JAKARTA, PELAKITA.ID – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, berbagai program strategis nasional menjadi sorotan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, hingga perlindungan daya beli.
Bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara bersama Forum Nasional PRO-08, rangkaian program tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.
Renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap petani dan keluarga berpenghasilan rendah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah atas berbagai program yang diarahkan untuk memperluas akses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Atas nama DPP Garuda Astacita Nusantara, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet atas komitmen membangun Indonesia melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan stabilitas energi merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan bangsa yang semakin mandiri,” ujar Muhammad Burhanuddin.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap kebijakan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi masa depan
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah pembenahan infrastruktur pendidikan. Pemerintah menargetkan renovasi 300.000 sekolah hingga 2029, dengan capaian yang disebut mencapai 16.167 sekolah pada 2025 dan 71.744 sekolah pada 2026.
Di luar perbaikan bangunan, pemerintah juga mendorong akses pendidikan yang lebih aman melalui pembangunan 5.000 jembatan penyeberangan untuk membantu anak-anak mencapai sekolah. Upaya digitalisasi pembelajaran turut diperluas melalui penyediaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP), yang diarahkan untuk mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi.
Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Ruang kelas yang layak, akses perjalanan yang aman, ketersediaan sarana pembelajaran, dan kesiapan tenaga pendidik harus berjalan bersama agar anak-anak di berbagai daerah memperoleh kesempatan belajar yang lebih setara.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) disebut telah menjangkau 72,7 juta pemanfaat pada 2025, dengan target 130 juta pemanfaat pada 2026. Pemerintah juga menargetkan renovasi 10.000 Puskesmas hingga 2029 serta peningkatan fasilitas rumah sakit umum daerah di 514 kabupaten dan kota.
Dalam materi capaian yang disampaikan, sebanyak 22 RSUD dengan fasilitas lengkap disebut telah beroperasi pada 2026. Perluasan layanan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah menyediakan pelayanan kesehatan tanpa selalu bergantung pada rumah sakit di kota-kota besar.
Bagi Burhanuddin, pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang. Karena itu, ia menilai keberlanjutan program perlu dijaga melalui pengawasan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan mutu layanan.
“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas yang terus dijaga. Kita ingin anak-anak Indonesia belajar di sekolah yang layak, memperoleh akses pendidikan berkualitas, dan tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik. Ukuran keberhasilan program bukan hanya berapa banyak fasilitas dibangun, tetapi juga seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Menjaga daya beli dan memperkuat kesejahteraan keluarga
Agenda pembangunan juga menyentuh kebutuhan rumah tangga, mulai dari biaya produksi pertanian hingga keterjangkauan energi dan hunian layak.
Dalam data yang disampaikan, pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sebagai upaya membantu petani mengendalikan biaya produksi. Kebijakan ini dinilai penting karena keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh produktivitas lahan, tetapi juga oleh kemampuan petani mengakses sarana produksi dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga mempertahankan harga Pertalite pada Rp10.000 per liter dan Solar Subsidi pada Rp6.800 per liter sejak Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam materi capaian. Stabilitas harga energi menjadi perhatian karena perubahan harga bahan bakar dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, dan pengeluaran rumah tangga.
Di sektor perumahan, program renovasi rumah tidak layak huni disebut meningkat dari 40.000 unit pada 2025 menjadi target 400.000 unit pada 2026. Jika terealisasi sesuai sasaran, program ini berpotensi membantu lebih banyak keluarga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.
Sementara itu, pemangkasan waktu tunggu haji dari 49 tahun menjadi 14 tahun juga dicantumkan sebagai salah satu capaian reformasi pelayanan. Angka tersebut perlu dibaca sesuai cakupan dan skema keberangkatan yang digunakan, mengingat masa tunggu dapat berbeda menurut daerah dan kelompok jemaah.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan pentingnya menghubungkan program pemerintah dengan persoalan konkret masyarakat. Keterjangkauan kebutuhan pokok, biaya produksi yang lebih efisien, hunian yang layak, dan pelayanan publik yang semakin mudah diakses merupakan bagian dari fondasi kesejahteraan.
