- Budaya bukan sekadar warisan masa lalu untuk dikonservasi, melainkan energi hidup yang menentukan kecepatan kemajuan.
- It is difficult to be a good person in the absence of good society (sulit untuk menjadi orang yang baik tanpa adanya masyarakat yang baik).
Artikel ini disusun setelah mengikuti sesi Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan oleh Prof Dr Akin Duli, 16 April 2026.
PELAKITA.ID – Selama beberapa dekade, kita telah terbiasa menilai kesuksesan sebuah bangsa melalui angka-angka dingin: pertumbuhan ekonomi, Gross National Product (GNP), atau Gross Domestic Product (GDP).
Kita sering merayakan angka pertumbuhan yang melonjak, namun di saat yang sama, kita merasakan keresahan yang nyata di jalanan.
Mengapa di tengah gedung-gedung yang semakin tinggi, masyarakat justru merasa kurang aman? Mengapa kerukunan terasa semakin mahal dan ketegangan sosial justru meningkat di tengah statistik kemajuan yang gemilang?
Sebagai pengamat pembangunan, kita melihat adanya “roh” yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk perencanaan ekonomi kita: dimensi sosial-budaya.
Pembangunan sejati bukanlah tentang seberapa banyak beton yang kita cor, melainkan tentang kualitas manusia dan harmoni yang tercipta di dalamnya.
Untuk memahami mengapa beton saja tidak cukup, kita harus berani membedah anatomi kemajuan melalui kacamata yang berbeda.
Kemiskinan Bukan Sekadar Kekurangan Uang, tapi “Eksklusi Sosial”
Sering kali kita menyederhanakan kemiskinan sebagai persoalan dompet yang kosong. Padahal, kemiskinan material hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih mendasar: eksklusi sosial. Secara sosiologis, eksklusi sosial adalah kondisi tidak dipenuhinya hak-hak dasar kehidupan secara merata bagi seluruh warga negara.
Bantuan tunai mungkin meringankan beban sesaat, namun ia tidak menyentuh akar kemiskinan struktural. Ini adalah kemiskinan yang diciptakan dan dipelihara oleh sistem kekuasaan yang menjaga ketimpangan akses terhadap sumber daya (resources).
Tanpa pembenahan struktur akses terhadap lahan, kredit, dan perlindungan hukum, pembangunan hanya akan menjadi kebijakan “tambal sulam” yang membiarkan luka ketidakadilan tetap menganga.
Data Ketimpangan dan Luka Agraria
Ketimpangan pendapatan di Indonesia telah mencapai angka 0.536 pada skala Gini, melampaui titik kritis 0.5 yang menandakan kerawanan sosial.
Penguasaan lahan sangat timpang: rata-rata petani hanya memiliki kurang dari 0,25 hektar, sementara terdapat 7,3 juta hektar tanah terlantar (133 kali luas Singapura) di mana 85% dikuasai oleh pihak swasta.
Realitas konflik: 59% perkebunan sawit di Indonesia (sekitar 591 kasus) berkonflik dengan rakyat.
Dampak kemanusiaan: Antara tahun 2004-2012, tercatat 731.342 keluarga menjadi korban ketidakpastian agraria.
Nilai (Values) Adalah Kompas, Bukan Sekadar Harapan
Pembangunan tanpa orientasi nilai adalah pembangunan yang kehilangan substansi. Dalam sosiologi, kita bergulat dengan perbedaan antara Das Sein (fakta yang terjadi di lapangan) dan Das Sollen (apa yang seharusnya atau harapan ideal).
Nilai adalah kualitas keberharagaan yang membuat sesuatu menjadi penting bagi hidup manusia.
Ambil contoh pembangunan pendidikan. Jika keberhasilannya hanya dihitung dari jumlah gedung sekolah yang berdiri atau angka kelulusan, maka kita kehilangan “pembangunan nilai.”
Pertanyaan besarnya: apakah proses tersebut menghasilkan kejujuran, toleransi yang sejuk, dan kreativitas ilmiah?
Tanpa nilai keadilan dan integritas sebagai acuan, pertumbuhan fisik hanyalah raga tanpa jiwa yang tidak akan mampu menuntun bangsa menuju kemajuan yang bermartabat.
Kebudayaan Sebagai “Mesin” Kemajuan (Belajar dari Korea vs. Ghana)
Mengapa ada bangsa yang melesat cepat sementara yang lain tertatih? Studi perbandingan antara Korea Selatan dan Ghana memberikan pelajaran tentang cultural determinism. Pada tahun 1960-an, kedua negara ini memiliki kondisi ekonomi yang setara.
Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa ekonomi dunia, sementara Ghana tertinggal dengan GNP per kapita hanya seperlimabelas dari Korea.
