Arif Satria: KNMP Harus Bangun Ekosistem Perikanan Berkelanjutan

PELAKITA.ID — Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) semestinya tidak berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur pesisir atau penyaluran bantuan sarana perikanan. Lebih dari itu, program ini perlu menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui tata kelola sumber daya, penguasaan teknologi, serta akses pasar yang lebih baik.

Pandangan tersebut disampaikan Kepala BRIN, Arif Saria dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kampung Nelayan, dari Kebijakan menuju Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dalam perspektif ini, keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari berapa banyak kampung yang dibangun, berapa unit kapal yang disediakan, atau seberapa lengkap fasilitas yang tersedia.

“Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan kawasan tersebut mengelola sumber daya ikan secara bertanggung jawab, meningkatkan mutu hasil tangkapan, memperkuat posisi tawar nelayan, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang bertahan dalam jangka panjang,” sebut Arif.

Manajemen Perikanan Harus Berangkat dari Data

Salah satu fondasi utama pembangunan perikanan adalah manajemen sumber daya yang efektif. Menurut Arif Satria, keberlanjutan perikanan membutuhkan sistem pengelolaan yang didukung data akurat, metodologi ilmiah yang sesuai, serta kemampuan memperkirakan kondisi dan kapasitas sumber daya ikan.

Dalam pengelolaan perikanan, terdapat dua pendekatan penting, yaitu pengendalian input dan pengendalian output. Pengendalian input dilakukan dengan mengatur unsur-unsur yang digunakan untuk menangkap ikan, seperti jumlah kapal, jumlah nelayan, ukuran atau tonase kapal, dan kapasitas penangkapan. Sementara itu, pengendalian output berfokus pada jumlah ikan yang boleh ditangkap.

Arif menjelaskan bahwa pengendalian berbasis kuota telah digunakan di sejumlah negara maju. Akan tetapi, penerapannya tidak bisa dilakukan dengan menyalin model negara lain secara langsung karena karakteristik sumber daya ikan Indonesia berbeda.

“Perairan tropis Indonesia memiliki keragaman spesies yang tinggi atau bersifat multispecies. Kondisi ini membuat penghitungan stok, penetapan kuota, dan pengawasan hasil tangkapan lebih kompleks dibandingkan perikanan yang didominasi satu spesies atau single species,” sebut pria yang pernah jadi Rektor IPB University ini.

Karena itu, pendekatan pengelolaan harus disesuaikan dengan karakteristik sumber daya ikan dan kemampuan pengumpulan data di setiap wilayah.

Arif memandang penerapan kuota secara bertahap dapat dipertimbangkan, dimulai dari jenis ikan yang relatif lebih mudah dipantau, seperti tuna yang memiliki pola migrasi dan karakteristik perikanan tersendiri.

Pendekatan bertahap ini penting agar kebijakan pengendalian penangkapan tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara realistis di lapangan.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali kegiatan penilaian stok ikan (stock assessment) sebagai dasar ilmiah dalam pengelolaan perikanan.

“Ketersediaan data tentang potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk memperkirakan kapasitas penangkapan dan kebutuhan penghidupan masyarakat nelayan di suatu kawasan,” ucapnya.

Bagi KNMP, kata dia, prinsip tersebut memiliki konsekuensi yang jelas. Pembangunan kawasan harus didahului pemahaman mengenai karakteristik perikanan setempat, jenis ikan yang menjadi andalan, jumlah nelayan yang bergantung pada sumber daya tersebut, kapasitas armada, serta kondisi rantai pasok dan pasar.

Tanpa dasar informasi yang memadai, pembangunan fasilitas berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan mendorong peningkatan tekanan terhadap sumber daya ikan yang telah mengalami eksploitasi berlebihan.

Teknologi Harus Menjawab Kebutuhan Nelayan

Dimensi kedua adalah pengembangan teknologi.

Dalam konteks KNMP, teknologi tidak semestinya dipahami sebatas pengadaan mesin kapal, alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, atau fasilitas pengolahan. Teknologi harus menjadi bagian dari sistem yang membantu nelayan meningkatkan efisiensi, menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kehilangan pascapanen, dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.

Penerapan teknologi perlu mengikuti karakteristik usaha perikanan setempat. Kebutuhan nelayan tuna, misalnya, tidak selalu sama dengan kebutuhan nelayan yang menangkap ikan pelagis kecil atau ikan demersal.

