PELAKITA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Makassar yang kini diperkirakan mencapai Rp300–400 miliar.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal ketika pembahasan KUA-PPAS, yang memproyeksikan SILPA hanya sekitar Rp200 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hartono, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih bijak dan selektif dalam menetapkan pagu anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa pemberian anggaran tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan OPD dalam merealisasikan program-programnya.
“TAPD harus melihat kapasitas masing-masing OPD. Jangan mengalokasikan anggaran yang pada akhirnya tidak mampu dieksekusi,” ujar Hartono, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, melonjaknya SILPA merupakan persoalan serius karena mencerminkan rendahnya serapan anggaran serta banyaknya program yang tidak terselesaikan.
Dengan kondisi keuangan Pemkot Makassar yang terbatas, ketidakmampuan dalam menyerap anggaran menjadi kerugian besar bagi masyarakat.
“Awalnya kita perkirakan SILPA sekitar Rp200 miliar. Tapi datanya kini menunjukkan sudah berada di angka Rp300 hingga Rp400 miliar. Semoga tahun depan tidak terulang,” tambahnya.
Hartono juga menegaskan bahwa besarnya SILPA harus menjadi evaluasi bagi OPD, khususnya bagi perangkat daerah dengan anggaran besar namun tingkat penyerapannya rendah. Ia mengingatkan bahwa fenomena ini berkaitan langsung dengan kualitas perencanaan dan kinerja OPD.
“Melihat datanya, SILPA kita sudah di atas Rp300 miliar. Ini alarm yang harus diperhatikan oleh Pak Wali dan TAPD karena menunjukkan persoalan kinerja OPD,” ujarnya.
DPRD menilai bahwa SILPA yang membengkak berpotensi mengganggu struktur anggaran tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya program yang tidak berjalan, perencanaan yang kurang matang, atau pelaksanaan yang tidak optimal di lapangan. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah. TAPD juga diminta memperketat verifikasi program agar hanya kegiatan yang benar-benar siap dilaksanakan yang masuk dalam perencanaan anggaran 2025.