WPP 714 akan menjadi pilot project untuk pengembangan sistem logbook berbasis artificial intelligence.
Kalabuh PPS Kendari, Dr Syahril A. Raup
PELAKITA.ID – Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Syahril Abd Raup membagikan kinerja otorotas Pelabuhan Perikanan Samudera PPS Kendari pada Program SIDAK PELAKITA, Sharing Informasi dari Kawasan Pesisir dan Laut yang digelar pada Senin, 3 Februari 2025.
Syahril membagikan proses dan hasil implementasi kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 714.
Area WPP 714 dan Fungsi LPP
Pada momen tersebut, Syahril menjelaskan posisi Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 714 yang merupakan core area operasi PPS Kendari.
”Terletak di Teluk Kendari yang berbatasan langsung dengan Laut Banda, perairan ini dikenal sebagai salah satu wilayah kaya sumber daya ikan, terutama tuna sirip kuning, big tuna, cakalang, dan tongkol,” ucapnya.
Sebagai koordinator eksekutif LPPWPP 714, Syahril menjelaskan bahwa wilayah ini mencakup lima provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
”Nelayan dari Sulawesi Selatan juga kerap memanfaatkan sumber daya perairan ini secara musiman. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, LPPWPP NRI berperan dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan antarprovinsi agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
”Selain koordinasi antar pemerintah, sinergi dengan perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO), serta kelompok nelayan menjadi faktor penting dalam pengelolaan perikanan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengumpulan data, mengingat keterbatasan SDM dan lokasi pelabuhan yang tersebar di daerah terpencil,” kata dia.
Syahril menilai, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas data di pelabuhan pendaratan ikan.
PIT dan atensi ke tuna madidihang
Syahril mengungkapkan, dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, telah ada kebijakan penutupan sementara wilayah tertentu di WPP 714 untuk penangkapan ikan madidihang selama Oktober hingga Desember diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020.
”Selain itu, pembatasan ukuran kapal hingga maksimal 30 GT yang telah diterapkan sejak 2015 terus menjadi bahan diskusi terkait efektivitas penerapan dan dampaknya terhadap nelayan.
Dikatakan Syahril, pengelolaan pelabuhan juga menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
Terkakit implementasi PIT, Syahril menyebut tidak bisa dilepaskan dari posisi PPS Kendari yang diberi mandat mengawasi 14 fungsi pelabuhan yang mencakup pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal, pendaratan hasil tangkapan, serta penimbangan ikan.
”Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pemeriksaan logbook dan persetujuan berlayar,” kata dia.
Untuk meningkatkan efisiensi pemantauan, PPS Kendari mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti Control Room yang dilengkapi CCTV guna mengawasi aktivitas di pelabuhan seluas 42 hektar.
”Sistem gate otomatis juga diterapkan untuk memantau pergerakan kapal serta potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, penggunaan Spotres—teknologi berbasis satelit yang mirip dengan Vessel Monitoring System (VMS)—memungkinkan pemantauan real-time terhadap kapal yang beroperasi,” jelasnya.
Data Kapal dan Capaian PNBP
Diungkapkan Syahril, data menunjukkan bahwa dari 400 kapal yang berpangkalan di PPS Kendari, sekitar setengahnya telah bermigrasi ke perizinan pusat.
”Namun, jumlah kapal yang telah dipasangi Spotres masih terbatas, sekitar 100 kapal, hasil kerja sama dengan NGO. Rata-rata kapal di Kendari melaut selama tujuh hari menggunakan es, berbeda dengan kapal di Jawa yang bisa beroperasi berbulan-bulan,” jelasnya.
Terkait PNBP, pemantauan PNBP dilakukan secara harian guna memastikan pemasukan negara dapat dihitung dengan akurat. ”Data terkait jumlah kapal berlayar, pembayaran PNBP, jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan, serta konsumsi air bersih dicatat dalam sistem real-time,” ucapnya.
”PPS Kendari juga telah mencapai 18,82% dari target PNBP 2025 sebesar Rp9,5 miliar, dengan harapan target dapat tercapai sesuai rencana,” ungkapnya. Ini meliputi sejumlah pelabuhan perikanan dalam area kerja PPS Kendari.
Tindak Lanjut
Menurut Syahril, eEvaluasi tahunan terhadap kalender kegiatan LPWPP 714 menjadi langkah penting dalam menentukan program kerja berikutnya.
”Pada pertemuan terakhir yang didukung oleh Konsorsium Tuna, disepakati implementasi strategi panen (Harvest Strategy) di WPP 714 dengan dukungan dari berbagai NGO,” kata dia.
”PPS Kendari sendiri memiliki 28 pelabuhan binaan yang dipantau setiap hari, terutama terkait kebijakan penangkapan ikan terukur. Musim puncak penangkapan ikan di wilayah ini berlangsung pada November hingga Maret, sementara pada Mei aktivitas mulai berkurang akibat tingginya gelombang,” sebutnya.
”Namun, tren menunjukkan adanya penurunan produktivitas kapal dalam beberapa tahun terakhir yang kemungkinan disebabkan oleh perpindahan pangkalan kapal serta dampak aktivitas pertambangan yang meningkat,” sebutnya.
Syahril menyatakan, dalam pertemuan terakhir di Kendari yang dihadiri perwakilan dinas dari lima provinsi, perguruan tinggi, pengawas perikanan, dan berbagai pihak terkait, disepakati bahwa WPP 714 akan menjadi pilot project untuk pengembangan sistem logbook berbasis artificial intelligence.
”Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis: Denun
