- Dia mengapresiasi arah kebijakan KNMP, termasuk model pengembangan kawasan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebagai putra Papua yang lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, ia memiliki kedekatan pengalaman dengan dinamika masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia, termasuk Biak.
- Pengalaman itu membuatnya menekankan pentingnya memahami konteks lokal sebelum sebuah model pembangunan diterapkan. Menurut dia, pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu memberikan hasil serupa ketika dipindahkan ke daerah lain yang memiliki tradisi, struktur sosial, dan karakteristik perikanan berbeda.
PELAKITA.ID — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi, dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat, serta keragaman sosial dan budaya nelayan di berbagai daerah Indonesia.
Pandangan tersebut diutarakan Prof. Dietrich G. Bengen, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kampung Nelayan, dari Kebijakan menuju Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Lebih mendasar dari itu, dikatakan Dietrich, pembangunan harus bertumpu pada karakteristik ekologi dan kehidupan sosial masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.
Dia mengapresiasi arah kebijakan KNMP, termasuk model pengembangan kawasan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Sebagai putra Papua yang lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, saya memiliki kedekatan pengalaman dengan dinamika masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia, termasuk Biak,” kata Dietrich merespon MKP Trenggono.
Pengalaman itu membuatnya menekankan pentingnya memahami konteks lokal sebelum sebuah model pembangunan diterapkan.
Menurut Prof Dietrich, pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu memberikan hasil serupa ketika dipindahkan ke daerah lain yang memiliki tradisi, struktur sosial, dan karakteristik perikanan berbeda.
Dari hulu ke hilir, dengan fondasi ekologis
Bengen menjelaskan bahwa pembangunan kawasan nelayan semestinya menggunakan pendekatan ekologis yang menghubungkan pengelolaan sumber daya dari hulu hingga hilir. Pada bagian hulu, perhatian utama diarahkan pada kondisi dan keberlanjutan sumber daya alam, terutama sumber daya ikan yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.
Sementara itu, pada bagian hilir, pembangunan perlu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut memberikan manfaat nyata bagi manusia, khususnya nelayan.
Peningkatan kesejahteraan tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga kualitas kehidupan sosial dan kemampuan masyarakat mengelola usaha perikanan secara berkelanjutan.
Dalam kerangka ini, keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan ekonomi tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya harus menjadi bagian dari satu kesatuan kebijakan, sebab keberlangsungan usaha nelayan sangat bergantung pada kondisi sumber daya yang mereka manfaatkan.
KNMP karena itu perlu dikembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan sumber daya, kegiatan penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kelembagaan masyarakat.
Infrastruktur menjadi bagian penting dari sistem tersebut, tetapi manfaatnya akan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kapasitas nelayan setempat.
Budaya lokal menentukan keberhasilan program
Salah satu penekanan Bengen adalah pentingnya dimensi sosial dalam implementasi program pembangunan pesisir. Masyarakat nelayan di Indonesia memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan pola kehidupan yang beragam sehingga pendekatan pemberdayaan tidak dapat diseragamkan begitu saja.
Ia mencontohkan pengalamannya dalam program pengembangan masyarakat pesisir, ketika pendekatan yang diterapkan di Manggarai harus berbeda dari pendekatan di Lampung.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakter masyarakat dan kebutuhan waktu untuk membangun penerimaan serta keterlibatan mereka dalam program.
Menurut Guru Besar Ekologi Pesisir dan Laut IPB ini, tantangan memahami budaya masyarakat Papua juga membutuhkan perhatian khusus. Pengalaman panjang hidup bersama masyarakat setempat menjadi modal penting untuk memahami cara pandang, tradisi, dan mekanisme sosial yang memengaruhi penerimaan terhadap sebuah program.
Pesan strategisnya jelas: pembangunan tidak cukup dirancang berdasarkan asumsi dari luar. Pemerintah perlu memahami bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, serta memanfaatkan sumber daya di lingkungan mereka.
