Trenggono: KNMP Membutuhkan Desain Berbasis Kebutuhan Lokal

• Trenggono mengawali pemaparannya dengan mengingatkan bahwa kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia. Ia menyinggung proyeksi populasi global yang mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, sekaligus mengaitkannya dengan tekanan terhadap sumber daya alam dan ketidakpastian pasokan pangan dunia.
• Perencanaan KNMP perlu memperhatikan kebutuhan rantai dingin berdasarkan karakteristik armada dan jenis perikanan setempat. Kebutuhan kapal kecil yang melaut sehari tentu berbeda dari kapal penangkap tuna atau cakalang yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan perjalanan.
• Perbedaan tersebut menuntut desain fasilitas yang tidak seragam. Kapasitas penyimpanan, pasokan es, teknologi pendinginan, dan sistem distribusi harus ditentukan berdasarkan kondisi operasional nelayan.

Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tantangan pembangunan kampung nelayan bukan semata-mata menghadirkan infrastruktur baru.

Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun ekosistem usaha yang memungkinkan nelayan bekerja lebih produktif, mempertahankan kualitas hasil tangkapan, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.

Gagasan tersebut disampaikan Trenggono saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kampung Nelayan, dari Kebijakan menuju Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dalam paparannya, Trenggono menghubungkan pembangunan kampung nelayan dengan agenda ketahanan pangan, penguatan sektor perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta pembenahan tata niaga hasil laut.

Ada satu pesan penting dari pemaparannya: potensi sumber daya ikan Indonesia yang besar belum otomatis menjamin kesejahteraan nelayan. Potensi tersebut harus didukung sistem produksi, infrastruktur, pembiayaan, dan pemasaran yang bekerja secara terpadu.

Ikan dan ketahanan pangan nasional

Trenggono mengawali pemaparannya dengan mengingatkan bahwa kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia. Ia menyinggung proyeksi populasi global yang mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, sekaligus mengaitkannya dengan tekanan terhadap sumber daya alam dan ketidakpastian pasokan pangan dunia.

Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari sumber daya yang dimiliki sendiri.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pangan mencakup tiga komponen utama, yakni karbohidrat, lemak, dan protein. Indonesia memiliki sumber daya untuk memenuhi ketiganya, termasuk potensi perikanan yang dapat memasok kebutuhan protein masyarakat.

Karena itu, laut tidak semestinya hanya dipandang sebagai ruang produksi komoditas ekonomi. Sektor perikanan juga merupakan bagian penting dari strategi kedaulatan pangan nasional.

Penguatan sektor ini membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan volume produksi. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan penangkapan dan budidaya mampu menghasilkan pangan secara berkelanjutan, dengan dukungan teknologi, infrastruktur, serta tata kelola yang memadai.

Dalam pemaparannya, Trenggono menyebut produksi perikanan tangkap sekitar 7,5 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,5 juta ton, di samping potensi rumput laut. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran potensi produksi sektor perikanan yang perlu dioptimalkan.

Namun, besarnya produksi harus diikuti kemampuan mengelola hasilnya agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil.

Ketika nelayan bergantung kepada pemodal

Salah satu bagian paling relevan dari paparan Trenggono adalah gambaran mengenai hubungan ekonomi nelayan dengan pemilik kapal atau pemodal yang membiayai kebutuhan operasional mereka.

Dalam praktiknya, nelayan membutuhkan uang untuk perbekalan, bahan bakar, es, dan berbagai kebutuhan selama melaut. Tidak semua nelayan memiliki modal yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri.

Ketika kebutuhan itu dipenuhi oleh pemodal, hubungan pembiayaan sering kali terhubung dengan kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Situasi ini menempatkan nelayan dalam hubungan ekonomi yang tidak mudah diputus. Mereka memperoleh dukungan untuk melaut, tetapi pada saat yang sama memiliki ruang terbatas untuk menentukan pembeli dan posisi tawar atas hasil tangkapannya.

Trenggono mengangkat persoalan tersebut ketika membahas kemungkinan menghadirkan dukungan pembiayaan dan fasilitas usaha di kampung nelayan.

Bagi pemerintah, persoalan ini perlu dijawab melalui skema yang mempertimbangkan kebutuhan nyata nelayan. Pembiayaan tidak cukup hanya tersedia di atas kertas; mekanismenya harus sesuai dengan siklus usaha perikanan dan kemampuan nelayan mengembalikan pinjaman.

Koperasi dan lembaga usaha masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi apabila dikelola secara profesional, memiliki modal kerja yang memadai, serta mampu menyediakan layanan yang benar-benar dibutuhkan nelayan.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak berhenti pada pemberian akses kredit, tetapi juga memperkuat kemampuan nelayan mengelola usaha dan memperoleh pilihan pemasaran yang lebih luas.

Es, rantai dingin, dan nilai jual ikan

Persoalan berikutnya adalah kualitas hasil tangkapan.

