Sejumlah program seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Gerakan Nasional Bersih, hingga Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan daerah bergerak searah dengan agenda nasional.
PELAKITA.ID – Pengamat kebijakan publik, Asratillah, menilai kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari di Kabupaten Barru menunjukkan arah yang jelas dan progresif, terutama dalam fase awal pemerintahan.
“Penilaian tersebut didasarkan pada analisis terhadap dinamika kepemimpinan, framing media, serta indikator pembangunan yang mulai menunjukkan tren positif,” kata Asratillah saat menjadi pembicara 1 Tahun Pemerintahan Andi Ina kartika Sari yang digelar TribunTimur, Selasa, 17 Februari 2026.
Menurut Asratillah, sebelum menyampaikan penilaiannya, ia terlebih dahulu melakukan analisis proses terhadap berbagai informasi terkait kepemimpinan dan pembangunan di Barru.
Ia mencermati bahwa pemberitaan mengenai perkembangan pembangunan di daerah ini cukup intens.
Jika ditelusuri melalui berbagai kanal media dan mesin pencari, narasi mengenai kemajuan Barru muncul secara konsisten dan masif.
“Dari sudut pandang framing media, pemerintahan baru Barru dinilai tengah berupaya melakukan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” nilai Asratillah, yang juga Direktur Konsultan Politik Profetik Institut itu.
Upaya itu, kata Asratillah, berjalan beriringan dengan konsolidasi internal birokrasi. Hal tersebut tercermin dari langkah melibatkan lebih dari seratus pejabat dalam waktu relatif singkat, yang kemudian melahirkan narasi kuat “tancap gas pembangunan”.
Asratillah menekankan bahwa narasi tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Sejumlah indikator menunjukkan adanya kemajuan nyata.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barru, misalnya, mengalami peningkatan hingga berada pada angka 75,5. Capaian ini, menurutnya, mencerminkan semakin optimalnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor publik lainnya.
Dari sisi ketimpangan, Barru juga menunjukkan kondisi yang relatif terkendali.
Gini ratio berada di angka 0,345, yang masuk kategori rendah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif, dari 4,92 persen pada 2024 menjadi 5,13 persen pada 2025.
“Ini adalah sinyal awal yang baik bahwa mesin pembangunan mulai bekerja,” ujar Asratillah dalam penilaiannya.
Ia juga menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu contoh konkret. Data yang disampaikan langsung oleh Bupati menunjukkan adanya peningkatan produksi tanaman hingga 19,2 persen.
Menurut Asratillah, capaian ini menegaskan bahwa sektor produktif masyarakat tidak luput dari perhatian pemerintah daerah.
Lebih jauh, Asratillah menilai upaya Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional sebagai langkah penting.
Sejumlah program seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Gerakan Nasional Bersih, hingga Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan daerah bergerak searah dengan agenda nasional.
Program Sekolah Rakyat, khususnya, dinilai strategis karena bersifat inklusif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Selain sinkronisasi program, isu reformasi birokrasi menjadi perhatian utama. Asratillah mencatat adanya upaya serius untuk melakukan konsolidasi kekuatan di internal birokrasi pemerintahan.
Dari perspektif politik dan kebijakan publik, sekitar 153 pejabat telah mengikuti proses pembinaan dan pelatihan sebagai bagian dari konsolidasi tersebut.
Ia menguraikan bahwa konsolidasi ini memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, membangun visi bersama yang bertumpu pada tiga pilar, yakni keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan.
Kedua, mempercepat implementasi visi tersebut. Asratillah mengingatkan bahwa banyak kebijakan publik secara ideal dirancang untuk jangka waktu panjang, bahkan sepuluh tahun.
Tantangan pemerintahan daerah adalah bagaimana menerjemahkan dan mewujudkannya dalam masa jabatan lima tahun, di tengah keterbatasan anggaran dan prioritas nasional yang terus bergeser.
Tujuan ketiga dari konsolidasi birokrasi adalah mengurangi fragmentasi internal melalui konsultasi, mutasi, dan rotasi yang terukur. Menurut Asratillah, soliditas birokrasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah.
Dalam konteks ini, Asratillah menilai Andi Ina Kartika Sari cukup berhasil mengendalikan dan mengonsolidasikan birokrasi di awal masa pemerintahannya.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah baru kerap menghadapi tantangan resistensi birokrasi, dan kemampuan mengelola hal tersebut menjadi penentu efektivitas kebijakan.
Meski demikian, Asratillah juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan persoalan klasik yang kerap dihadapi daerah, termasuk Barru.
Ia mencatat adanya kerugian hampir setengah miliar rupiah pada 2023, serta persoalan pengadaan dan penggunaan material yang masih berada dalam proses hukum.
Menurutnya, persoalan ini harus diantisipasi secara cermat oleh Bupati dan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadi hambatan hukum di kemudian hari.
Jika ingin mempercepat pembangunan, khususnya infrastruktur di kawasan perkotaan, desa-desa, dan wilayah kabupaten secara keseluruhan, maka tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi keharusan.
Secara keseluruhan, Asratillah menilai kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari berada pada jalur yang tepat, dengan catatan bahwa konsistensi, kehati-hatian, dan kemampuan mengelola tantangan struktural akan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan Barru ke depan.
