Apakah suara rakyat yang mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden adalah juga suara yang ingin melihat Soeharto dipulihkan namanya? Atau sebaliknya? mereka memilih Prabowo karena janji perubahannya, ketegasannya, bukan karena bayang-bayang masa lalunya?
Oleh Mustamin Raga
PELAKITA.ID – Hari ini, 10 November—sebuah tanggal yang selama puluhan tahun disakralkan sebagai Hari Pahlawan Nasioanl dan menjadi saksi dari peristiwa yang tak kalah simbolik, yakni Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Putra/Putri Bangsa termasuk mantan mertuanya, almarhum Soeharto.
Berita itu bergulir seperti bola panas di tengah jalan raya opini publik. Sebagian menyambut dengan tepuk tangan nostalgia, sebagian lainnya tertegun, bahkan geram, merasa sejarah sedang diputar arah.
Soeharto adalah sosok yang tak mungkin dibicarakan dengan nada tunggal. Di satu sisi, ia dikenang sebagai Bapak Pembangunan. Membangun jalan, irigasi, sekolah, dan ketertiban yang panjang.
Namun di sisi lain, ia juga diingat sebagai penguasa otoriter, simbol pembungkaman, dan bayangan gelap korupsi yang menjerat banyak generasi.
Maka, ketika gelar “pahlawan” disematkan padanya, pertanyaannya bukan lagi sekedar “layak atau tidak,” melainkan “untuk siapa gelar itu bermakna?”
Lalu, muncul pertanyaan yang lebih dalam: apakah para pemilih Prabowo adalah mereka yang memang pro terhadap rehabilitasi simbolik Soeharto?
Apakah suara rakyat yang mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden adalah juga suara yang ingin melihat Soeharto dipulihkan namanya? Atau sebaliknya? mereka memilih Prabowo karena janji perubahannya, ketegasannya, bukan karena bayang-bayang masa lalunya?
Politik, pada akhirnya, selalu punya cara menguji hubungan antara pemimpin dan pemilih. Seorang pemimpin terpilih memang diberi mandat, tapi mandat itu bukan cek kosong yang bisa diisi sesuka hati.
Demokrasi memberi wewenang, tapi juga menuntut kehati-hatian moral.
Prabowo, dengan segala legitimasi politik yang ia miliki, tentu sah mengambil keputusan itu secara administratif. Tapi secara etis dan emosional, publik berhak bertanya: apakah ini keputusan kenegaraan yang objektif, atau keputusan personal yang dikemas dengan bendera formalitas nasional?
Pemilih yang rasional seharusnya tidak menelan mentah-mentah simbol dan gestur politik. Sebab, sejarah tidak pernah benar-benar tuntas ditulis, dan setiap penguasa cenderung ingin menulis ulang bagian yang menguntungkannya.
Soeharto telah lama menjadi figur yang ada di antara pujian dan kutukan, di antara penghormatan dan pengingkaran. Memberinya gelar Pahlawan Nasional berarti bukan hanya memberi penghargaan, tapi juga menulis ulang ingatan kolektif bangsa ini.
Namun mari kita jujur. Apakah rakyat kita, yang sebagian besar kini memilih dengan emosi dan simpati ketimbang argumen dan analisis, benar-benar mempertimbangkan dimensi sejarah itu saat mencoblos Prabowo?
Bukankah banyak yang memilihnya karena figur “tegas”, bukan karena silsilahnya? Atau jangan-jangan, bagi sebagian orang, pemberian gelar kepada Soeharto justru dianggap sebagai bentuk keberanian melawan “narasi lama” yang dianggap berat sebelah?
Kita hidup di masa di mana sejarah dan politik berpelukan erat tanpa malu. Dalam pelukan itulah, kebenaran sering kehilangan bentuknya. Pemberian gelar kepada Soeharto mungkin akan diperingati oleh sebagian sebagai keadilan yang tertunda, tetapi bagi yang lain, ia adalah luka lama yang dibuka kembali.
Dan di tengah perdebatan itu, satu hal perlu diingat bahwa mandat rakyat tidak pernah berarti kebebasan absolut bagi seorang Presiden. Kekuasaan, seharusnya, adalah pengabdian yang berakar pada suara nurani rakyat, termasuk suara mereka yang mungkin tak sepakat.
Hari ini, bangsa ini kembali diuji: apakah kita mau menjadi bangsa yang mudah melupakan demi kenyamanan simbolik, atau bangsa yang berani menatap masa lalu dengan jujur—bahkan ketika jujur itu menyakitkan?
Sejarah memang tidak bisa dihapus, tapi bisa ditulis ulang. Namun semoga kita masih punya cukup kebijaksanaan agar pena itu tidak dikendalikan oleh perasaan pribadi, melainkan oleh tanggung jawab terhadap kebenaran yang lebih besar yakni kebenaran untuk bangsa, bukan untuk nama keluarga.
Gerhana Alauddin, 10 November 2025