Perbedaannya terletak pada kebudayaan sebagai “mesin” penggerak. Bangsa Korea menginternalisasi nilai budaya seperti hemat, kerja keras, dan disiplin yang luar biasa.
Budaya bukan sekadar warisan masa lalu untuk dikonservasi, melainkan energi hidup yang menentukan kecepatan kemajuan.
Kita perlu bertanya secara jujur: apakah pembangunan kita selama ini sudah sungguh-sungguh “membangun budaya”, atau kita hanya sibuk mengejar pertumbuhan fisik sambil membiarkan etos kerja dan karakter bangsa jalan di tempat?
Pentingnya “Masyarakat yang Baik” untuk Menjadi “Orang yang Baik”
Sering kali kita menuntut individu untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas, namun kita abai terhadap kualitas sistem di sekelilingnya.
Bayangkan sulitnya seorang orang tua menanamkan nilai kejujuran pada anaknya jika sistem di luar sana justru menghargai kecurangan. Sosiolog Robert Bellah merangkum kegelisahan ini dengan sangat tajam:
“It is difficult to be a good person in the absence of good society.” (Sulit untuk menjadi orang yang baik tanpa adanya masyarakat yang baik).
Untuk menciptakan “masyarakat yang baik,” pembangunan harus menyentuh tiga elemen dasar secara simultan:
• Struktur Sosial: Memperbaiki pola hubungan kekuasaan dan tatanan institusional agar tidak terjadi dominasi yang menindas atau ketimpangan akses terhadap sumber daya.
• Kultur: Membangun sistem nilai, sistem kepercayaan, dan etos yang mendukung kesejahteraan dan peradaban manusia.
• Proses Sosial: Menciptakan dinamika interaksi yang sehat dan bebas, di mana setiap individu memiliki ruang untuk mengekspresikan aspirasi dan bernegosiasi secara kreatif.
Infrastruktur Sebagai Ruang Negosiasi Sosial
Kita harus mengubah cara pandang terhadap proyek fisik seperti MRT atau taman kota. Infrastruktur bukan sekadar benda mati dari beton dan aspal; ia adalah fasilitator Proses Sosial.
Di sinilah konsep sosiologis yang penting muncul: “social order is a negotiated order”—tatanan sosial adalah tatanan yang dinegosiasikan.
Ruang publik seperti gelanggang remaja, taman bermain, dan trotoar yang luas adalah public sphere (ruang publik) di mana warga saling bertemu, berdiskusi, dan menegosiasikan bagaimana mereka ingin hidup bersama.
MRT, misalnya, bukan sekadar alat transportasi, tetapi ruang di mana nilai disiplin dan budaya antre “dipaksa” untuk dinegosiasikan menjadi kebiasaan baru. Pembangunan fisik yang berhasil adalah yang mampu memicu pembangunan budaya dan memperkuat modal sosial masyarakatnya.
Pembangunan Sosial Bukan “Sektor”, Tapi “Landasan”
Kesalahan fatal dalam kebijakan publik adalah menempatkan pembangunan sosial-budaya sebagai “sektor” sekunder—bidang yang dianggap hanya menyerap anggaran tanpa menghasilkan keuntungan finansial langsung.
Kita harus menegaskan bahwa pembangunan sosial-budaya adalah landasan dari pembangunan ekonomi.
Kehidupan ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan sosial-budaya. Semua kebijakan, mulai dari pertanian hingga teknologi, harus berakar pada cita-cita Masyarakat Gotong Royong. Dalam konteks modern, gotong royong berarti Inklusi Sosial:
• Secara Struktural: Memberi kesempatan bagi pelaku ekonomi kecil untuk mengakses lahan dan kredit agar tidak tergilas monopoli.
• Secara Kultural: Menanamkan etos kerja yang sinergis dan antikorupsi.
• Secara Prosesual: Menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Menuju Masa Depan yang Inklusif
Pembangunan masa depan tidak boleh lagi memisahkan antara kemajuan fisik dan kualitas manusia. Pertumbuhan ekonomi harus melekat secara langsung dengan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat.
Kita memimpikan sebuah negara di mana kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan rasa aman, hak asasi yang terlindungi, dan bakat kreatif yang diberi tempat.
Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal: Jika lingkungan di sekitar Anda semakin megah dengan infrastruktur baru, apakah interaksi sosial dan rasa kepedulian antarwarga di sana juga ikut meningkat, atau justru kita semakin merasa terasing dan kesepian di tengah kemewahan?
Kemajuan yang sejati seharusnya tidak hanya membangun kota, tapi juga membangun jiwa manusianya.
___
Denun, Sorowako, 16 April 2026
