Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, strategi pembangunan yang mengedepankan kemandirian melalui pemanfaatan sumber daya lokal harus menjadi prioritas utama.
PELAKITA.ID – Prof. Dr. Hamid Padu, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unievristas Hasanuddin membagikan perspektifnya tentang permasalahan mendasar yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk penggelapan dana secara langsung, tetapi juga dalam sistem yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan implementasi anggaran negara.
Dana Besar, Taka Kelola Buruk
Menurut Prof Hamid, sejak era desentralisasi fiskal tahun 2000, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
”Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk serta lemahnya pengawasan menyebabkan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya pada Diskusi Keberlanjutan dan Kesetaraan untuk Pembangunan Indonesia bagian Timur yang digelar Kabar Makassar didukung BBC Media Action yang dimoderatori CEO KGI Upi Asmaradhana, Makassar, 24/3/2025.
Prof. Hamid menegaskan, transparansi dan kepatuhan terhadap perencanaan serta regulasi merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
”Tanpa integritas, birokrasi akan terus mengalami kemunduran, sehingga hasil pembangunan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Hamid menyoroti peran pemimpin daerah dalam menciptakan perubahan.
Ia menekankan bahwa proses demokrasi yang sehat sangat diperlukan untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Sayangnya, realitas politik saat ini menunjukkan bahwa pemilihan sering kali lebih dipengaruhi oleh pencitraan dan strategi komunikasi dibandingkan dengan kualitas dan kapabilitas calon pemimpin.
Akibatnya, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh kemasan yang dibuat melalui media dan iklan politik, ketimbang melihat nilai dan visi sejati dari kandidat.
Membangun dengan Basis Potensi Lokal
Menurut Prof Hamid, dalam menghadapi tantangan ini, berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, media, dan organisasi non-pemerintah (NGO), harus turut berperan sebagai pengawas demokrasi.
”Edukasi politik dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif,” sebutnya.
Dia pun memuji apa yang dilaksanakan Kabar Makassar dan BBC Media Action sebagai salah satu upaya konsolidasi organisasi masyarakat sipil untuk ikut membantu tata kelola birokrasi yang akuntabel dan transparan di Timur Indonesia, Ada check and balances.
Dari perspektif ekonomi global, Prof. Hamid juga mencermati tren perubahan dalam hubungan internasional, di mana negara-negara mulai berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
”Fenomena ini, yang disebut sebagai mazhab realisme ekonomi, mendorong setiap negara untuk lebih mengandalkan sumber daya domestiknya ketimbang bergantung pada pihak asing,” ujarnya.
Indonesia, menurut Prof Hamid, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, harus mampu memanfaatkan sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan maritim untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Dalam konteks pembangunan regional, Prof. Hamid menekankan bahwa daerah seperti Papua dan Sulawesi harus diberdayakan dengan strategi yang berorientasi pada sektor-sektor produktif.
”Pembangunan berbasis potensi lokal akan menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam mengembangkan industri yang berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan teknologi, serta mendorong inovasi yang berbasis pada kearifan lokal,” jelasnya.
***
Kesimpulannya, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Indonesia harus berbenah dalam tata kelola birokrasi dan politiknya. Korupsi yang menghambat pertumbuhan harus diberantas dengan sistem yang transparan dan berbasis integritas.
Sementara itu, dalam menghadapi dinamika ekonomi global, strategi pembangunan yang mengedepankan kemandirian melalui pemanfaatan sumber daya lokal harus menjadi prioritas utama.
”Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat meraih kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kunci Prof Hamid.
___
Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A. adalah seorang profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas). Beliau memiliki keahlian dalam bidang Keuangan Publik dan telah menulis berbagai publikasi ilmiah yang membahas topik seperti desentralisasi, analisis kebijakan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Prof. Hamid Paddu aktif sebagai dosen dan peneliti, dengan fokus pada isu-isu ekonomi yang relevan dengan pembangunan daerah dan nasional.
Penulis: K. Azis
