Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, indikator ekonomi memberikan sejumlah alasan untuk mencatat perkembangan positif, terutama pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026. Namun, pengakuan terhadap capaian tersebut harus disertai ketelitian dalam membaca kinerja BUMN dan memeriksa klaim mengenai pemerataan pertumbuhan daerah.
JAKARTA, PELAKITA.ID – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi terhadap arah pembangunan nasional perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang lebih terukur: seberapa kuat ekonomi tumbuh, seberapa efektif negara mengelola asetnya, dan sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara bersama Forum Nasional PRO-08 memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pemerintahan Prabowo, terutama dalam transformasi ekonomi, penguatan badan usaha milik negara (BUMN), dan perluasan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Apresiasi tersebut menjadi bagian dari dukungan politik terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus membuka ruang untuk menguji capaian melalui indikator yang dapat diperiksa publik.
Dalam perspektif pembangunan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui besarnya investasi, kenaikan laba perusahaan negara, atau banyaknya program yang diluncurkan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan kebijakan mengubah pertumbuhan menjadi pekerjaan yang layak, daya beli yang terjaga, pelayanan publik yang membaik, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Ekonomi tumbuh, fondasi perlu diperkuat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, ekonomi semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memberikan dasar faktual untuk menilai bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang di tengah ketidakpastian global.
Pertumbuhan semester pertama ini merupakan indikator positif bagi pemerintahan Prabowo, meskipun angka pertumbuhan nasional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh peningkatan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah.
Kinerja ekonomi juga dipengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, kondisi perdagangan internasional, harga komoditas, serta kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
BPS mencatat lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 12,26 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat 15,08 persen secara triwulanan. Perkembangan tersebut menunjukkan aktivitas produksi dan belanja negara ikut bergerak, tetapi dampak lanjutannya terhadap pendapatan petani, nelayan, pekerja, dan pelaku usaha kecil tetap perlu diperiksa melalui data sektoral.
Salah satu pekerjaan penting pemerintah adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor dan wilayah yang sudah kuat. Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya memperluas kesempatan kerja formal, meningkatkan produktivitas usaha kecil, memperkuat industri pengolahan, serta memperkecil kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar.
Kinerja BUMN: laba penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran
DPP Garuda Astacita Nusantara menyoroti peningkatan kinerja sejumlah BUMN sebagai salah satu penanda transformasi ekonomi nasional.
Dalam draf penilaian organisasi tersebut, PT TIMAH disebut mengalami lonjakan keuntungan hingga sembilan kali lipat, PT Semen Indonesia kenaikan 408 persen, PT Pupuk Indonesia 252 persen, dan PT Pertamina 86 persen.
Klaim persentase tersebut perlu dibaca dengan hati-hati karena perbandingan tahun, periode laporan, serta dasar perhitungan masing-masing perusahaan harus dipastikan terlebih dahulu. Data publik yang tersedia justru menunjukkan gambaran yang tidak seragam, sehingga angka-angka tersebut belum layak disajikan sebagai satu rangkaian capaian yang telah terverifikasi.
PT TIMAH, misalnya, melaporkan laba bersih Rp1,31 triliun sepanjang 2025, mencapai 119 persen dari target perusahaan.
Manajemen menyebut penguatan tata kelola, optimalisasi operasi, pemasaran, dan efisiensi keuangan sebagai faktor pendukung. Perusahaan juga mencatat kenaikan harga rata-rata timah global sekitar 13 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, perbaikan kinerja perlu dibaca bersama faktor internal perusahaan dan perubahan pasar komoditas.
Gambaran berbeda terlihat pada PT Semen Indonesia atau SIG. Perusahaan ini membukukan laba bersih sekitar Rp190,85 miliar pada 2025, turun dari Rp719,76 miliar pada 2024. Pendapatan juga turun dari Rp36,18 triliun menjadi Rp35,24 triliun. Manajemen menyatakan strategi transformasi mulai memberikan perbaikan pada paruh kedua 2025 dan berlanjut pada triwulan pertama 2026. Namun, data tahunan tersebut tidak mendukung klaim bahwa laba 2025 meningkat 408 persen dibandingkan 2024.
Fakta tersebut tidak meniadakan kemungkinan perbaikan pada perusahaan atau periode tertentu. Sebaliknya, fakta ini memperlihatkan pentingnya transparansi dalam menyampaikan capaian.
