Ketika APBN Semakin Mirip “Mesin Penagih” daripada Mesin Kemakmuran
- Ada satu kenyataan yang tidak bisa direkayasa: rakyat tidak hidup di dalam presentasi ekonomi. Rakyat hidup di pasar tradisional, di warung sembako, di loket listrik, dan di meja makan rumah tangga.
- Masalah berikutnya terletak pada cara negara membangun optimisme ekonomi. Dokumen fiskal modern kini bukan hanya alat pengelolaan ekonomi, tetapi juga alat psikologi politik.
- Kurs diasumsikan stabil, pertumbuhan dibuat optimistis, defisit dijaga tampak aman, dan inflasi diproyeksikan terkendali. Semua itu penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menenangkan investor.
Oleh: S. Syarif
PELAKITA.ID – Ada ironi besar yang perlahan tumbuh di Indonesia. Negeri yang dikenal kaya sumber daya alam justru semakin bergantung pada pajak konsumsi rakyat untuk menjaga napas fiskalnya tetap berjalan.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang hilirisasi, kedaulatan ekonomi, bonus demografi, hingga visi Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, struktur penerimaan negara memperlihatkan kenyataan yang berbeda: negara semakin rajin mengetuk dompet rakyat, sementara optimalisasi kekayaan nasional masih jauh dari maksimal.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa negara yang begitu kaya sumber daya justru tampak semakin sempit ruang fiskalnya?
Negara Hidup dari Aktivitas Belanja Rakyat
Jika melihat struktur APBN hari ini, sebagian besar penerimaan negara masih bertumpu pada pajak konsumsi dan aktivitas domestik seperti PPN, PPh, cukai, serta berbagai pungutan transaksi harian.
Artinya, hampir setiap aktivitas ekonomi rakyat ikut menjadi sumber pemasukan negara. Saat masyarakat membeli beras, mengisi bensin, membeli pulsa, sabun, atau kebutuhan rumah tangga lainnya, negara ikut mengambil bagian melalui sistem perpajakan.
Di atas kertas, itu disebut penerimaan negara. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak rakyat merasakannya sebagai kenaikan biaya hidup yang terus menekan.
Ironinya, di tengah agresivitas penarikan pajak konsumsi, kontribusi optimalisasi aset strategis nasional belum menunjukkan kapasitas sebesar potensinya.
Padahal Indonesia memiliki cadangan nikel besar, batubara, migas, emas, sawit, kekayaan laut, hingga aset negara bernilai ribuan triliun rupiah. Namun yang paling cepat dan paling rutin dipungut justru uang belanja harian masyarakat.
Dari Negara Produsen Menjadi Negara Penarik Iuran
Di sinilah perubahan paling berbahaya mulai terlihat. Negara perlahan bergeser dari pengelola kekayaan nasional menjadi administrator pungutan domestik.
Ukuran keberhasilan fiskal akhirnya bukan lagi seberapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan dari kekayaan nasional, melainkan seberapa besar pajak yang berhasil dikumpulkan.
Akibatnya, lahirlah situasi yang paradoksal. Ketika ekonomi melambat, daya beli menurun, dan PHK meningkat, target penerimaan pajak justru terus dinaikkan.
Dalam logika rumah tangga, kondisi ini seperti pendapatan keluarga yang menurun, tetapi tagihan bulanan terus bertambah. Yang pertama kali runtuh tentu daya tahan masyarakat bawah.
Politik “Angka Cantik” dalam Dokumen Fiskal
Masalah berikutnya terletak pada cara negara membangun optimisme ekonomi. Dokumen fiskal modern kini bukan hanya alat pengelolaan ekonomi, tetapi juga alat psikologi politik.
Kurs diasumsikan stabil, pertumbuhan dibuat optimistis, defisit dijaga tampak aman, dan inflasi diproyeksikan terkendali. Semua itu penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menenangkan investor.
Ada satu kenyataan yang tidak bisa direkayasa: rakyat tidak hidup di dalam presentasi ekonomi. Rakyat hidup di pasar tradisional, di warung sembako, di loket listrik, dan di meja makan rumah tangga.
Pasar mungkin membaca laporan ekonomi, tetapi rakyat membaca harga di rak belanja. Dan harga tidak bisa dipoles dengan slide PowerPoint.