Trenggono membahas kebutuhan fasilitas pendinginan dan penanganan ikan, terutama untuk armada yang melakukan perjalanan melaut dalam waktu panjang. Ia menyinggung pengalaman nelayan yang dapat berada di laut selama berminggu-minggu, sementara kualitas ikan harus tetap terjaga hingga tiba di tempat pendaratan.

Bagi nelayan seperti ini, es dan teknologi pengendalian suhu bukan sekadar fasilitas tambahan. Keduanya berkaitan langsung dengan mutu hasil tangkapan dan potensi pendapatan.

Ikan yang mengalami penurunan kualitas berisiko memperoleh harga lebih rendah. Sebaliknya, penanganan yang baik dapat membantu mempertahankan mutu produk dan memperluas peluang pemasaran.

Karena itu, perencanaan KNMP perlu memperhatikan kebutuhan rantai dingin berdasarkan karakteristik armada dan jenis perikanan setempat.

Kebutuhan kapal kecil yang melaut sehari tentu berbeda dari kapal penangkap tuna atau cakalang yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan perjalanan.

Perbedaan tersebut menuntut desain fasilitas yang tidak seragam. Kapasitas penyimpanan, pasokan es, teknologi pendinginan, dan sistem distribusi harus ditentukan berdasarkan kondisi operasional nelayan.

Pendekatan semacam ini membuat pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna dan mengurangi risiko fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.

Koperasi harus hadir dengan layanan nyata

Trenggono juga mengaitkan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam skema yang dibahasnya, koperasi dapat memiliki unit simpan pinjam dan perdagangan. Pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih untuk menjalankan unit usaha tersebut secara benar.

Bagi kampung nelayan, gagasan ini membuka peluang untuk menjadikan koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi perikanan lokal.

Koperasi dapat diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional, memperkuat akses pembiayaan, mendukung perdagangan hasil tangkapan, dan memperluas hubungan nelayan dengan pasar.

Namun, keberadaan koperasi saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketergantungan ekonomi. Koperasi harus memiliki tata kelola yang sehat, pengelola kompeten, modal yang cukup, dan model usaha yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir.

Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah. Pengelola koperasi membutuhkan kemampuan administrasi, manajemen keuangan, pengelolaan persediaan, dan pemasaran agar lembaga tersebut benar-benar menjadi alternatif layanan usaha bagi nelayan.

Jika dijalankan secara profesional, koperasi berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan tanpa mengabaikan kebutuhan mereka terhadap pembiayaan dan dukungan operasional.

KNMP membutuhkan desain berbasis kebutuhan lokal

Dari keseluruhan paparan Trenggono, terlihat bahwa persoalan kampung nelayan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan pembangunan fisik semata.

Kampung nelayan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada komunitas yang mengandalkan penangkapan ikan harian, ada yang menggunakan kapal dengan perjalanan panjang, dan ada pula yang memiliki peluang pengembangan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan.

Perbedaan tersebut harus menjadi dasar perencanaan.

Pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan nelayan, jenis armada, pola pembiayaan, fasilitas penanganan ikan, serta jalur pemasaran sebelum menentukan bentuk intervensi.

Di suatu wilayah, prioritasnya mungkin penyediaan es dan tempat penyimpanan ikan. Di wilayah lain, kebutuhan mendesak bisa berupa akses modal kerja, fasilitas perbaikan kapal, atau penguatan koperasi dan jaringan pemasaran.

Pendekatan berbasis kebutuhan lokal juga penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat dioperasikan dan dipelihara setelah proyek selesai.

Dengan kata lain, pembangunan KNMP harus mempertemukan infrastruktur dengan kelembagaan dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya.

Mengukur keberhasilan dari perubahan kehidupan nelayan

Paparan Trenggono memberikan landasan untuk melihat KNMP sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha perikanan, bukan sekadar proyek pembangunan kawasan pesisir.

Keberhasilannya perlu dinilai melalui perubahan yang dapat dirasakan nelayan: apakah biaya operasional menjadi lebih efisien, apakah kualitas hasil tangkapan membaik, apakah akses terhadap pembiayaan semakin terbuka, dan apakah nelayan memiliki pilihan pembeli yang lebih banyak.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan koperasi dan lembaga usaha lokal menjalankan layanan secara berkelanjutan.

Di atas semua itu, peningkatan kegiatan ekonomi harus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Ketahanan pangan tidak akan tercapai apabila produktivitas hari ini justru mengorbankan kemampuan laut menopang kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Bagi Pelakita.ID, gagasan yang mengemuka dari forum tersebut memperlihatkan bahwa masa depan kampung nelayan ditentukan oleh keterhubungan antara kebijakan, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, kelembagaan, dan pasar.

Kampung Nelayan Merah Putih akan memiliki arti strategis ketika nelayan bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola usaha, mempertahankan nilai hasil tangkapan, dan menentukan masa depan ekonominya sendiri.

Bagi Trenggono, dan bagi kita semua, ukuran keberhasilan pembangunan kampung nelayan bukan hanya berapa banyak fasilitas yang berdiri. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kehidupan nelayan menjadi lebih produktif, lebih mandiri, dan lebih sejahtera, tanpa mengabaikan keberlanjutan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.