JAKARTA, PELAKITA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat proses pemilihan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 melalui pelaksanaan Training of Trainers (ToT) bagi Anggota Satgas untuk bisa melakukan hal serupa kepada mitra asesmen.
Inisiatif ini diarahkan untuk memastikan identifikasi dan penilaian calon lokasi berlangsung secara sistematis, terukur, dan berbasis data lapangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan lahan, potensi perikanan, serta dukungan pemerintah daerah.
Pelatihan yang dimulai Kamis, 15 Oktober 2026, tersebut mengangkat tema orientasi kebijakan dan teknik pengumpulan data.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan untuk menyamakan pemahaman anggota Satgas hingga mitra mengenai arah kebijakan KNMP, kerangka penyiapan calon lokasi, ruang lingkup pekerjaan, serta metode survei dan pengumpulan informasi dari masyarakat.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Dr. Ady Candra, menekankan pentingnya evaluasi pengalaman pembangunan KNMP pada 2025–2026 sebagai dasar memperbaiki perencanaan tahun berikutnya.
Berbagai hal yang masih menjadi kendala selama pelaksanaan program perlu diantisipasi sejak tahap identifikasi lokasi agar tidak berkembang menjadi hambatan ketika pembangunan fisik telah berjalan.
“Kita perlu bersiap dengan baik, memanfaatkan pengalaman sebelumnya sehingga perencanaan KMP tahun 2027 ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat dimanfaatkan,” demikian penekanan Ady Candra dalam materi pembukaan ToT.
Menurutnya, tantangan pembangunan kampung nelayan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian infrastruktur, tetapi juga kepastian legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, ketepatan desain, kesiapan sarana pendukung, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan fasilitas yang dibangun.
Memperkuat Fondasi Perencanaan Sejak Tahap Survei
Materi berikutnya disampaikan Dr. Ilham, yang menjelaskan konteks kemitraan, peran dan ruang lingkup kerja mitra asesmen, keluaran pekerjaan, mekanisme kerja sama, serta jadwal pelaksanaan.
Penjelasan tersebut ditujukan untuk memastikan setiap mitra memahami tanggung jawab dan standar hasil yang harus dipenuhi dalam proses asesmen.
Dikatakan Ilham, dalam konteks perencanaan KNMP 2027, kualitas data menjadi persoalan mendasar karena rekomendasi pembangunan akan menentukan lokasi, skala fasilitas, dan bentuk intervensi yang diperlukan.
Data administratif dari pemerintah daerah perlu diperiksa kembali melalui survei langsung agar keputusan tidak hanya didasarkan pada usulan, tetapi juga pada kondisi faktual.
Ilham mengingatkan bahwa sejumlah persoalan dapat muncul ketika informasi awal tidak sesuai dengan keadaan lapangan. Lokasi yang dinyatakan tersedia, misalnya, dapat menghadapi persoalan status hukum, ketidakcocokan dengan tata ruang, atau kendala akses yang baru diketahui setelah proses pembangunan dimulai.
Risiko lainnya meliputi lokasi yang terlalu jauh dari sentra aktivitas nelayan, dokumen hibah lahan yang tidak memadai, ketidaksesuaian harga dan mutu material, serta keterbatasan akses logistik menuju wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.
Karena itu, mitra asesmen perlu memeriksa jumlah kapal, jumlah nelayan aktif, volume produksi, ketersediaan infrastruktur, akses jalan, serta potensi pasar. Informasi tersebut juga menentukan apakah suatu lokasi layak dikembangkan sebagai pusat kegiatan perikanan atau hub, atau lebih sesuai berfungsi sebagai kawasan penyangga.
Perencanaan Harus Bertumpu pada Verifikasi dan Kebutuhan Lokasi
Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi, menempatkan identifikasi dan verifikasi calon lokasi sebagai tahapan penting dalam mempersiapkan pembangunan tahun 2027.
Dikatakan, perencanaan perlu dimulai jauh sebelum konstruksi agar persoalan lahan, kesiapan teknis, dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui serta ditangani sejak awal.
Dalam kerangka persiapan tersebut, proses asesmen yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi hingga LSM diarahkan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan profil lokasi, desain teknis terperinci atau Detailed Engineering Design (DED), dan rencana anggaran biaya (RAB).
Konsistensi antara hasil survei dan dokumen perencanaan menjadi penting agar fasilitas yang dirancang benar-benar sesuai dengan lokasi yang telah dinilai.