Dalam konteks KNMP, pemahaman tersebut dapat diterjemahkan melalui pelibatan nelayan sejak tahap perencanaan, pemetaan kebutuhan berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan lokal.
Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima fasilitas, tetapi turut menentukan arah pengembangan kawasan dan keberlanjutan pengelolaannya.
Perikanan tropis membutuhkan pendekatan yang berbeda
Bengen juga mengingatkan bahwa karakteristik sumber daya ikan di wilayah tropis membawa konsekuensi terhadap desain pembangunan dan pengembangan usaha perikanan. Perikanan tropis umumnya dicirikan oleh keragaman spesies yang tinggi, sementara pola penangkapan dan jenis ikan yang menjadi sasaran nelayan dapat berbeda menurut lokasi, musim, alat tangkap, dan kapasitas armada.
Karakteristik tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sarana produksi, jenis dukungan usaha, fasilitas penyimpanan, hingga strategi pemasaran hasil tangkapan. Model pengembangan yang berorientasi pada satu jenis komoditas belum tentu sesuai untuk seluruh kawasan nelayan.
Ia mengangkat pengalaman perikanan tuna untuk menunjukkan bahwa kemampuan nelayan tidak selalu dapat dinilai hanya dari ukuran kapal yang digunakan.
“Nelayan dengan kapal relatif kecil pun dapat mengembangkan kegiatan penangkapan bernilai ekonomi tinggi apabila memiliki pengetahuan, keterampilan, dan strategi operasi yang sesuai dengan karakteristik sumber daya,” ujarnya.
Pengalamannya meneliti keberadaan tuna sirip biru di perairan selatan Jawa pada awal 1990-an juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengelolaan sumber daya dan kepentingan ekonomi perikanan. Kajian mengenai keberadaan ikan dan wilayah pemanfaatannya dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama pengelolaan serta pembagian manfaat yang lebih adil.
Bagi pengembangan KNMP, ujar Dietrich, pelajaran ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus dirancang berdasarkan profil perikanan setempat.
“Kawasan yang bertumpu pada pelagis kecil, misalnya, dapat memerlukan pola penanganan hasil dan pemasaran yang berbeda dari kawasan yang mengandalkan tuna atau pelagis besar lainnya,” sebutnya.
KNMP sebagai ekosistem, bukan sekadar proyek fisik
Pandangan Prof Bengen memberikan penekanan penting bagi pengembangan KNMP: pembangunan kawasan nelayan harus menghubungkan dimensi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu kerangka yang saling mendukung.
Keberadaan dermaga, tempat penyimpanan ikan, kapal, alat tangkap, maupun fasilitas pendukung lainnya merupakan modal awal. Akan tetapi, efektivitas seluruh sarana tersebut sangat bergantung pada kesesuaian desain dengan kebutuhan nelayan, keberlanjutan sumber daya ikan, serta kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal untuk mengelolanya.
Pendekatan berbasis konteks lokal juga menuntut pemerintah membedakan kebutuhan antarkawasan, alih-alih menerapkan satu pola pembangunan secara seragam. Pemetaan karakteristik ekologi, komoditas unggulan, tradisi nelayan, kapasitas kelembagaan, dan rantai pemasaran perlu menjadi dasar dalam menetapkan prioritas intervensi.
Dengan cara itu, sebut Prof Dietrich, KNMP dapat bergerak melampaui pembangunan infrastruktur menuju pembentukan ekosistem perikanan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak fasilitas yang dibangun, melainkan oleh sejauh mana fasilitas tersebut memperkuat usaha nelayan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan dan karakter masyarakat pesisir,” tandasnya.
Pesan utama Guru Besar pengelolaan wailayah pesisir itu relevan bagi agenda pembangunan kelautan Indonesia: membangun kampung nelayan berarti membangun hubungan yang seimbang antara manusia, sumber daya alam, dan tata kelola.
Ketika ilmu pengetahuan bertemu dengan pengalaman lokal, pembangunan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan kesejahteraan yang bertahan dalam jangka panjang.
Redaksi