Lapangan kerja dan ekonomi produktif perlu terus diperkuat
Dalam materi yang menjadi dasar penilaian organisasi, penciptaan lapangan kerja baru disebut mencapai 2,7 juta pada 2025 dan 1,4 juta pada enam bulan pertama 2026. Angka ini perlu dilengkapi definisi, periode pengukuran, dan sumber resmi agar dapat dibaca secara tepat, terutama untuk membedakan penciptaan pekerjaan baru dari perubahan jumlah orang yang bekerja.
Bagi Burhanuddin, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan kesempatan kerja diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, dan produktivitas tenaga kerja. Pekerjaan yang tersedia perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup, bukan sekadar menambah jumlah orang yang tercatat bekerja.
Karena itu, penguatan industri pengolahan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta sektor-sektor produktif lainnya perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.
“Penciptaan lapangan kerja harus terus diperkuat, terutama melalui industri pengolahan, UMKM, dan sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal. Kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, pendapatan masyarakat membaik, dan kesempatan untuk maju terbuka lebih luas, termasuk bagi generasi muda di daerah,” ujar Burhanuddin.
Apresiasi perlu berjalan bersama pengawalan
DPP Garuda Astacita Nusantara memandang capaian pembangunan sebagai modal penting untuk melanjutkan agenda transformasi nasional. Namun, besarnya target juga menuntut tata kelola yang semakin baik, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang memastikan program berjalan sesuai rencana.
Burhanuddin menyampaikan tiga perhatian strategis untuk keberlanjutan program pemerintah. Pertama, pengawasan pelaksanaan target jangka panjang, termasuk renovasi sekolah dan Puskesmas, perlu diperkuat agar pekerjaan selesai tepat waktu dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Kedua, pengembangan industri pengolahan dan UMKM harus diarahkan untuk menciptakan pekerjaan produktif, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Ketiga, upaya memperkuat kemandirian pangan dan energi perlu disertai pembenahan rantai pasok, efisiensi distribusi, dan penguatan kapasitas produksi domestik.
“Dukungan terhadap pemerintah harus disertai komitmen untuk mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat. Kami berharap agenda pembangunan terus berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga berbagai capaian hari ini menjadi fondasi yang semakin kuat bagi Indonesia ke depan,” tuturnya.
Ia menegaskan DPP Garuda Astacita Nusantara siap mendukung agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaannya.
Mengubah capaian menjadi harapan yang nyata
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, energi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi sektor penting untuk membaca arah transformasi nasional. Berbagai target yang disampaikan menunjukkan besarnya agenda yang sedang diupayakan pemerintah, tetapi kualitas pelaksanaan dan dampaknya tetap menjadi ukuran utama keberhasilan.
Apresiasi terhadap pemerintah, dalam pandangan DPP Garuda Astacita Nusantara, merupakan bentuk optimisme bahwa pembangunan dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan bangsa yang semakin mandiri. Optimisme tersebut perlu disertai keterbukaan data, evaluasi yang objektif, dan keberanian memperbaiki program ketika hasilnya belum sesuai harapan.
Sebab, makna pembangunan tidak berhenti pada angka sekolah yang direnovasi, fasilitas kesehatan yang ditingkatkan, rumah yang diperbaiki, atau pekerjaan yang tercipta. Maknanya hadir ketika anak-anak memperoleh masa depan yang lebih baik, petani mampu meningkatkan penghasilan, keluarga tinggal di hunian yang layak, dan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia merasakan bahwa negara bekerja untuk mereka.
Bagi Garuda Astacita Nusantara, itulah esensi transformasi: menjadikan kebijakan sebagai kerja nyata, capaian sebagai pijakan, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan Indonesia.
