian untuk Gaza dalam Sidang Umum PBB pada September 2025 dan mengirimkan 1.200 parasut untuk mendukung operasi bantuan udara bersama Yordania.
Pemerintah juga menyoroti kesepakatan perdagangan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, serta pengembangan fasilitas Kampung Haji di dekat Masjidil Haram.
Pada bidang ketenagakerjaan internasional, pemerintah menyiapkan 500.000 calon pekerja migran terampil dan berdaya saing global hingga 2029 melalui program SMK Go Global.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya memperkuat hubungan ekonomi, peran diplomatik, dan akses tenaga kerja Indonesia ke pasar global. Hasilnya perlu terus diukur melalui realisasi kesepakatan, perlindungan warga negara, peningkatan kompetensi pekerja, dan manfaat konkret bagi perekonomian nasional.
Mengawal perubahan agar manfaatnya dirasakan rakyat
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, daftar perubahan di berbagai sektor memperlihatkan luasnya agenda yang sedang dijalankan. Dari ketahanan pangan dan energi hingga pendidikan, kesehatan, industri, perumahan, serta diplomasi, pemerintah berupaya membangun fondasi pembangunan yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Muhammad Burhanuddin menilai bahwa kesinambungan agenda tersebut perlu ditopang oleh partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan komitmen untuk memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.
“Dukungan terhadap pemerintah harus menjadi energi untuk mempercepat perubahan yang bermanfaat bagi bangsa. Kita berharap berbagai agenda strategis ini tidak berhenti sebagai target dan angka, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan membawa Indonesia semakin mandiri serta disegani di tingkat dunia,” ujarnya.
Bagi DPP Garuda Astacita Nusantara, apresiasi terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari optimisme atas arah pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keberhasilan transformasi tetap perlu dibuktikan melalui data yang terbuka, pelaksanaan program yang efektif, dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Ukuran terpenting dari perubahan bukan semata banyaknya kebijakan yang diluncurkan, melainkan kemampuan negara memastikan pembangunan bekerja untuk rakyat.
Ketika petani memperoleh harga yang layak, nelayan memiliki akses terhadap sarana produksi, anak-anak mendapatkan pendidikan bermutu, keluarga memperoleh layanan kesehatan, dan lapangan kerja semakin terbuka, di situlah transformasi menemukan maknanya.
