Sekda memaparkan bahwa sektor udang menyumbang nilai ekspor sekitar USD 196 juta pada tahun 2024, atau setara dengan hampir Rp 250 miliar jika dikonversi ke rupiah. Angka tersebut belum termasuk kontribusi dari perikanan tangkap.
BANYUWANGI — Menjelang pelaksanaan Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi yang akan digelar pada 10 Desember 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo menerima kunjungan Tim Kemenko Pangan bersama Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Konservasi Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati Banyuwangi pada 9 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Sekda Banyuwangi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola budidaya udang di Banyuwangi dan wilayah sekitarnya.
Menurut Guntur, keberadaan satuan tugas atau task force budidaya udang bukan hanya relevan bagi Banyuwangi, tetapi juga dapat memberi dampak bagi wilayah lain, termasuk Situbondo.
“Kami berharap ruang kerja task force ini dapat bergerak lebih luas, termasuk mendukung upaya rehabilitasi, perbaikan reklamasi pantai, dan peningkatan tata kelola wilayah pesisir,” ucap Sekda Guntur.
Ia menambahkan bahwa pengembangan budidaya udang perlu berjalan selaras dengan pengelolaan sungai, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Kontribusi Udang Sangat Signifikan bagi Ekonomi Banyuwangi
Sekda memaparkan bahwa sektor udang menyumbang nilai ekspor sekitar USD 196 juta pada tahun 2024, atau setara dengan hampir Rp 250 miliar jika dikonversi ke rupiah. Angka tersebut belum termasuk kontribusi dari perikanan tangkap.
“Kontribusi sebesar itu menunjukkan betapa strategisnya sektor udang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi,” kata Guntur. Karena itu, ia menilai sektor perikanan—baik tangkap maupun budidaya—memiliki potensi luar biasa jika dikelola dengan tata kelola yang benar, efektif, dan berkelanjutan.
Peran SK Bupati dan Task Force: Pengungkit Perbaikan Tata Kelola
Guntur menyebut bahwa keberadaan SK Bupati tentang Pembentukan Pos atau Task Force Budidaya Udang menjadi instrumen penting untuk mendorong tata kelola yang lebih komprehensif. “Kami berharap task force ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor budidaya udang, termasuk memastikan tata kelola lingkungan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan dukungan lintas kementerian, asosiasi, akademisi, dan lembaga konservasi, Sekda optimistis percepatan transformasi budidaya udang dapat terlaksana secara efektif.
Harapan Kontribusi bagi PAD dan Penguatan Pembangunan Daerah
Guntur juga menyinggung dinamika keuangan daerah. Pada tahun berjalan, Banyuwangi mengalami penurunan signifikan pada dana transfer dari pusat, mencapai sekitar Rp 665 miliar.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan kontribusi ekonomi yang besar dari sektor udang, kami berharap ada efek balik bagi peningkatan PAD. Task force ini kami harapkan membantu membuka peluang kerja sama, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak industri,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya kerja gotong royong semua pihak di sektor perikanan untuk mengoptimalkan potensi yang ada tanpa membebani pelaku usaha.
Membangun Ekosistem Budidaya Udang Jangka Panjang
Menutup sambutannya, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan budidaya udang tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi dari kemampuan membangun ekosistem yang sehat, terkelola, dan berorientasi jangka panjang.
“Yang terpenting adalah membangun ekosistem budidaya udang yang sesuai prinsip tata kelola baik, berkelanjutan, dan menjadi fondasi bagi generasi ke depan,” tutupnya.
Penulis K. Azis