“Perbedaan jenis tangkapan, jarak melaut, lama perjalanan, dan akses ke tempat pendaratan akan menentukan teknologi yang paling sesuai,” ujar Arif.

Dimensi ketiga yang disoroti Arif Satria adalah pembangunan ekonomi, terutama melalui peningkatan kualitas hasil perikanan dan penguatan hubungan nelayan dengan pasar.

Ia mengemukakan bahwa pendekatan pasar dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk mendorong perubahan perilaku nelayan dalam menjaga mutu ikan. Dalam pengamatannya terhadap kelompok nelayan di Bali, nelayan yang memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan penyimpanan atau pengolahan ikan menunjukkan perbedaan perilaku dibandingkan kelompok yang tidak memiliki hubungan serupa.

Kelembagaan dan Kepemimpinan Menentukan Keberlanjutan

Pengalaman sejumlah sentra perikanan juga mengingatkan bahwa kemajuan suatu kawasan tidak selalu berlangsung secara linear. Dalam paparannya, Arif menyinggung pengalaman kawasan perikanan di Pekalongan yang pernah berkembang sebagai pusat aktivitas perikanan, tetapi kemudian mengalami penurunan.

Ia mengakui perlunya kajian lebih lanjut untuk menjelaskan faktor-faktor di balik penurunan tersebut. Salah satu aspek yang menurutnya menarik untuk ditelusuri adalah kepemimpinan.

Catatan ini memberi pelajaran penting bagi KNMP. Pembangunan kawasan perikanan tidak hanya membutuhkan perencanaan teknis dan dukungan anggaran, tetapi juga kelembagaan lokal yang mampu mengelola aset bersama, membangun kemitraan, menyelesaikan persoalan, serta menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan setelah dukungan awal pemerintah berkurang.

Koperasi, kelompok usaha nelayan, pengelola fasilitas, pemerintah desa, dan mitra bisnis perlu memiliki pembagian peran yang jelas.

“Tanpa tata kelola yang baik, fasilitas yang dibangun dengan investasi besar berisiko tidak terpelihara, tidak dimanfaatkan secara optimal, atau hanya memberikan manfaat kepada sebagian kecil pelaku usaha,” tegasnya.

Kepemimpinan lokal juga berperan dalam membangun kepercayaan, memastikan keterlibatan nelayan, dan menjaga agar keputusan pengelolaan kawasan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama.

KNMP sebagai Ekosistem, Bukan Sekadar Infrastruktur

Jika pemikiran Arif Satria ditarik ke dalam agenda pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, terdapat satu pesan strategis: pembangunan kawasan harus menghubungkan pengelolaan sumber daya, teknologi, dan pasar dalam satu sistem yang saling memperkuat.

Pertama, setiap kawasan perlu memiliki basis data perikanan yang memadai sebagai pijakan dalam menentukan skala usaha, kebutuhan sarana, dan arah pengembangan ekonomi.

Kedua, teknologi harus dipilih berdasarkan kebutuhan riil nelayan dan karakteristik perikanan lokal. Ketiga, fasilitas produksi dan pascapanen harus terhubung dengan pasar yang mampu memberikan insentif bagi peningkatan mutu. Keempat, kelembagaan dan kepemimpinan lokal perlu diperkuat agar aset dan kegiatan ekonomi kawasan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Keempat agenda tersebut sebaiknya berjalan secara terpadu. Pengadaan sarana tanpa pengelolaan sumber daya berisiko meningkatkan tekanan penangkapan. Teknologi tanpa pasar dapat menambah biaya tanpa meningkatkan pendapatan. Pasar tanpa standar mutu dan rantai dingin akan membatasi nilai jual ikan.

Sementara itu, infrastruktur dan kemitraan yang baik sekalipun dapat kehilangan manfaat apabila tidak didukung kelembagaan yang kuat.

Dengan menjadikan sains sebagai dasar pengelolaan, teknologi sebagai pengungkit produktivitas, pasar sebagai pendorong peningkatan mutu, serta kepemimpinan sebagai penopang kelembagaan, KNMP berpeluang berkembang menjadi lebih dari program pembangunan fisik.

Ia dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi pesisir Indonesia yang berpihak kepada nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Redaksi