Oleh: Andi Ina Kartika Sari
Bupati Kabupaten Barru
PELAKITA.ID – Bagi Bupati Andi Ina Kartika Sari, tanggal 20 Februari 2025 bukan sekadar penanda administratif.
“Di hari jadi Kabupaten Barru ke-65, saya dilantik sebagai bupati perempuan pertama dalam sejarah daerah ini. Banyak yang melihatnya sebagai momen simbolik, bahkan historis,” ucap Andi Ina.
Bupati Barru menyebut demikian saat memaparkan progress kepemimpinannya pada Diskusi 1 Tahun Pemerintahan Andi Ina Kartiak Sari yang digelar oleh Tribun Timur, Selasa, 17 Februari 2026.
“Bagi saya pribadi, hari itu adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar—peralihan dari ruang gagasan dan legislasi menuju medan kerja eksekusi yang sesungguhnya,” ucap Andi Ina yang duduk di samping Ema Husan dan A.S Kambie, wakil Pimred Tribun Timur.
Keputusan ini kerap disebut paradoks. Mengapa meninggalkan posisi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan—jabatan legislatif tertinggi di tingkat provinsi—untuk memimpin sebuah kabupaten?
“Pertanyaan itu wajar. Tetapi justru di situlah saya menemukan keyakinan: perubahan nyata tidak cukup hanya dirancang, ia harus dijalankan hingga menyentuh kehidupan warga,” ucap Andi Ina.
Memilih Jalan Eksekusi
Andi Ina menyebut bahwa dia lahir dan tumbuh dalam tradisi politik yang panjang.
“Selama tiga dekade, keluarga kami mengabdi di lembaga legislatif—15 tahun oleh almarhumah ibu saya, Andi Dakka, dan tiga periode oleh saya sendiri. Pengalaman itu membentuk cara pandang saya tentang negara, kebijakan, dan kepentingan publik,” ucapnya.
“Namun pengalaman panjang itu pula yang membuka kesadaran penting: sebagai legislator, ruang pengaruh saya sering berhenti pada regulasi dan pengawasan. Banyak kebijakan baik tersusun rapi, tetapi tertahan di meja birokrasi, tak sepenuhnya menjangkau masyarakat,” sebutnya.
“Di situlah saya memilih jalan yang lebih sunyi dan berat—menjadi eksekutor. Di lembaga politik, kita tidak selalu bisa memastikan kebijakan dijalankan. Eksekutor sejatinya adalah kepala daerah,” tambahnya.
Menjadi Bupati Barru berarti memikul tanggung jawab penuh, dari perencanaan hingga hasil akhir.
“Risiko politiknya besar, tetapi dampak sosialnya jauh lebih nyata. Inilah paradigma kepemimpinan yang saya pilih sejak hari pertama: kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar narasi,” ucapnya lagi.
Sekolah Rakyat: Ketika Janji Diterjemahkan Menjadi Aksi
Bagi Andi Ina, ujian awal kepemimpinannya datang melalui upaya mengamankan program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Program ini sangat kompetitif dan krusial, karena menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera—Desil 1 dan 2.
Saat itu, Barru harus bersaing memperebutkan empat kuota terakhir dari 100 kuota nasional.
Andi Ina memilih Lawallu sebagai lokasi. Sebidang lahan di pinggir jalan nasional yang bertahun-tahun hanya menjadi janji masa lalu.
“Kami tidak sekadar mengajukan proposal, tetapi menawarkan keseriusan dan visi jangka panjang,” katanya.
Ketika pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal lima hektar, Andi Ina memutuskan menambahnya menjadi tujuh hektar melalui pembelian lahan sekitar. Keputusan ini mengandung risiko fiskal dan politik, tetapi dia yakin dampaknya jauh lebih besar.
Hasilnya, Barru memperoleh dukungan anggaran pusat sebesar Rp270 miliar untuk membangun Sekolah Rakyat lengkap dengan fasilitas olahraga dan kolam renang.
“Bagi saya, inilah makna eksekusi: tidak berhenti pada standar minimum, tetapi berani melangkah lebih jauh demi dampak maksimum,” sebutnya.
Pertanian: Melampaui Keterbatasan Fisik
“Di sektor pertanian, tantangan kami bersifat struktural. Luas sawah Barru secara fisik hanya 15.703 hektar. Tetapi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Melalui akselerasi Luas Tambah Tanam (LTT) dengan pola IP300—tiga kali tanam dalam setahun—luas pertanaman berhasil kami dorong hingga 36.080 hektar. Dampaknya terukur dan nyata,” ungkapnya.
Produksi padi meningkat dari 114.510 ton pada 2024 menjadi 139.484 ton GKG pada 2025. Pertumbuhan produksi mencapai 21,81 persen, melampaui target nasional sebesar 13,7 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa dengan strategi dan keberanian mengambil keputusan, keterbatasan geografis dapat diubah menjadi keunggulan produktif,” sebut Andi Ina.
Mengelola Krisis Fiskal Tanpa Mengorbankan Rakyat
Tahun pertama kepemimpinan Andi Ina juga dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Defisit anggaran mencapai Rp40 miliar, disertai ancaman pengalihan dana transfer pusat hingga Rp133 miliar pada 2026.
Namun dia menolak menyelesaikan krisis dengan pendekatan yang menyakiti rakyat. Jalan yang dipilih adalah memperkuat fondasi ekonomi dari bawah.
“Hari ini, Koperasi Merah Putih telah berdiri di seluruh 55 desa dan kelurahan di Barru. Kami menjadi daerah pertama yang menuntaskan legalitas koperasi secara menyeluruh dan menerima penghargaan langsung dari Menteri Koperasi,” ucapnya.
Di saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,031 persen menjadi 8 persen.
Sebanyak 2.000 tenaga P3K Paruh Waktu memperoleh kepastian kerja dan penghasilan.
“Bagi saya, kebijakan fiskal bukan sekadar soal neraca, tetapi tentang menjaga martabat dan stabilitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Kerja Senyap, Dampak Nyata
Di ujung penjelasannya, satu tahun pertama pemerintahan Andi Ina ini mengajarkan satu hal penting: kepemimpinan tidak selalu harus bising. Di tengah era politik yang sarat pertunjukan.
“Saya memilih jalur kerja senyap—mengamankan program strategis, memperkuat desa, dan memastikan kebijakan benar-benar hadir di meja makan warga,” tegasnya.
:Transformasi saya dari legislator menjadi eksekutor bukan perjalanan yang mudah. Tetapi hasilnya mulai terlihat: di sawah para petani, di ruang kelas anak-anak prasejahtera, dan di desa-desa yang kini lebih berdaya,” sebut ketua umum IKA Smansa Makassar ini.
Barru hari ini sedang bergerak. Dan saya berkomitmen, gerak ini tidak akan berhenti sebagai narasi. Ia akan terus hidup sebagai eksekusi nyata—hari demi hari, bersama rakyat,” tutupnya.
Editor Denun