Ketika asumsi ekonomi terlalu jauh dari kenyataan, dampaknya mulai terasa: subsidi membengkak, bunga utang meningkat, penerimaan negara meleset, dan akhirnya negara mencari jalan tercepat—menaikkan pungutan baru atau menambah utang baru.
Di sinilah publik mulai melihat sesuatu yang mengkhawatirkan: APBN bukan lagi menyelesaikan tekanan ekonomi, melainkan menunda ledakan fiskal ke masa depan.
Utang, Pajak, dan Beban Generasi Mendatang
Ada fakta yang jarang dibicarakan secara terbuka: beban bunga utang negara terus meningkat dari tahun ke tahun.
Akibatnya, sebagian penerimaan pajak rakyat hari ini tidak lagi sepenuhnya digunakan untuk pembangunan baru, melainkan untuk menjaga mesin fiskal lama tetap berjalan.
Rakyat bekerja hari ini, membayar pajak hari ini, tetapi sebagian hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban masa lalu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah APBN masih menjadi alat kesejahteraan rakyat, atau mulai berubah menjadi alat mempertahankan stabilitas jangka pendek?
Sebab jika utang terus tumbuh sementara produktivitas nasional tidak meningkat secara signifikan, maka generasi berikutnya berisiko mewarisi pajak yang lebih tinggi, subsidi yang lebih kecil, dan biaya hidup yang semakin mahal.
Rakyat Tidak Hidup dari Narasi
Hari ini pemerintah tampak terlalu sibuk menjual optimisme. Seminar diperbanyak, pidato dipanjangkan, dan istilah-istilah baru terus diproduksi: transformasi ekonomi, hilirisasi, transisi energi, bonus demografi, hingga geopolitik global namun rakyat tidak hidup dari istilah-istilah itu.
Rakyat hidup dari harga beras, telur, tahu, tempe, tarif listrik, biaya sekolah, cicilan kendaraan, dan isi dompet di akhir bulan.
Ketika harga kebutuhan naik lebih cepat daripada pendapatan, maka seindah apa pun narasi pertumbuhan ekonomi, yang dirasakan masyarakat tetaplah tekanan hidup.
Inilah sebabnya mengapa publik mulai sinis terhadap banyak jargon ekonomi. Sebab yang tumbuh di televisi sering kali berbeda dengan yang tumbuh di struk belanja rumah tangga.
Indonesia Tidak Kekurangan Kekayaan, Tetapi Kekurangan Keberanian
Masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan kekurangan sumber daya. Negeri ini kaya. Yang kurang adalah keberanian melakukan reformasi ekonomi yang benar-benar menyentuh pusat persoalan.
Negara sering kali lebih mudah menaikkan pajak konsumsi daripada membenahi kebocoran aset, mafia impor, konsentrasi penguasaan sumber daya alam, ketimpangan kekayaan, serta berbagai inefisiensi struktural yang sudah lama mengakar.
Akibatnya, rakyat kecil terus menjadi bantalan fiskal paling bawah. Mereka diminta bersabar, berhemat, memahami situasi global, dan terus berkontribusi, sementara sistem besar yang menciptakan ketimpangan justru berjalan hampir tanpa gangguan berarti.
Ketika Struk Belanja Menjadi Oposisi Paling Jujur
Pada akhirnya, ekonomi tidak diukur dari seberapa indah pidato pejabat atau seberapa meyakinkan presentasi pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi diukur dari satu hal sederhana: apakah rakyat hidup lebih layak dibanding tahun lalu.
Jika harga terus naik, pekerjaan semakin sulit, pajak semakin terasa, sementara negara terus meminta rakyat memahami keadaan, maka sesungguhnya ada yang salah dalam arah pembangunan ekonomi kita.
Sebab negara yang sehat bukanlah negara yang paling pandai memungut pajak. Negara yang sehat adalah negara yang mampu mengubah kekayaan alamnya menjadi kemakmuran nyata bagi rakyatnya.
Sampai hari itu benar-benar dirasakan masyarakat, maka oposisi paling jujur terhadap narasi ekonomi resmi bukanlah media sosial ataupun debat politik. Melainkan struk belanja di dapur rumah tangga rakyat Indonesia.
____