Persiapan pembangunan 2027 juga mencakup target penyelesaian DED untuk 1.000 lokasi paling lambat 31 Desember 2026. Target tersebut menuntut proses identifikasi, pengumpulan data, pemeriksaan bukti pendukung, dan penyusunan dokumen perencanaan berjalan dengan jadwal yang terkoordinasi.
Pandangan Abdi juga menekankan bahwa intervensi KNMP tidak dapat diseragamkan untuk semua wilayah. Karakteristik perikanan tangkap, budi daya, wisata bahari, kawasan konservasi, maupun perairan darat memerlukan pertimbangan yang berbeda sesuai potensi, kebutuhan, dan kondisi setempat.
Dengan demikian, asesmen bukan sekadar proses administratif untuk menentukan titik pembangunan.
Tahapan ini harus mampu menjelaskan alasan suatu lokasi diprioritaskan, persoalan yang perlu diselesaikan, fasilitas yang dibutuhkan, dan dukungan yang harus disiapkan agar pembangunan dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Fasilitasi, Observasi, Wawancara, dan FGD
Penguatan kapasitas Satgas dimulai oleh penjelasan prosedur asesmen, tahapan-tahapan, dan substansi pengumpulan data oleh Dr Iwan Muliawan dan Dr Frdaus dari BRSDM KP, kemudian berlanjut melalui sesi metodologi survei dan pengumpulan data yang difasilitasi Kamaruddin Azis, Baso Syaifuddin, Dr Simon Boyke Sinaga.
Materi mencakup teknik fasilitasi dan pendampingan, observasi lapangan, wawancara, serta diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
Sesi ini menempatkan masyarakat sebagai sumber informasi utama dalam mengenali kebutuhan, persoalan, potensi, dan prioritas pengembangan wilayah. Pendekatan partisipatif diperlukan agar data yang dikumpulkan tidak hanya mencerminkan perspektif administratif, tetapi juga pengalaman nelayan dan kondisi sosial ekonomi di lokasi sasaran.
Aspek yang perlu diidentifikasi mencakup status dan ketersediaan lahan, kesiapan kelembagaan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, kebutuhan intervensi KNMP, serta bentuk dukungan pemerintah daerah. Hasilnya disusun dalam berita acara menggunakan templat yang telah disiapkan sebagai bagian dari dokumentasi asesmen.
Melalui observasi, tim dapat memeriksa kondisi fisik dan aksesibilitas lokasi. Wawancara membantu menggali informasi dari pemerintah desa, nelayan, pengelola usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sedangkan FGD menyediakan ruang untuk membahas persoalan bersama serta mengidentifikasi prioritas yang disepakati masyarakat.
Kombinasi metode tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kelayakan calon lokasi. Apabila ditemukan perbedaan antara dokumen administratif dan keterangan masyarakat, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bukti dan verifikasi lapangan.
Kesiapan teknis juga perlu diperiksa sejak awal, termasuk ketersediaan air bersih, pasokan listrik, akses jalan, mutu material, serta kebutuhan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Pada saat yang sama, koordinasi dengan pemerintah daerah, PLN, Pertamina Patra Niaga, ATR/BPN, dan instansi terkait diperlukan untuk mengantisipasi hambatan legal, teknis, dan operasional.
Di luar kesiapan infrastruktur, edukasi dan pendampingan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan fasilitas digunakan secara optimal. Teknologi pascapanen dan sistem rantai dingin, misalnya, memerlukan pemahaman serta kesiapan pengguna agar dapat memberikan manfaat nyata bagi mutu dan nilai jual hasil tangkapan.
Melalui pelatihan ini, KKP berupaya memperkuat kapasitas mitra asesmen dalam mengidentifikasi persoalan, memverifikasi data, menyusun rekomendasi teknis, dan mengantisipasi risiko pembangunan. Hasil asesmen diharapkan menjadi dasar perencanaan yang lebih akurat, sekaligus membantu menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan desain dan dukungan infrastruktur yang akan disiapkan.
Bagi Mohammad Abdi dan Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, konsistensi antara survei, verifikasi, dan penyusunan dokumen teknis menjadi bagian penting dari persiapan pembangunan. Sementara itu, penekanan Ady Candra pada pembelajaran dari pelaksanaan 2025–2026 menggarisbawahi perlunya mengidentifikasi persoalan sebelum pembangunan dimulai.
Kedua penekanan tersebut bertemu pada satu kebutuhan mendasar: memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan memiliki dasar data yang dapat diuji dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, KNMP diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur baru, tetapi juga memperkuat kegiatan ekonomi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Redaksi