Jika pemerintah ingin menjadikan transformasi BUMN sebagai bukti keberhasilan, publik perlu memperoleh data pembanding yang jelas mengenai laba bersih, pendapatan, utang, dividen, efisiensi operasional, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.
BUMN bukan sekadar perusahaan yang dituntut mencetak laba. Perusahaan negara juga memikul mandat pelayanan publik, ketahanan energi dan pangan, pembangunan industri, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Karena itu, peningkatan keuntungan harus dinilai bersama kualitas tata kelola, keberlanjutan usaha, kepatuhan lingkungan, dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Pemerataan daerah, tantangan di balik angka pertumbuhan
DPP Garuda Astacita Nusantara mengemukakan data mengenai bertambahnya jumlah kabupaten dan kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas enam persen pada triwulan pertama, dari 80 daerah pada 2024 menjadi 101 daerah pada 2025 dan 118 daerah pada 2026.
“Jika menggunakan periode, definisi, dan sumber statistik yang konsisten, tren tersebut dapat menjadi indikator awal meluasnya pusat pertumbuhan ekonomim,” ucapnya.
Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan, pertumbuhan tinggi di suatu kabupaten atau kota tidak selalu berarti kesejahteraan penduduknya meningkat secara merata.
Ekonomi daerah yang ditopang pertambangan, misalnya, dapat tumbuh pesat ketika harga komoditas naik, tetapi manfaatnya belum tentu tersebar kepada usaha mikro, petani, nelayan, dan pekerja informal. Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi yang lebih beragam mungkin memperlihatkan pertumbuhan lebih moderat, tetapi memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan pasar.
Karena itu, kata dia, pengukuran pemerataan membutuhkan indikator tambahan, antara lain pertumbuhan PDRB per kapita riil, tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pengeluaran, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan dasar.
Perbandingan antardaerah juga perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, struktur ekonomi, dan besarnya kontribusi setiap wilayah terhadap perekonomian nasional.
Agenda Indonesia-sentris akan lebih meyakinkan apabila pertumbuhan di luar pusat ekonomi utama berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sekolah, fasilitas kesehatan, konektivitas antarpulau, akses pembiayaan UMKM, dan kesempatan kerja produktif. Dengan ukuran tersebut, pembangunan tidak berhenti pada pencatatan angka, tetapi bergerak menuju perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Muhammad Burhanuddin: optimisme dan komitmen pengawalan
Ketua Umum DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menyampaikan apresiasi terhadap arah transformasi pembangunan nasional dan menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Capaian transformasi ini bukan sekadar deretan angka, melainkan bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melonjaknya kinerja BUMN serta meluasnya pusat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah memperlihatkan bahwa fondasi menuju Indonesia Emas kini kian kokoh dan bergerak pada jalur yang tepat,” ujar Muhammad Burhanuddin.
Menurutnya, kesinambungan kebijakan, penguatan sektor produktif, dan pemerataan pembangunan merupakan unsur penting untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas. Dukungan terhadap pemerintah, dalam kerangka itu, dapat berjalan bersamaan dengan pengawasan publik dan penyampaian masukan yang berbasis data.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, indikator ekonomi memberikan sejumlah alasan untuk mencatat perkembangan positif, terutama pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026. Namun, pengakuan terhadap capaian tersebut harus disertai ketelitian dalam membaca kinerja BUMN dan memeriksa klaim mengenai pemerataan pertumbuhan daerah.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan secara luas. Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, menjaga daya beli, memperbaiki layanan publik, dan memastikan belanja negara menghasilkan manfaat yang terukur,” tambah Burhanuddin.
DPP Garuda Astacita Nusantara menyatakan komitmennya untuk terus mengawal, mendukung, dan memberikan masukan strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Dukungan tersebut akan semakin bermakna apabila disertai keterbukaan terhadap data, evaluasi atas kebijakan yang belum efektif, dan kesediaan mengoreksi klaim yang tidak sesuai dengan fakta.
Bagi DPP Garuda Astacita Nusantara, ukuran terpenting dari dua tahun pemerintahan bukanlah seberapa panjang daftar keberhasilan yang disampaikan, melainkan seberapa kuat bukti bahwa pembangunan memperluas kesempatan, memperbaiki taraf hidup, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Redaksi
