- Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan kepastian kebijakan, sementara DPR berperan dalam dukungan anggaran dan pengawasan, serta pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang terhubung dengan aktivitas nelayan.
- Jika dirancang secara tepat, integrasi tersebut memungkinkan kawasan nelayan menghubungkan kegiatan penangkapan, pendaratan ikan, penanganan pascapanen, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Nilai tambah tidak berhenti pada hasil tangkapan, tetapi dapat berkembang melalui aktivitas ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
PELAKITA.ID — Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, menilai Proyek Strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan potensi ekonomi biru Indonesia sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan yang selama ini belum memperoleh perhatian sebanding dengan sektor lain.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bertema Kampung Nelayan Merah Putih yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Menurut Dani, potensi ekonomi biru Indonesia seharusnya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai peluang masa depan. Kekayaan sumber daya laut perlu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan merupakan langkah penting untuk memperbaiki ketimpangan perhatian pembangunan yang selama ini dirasakan nelayan dibandingkan dengan petani.
“Ekonomi biru itu potensi itu bukan lagi masa depan, tapi di masa kini harusnya,” demikian penekanan Dani dalam diskusi tersebut.
Integrasi menjadi kunci pengembangan kawasan
Dani menyoroti pentingnya mengembangkan KNMP sebagai kawasan perikanan yang terintegrasi, bukan sekadar membangun fasilitas fisik atau menyediakan sarana produksi bagi nelayan. Menurut dia, pendekatan terpadu berpotensi menarik keterlibatan pelaku usaha dan investor yang melihat peluang ekonomi dari rantai bisnis perikanan.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai investasi pembangunan tidak selalu menggambarkan keseluruhan sumber pembiayaan yang dibutuhkan atau besarnya kontribusi setiap pihak.
Dalam diskusi tersebut, ia menyinggung adanya kawasan dengan nilai pembangunan sekitar Rp22 miliar dan contoh lain yang disebut berjalan dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, seraya membuka kemungkinan adanya dukungan kolaboratif dari berbagai pihak.
Bagi Dani, hal tersebut menunjukkan perlunya melihat KNMP melalui perspektif kemitraan. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan kepastian kebijakan, sementara DPR berperan dalam dukungan anggaran dan pengawasan, serta pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang terhubung dengan aktivitas nelayan.
Jika dirancang secara tepat, integrasi tersebut memungkinkan kawasan nelayan menghubungkan kegiatan penangkapan, pendaratan ikan, penanganan pascapanen, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Nilai tambah tidak berhenti pada hasil tangkapan, tetapi dapat berkembang melalui aktivitas ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
Belajar dari rantai bisnis perikanan di Aceh
Untuk menjelaskan bagaimana ekosistem perikanan bekerja, Dani membagikan cerita mengenai seorang rekannya di Aceh yang beralih dari latar belakang pendidikan ekonomi menjadi pembeli atau perantara perdagangan ikan di pelabuhan.
Rekannya tersebut menjalankan usaha dengan mengikuti ritme aktivitas kapal dan pendaratan ikan, termasuk pada sore hingga malam hari. Ikan yang dibeli kemudian dibawa ke fasilitas pengolahan di kawasan Krueng Raya, dengan transaksi yang berlangsung hingga menjelang pagi.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa perdagangan ikan memiliki pola kerja yang berbeda dari kegiatan ekonomi yang mengikuti jam kerja kantor. Pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan waktu kedatangan kapal, kondisi hasil tangkapan, proses pemilahan, dan kebutuhan pengolahan.
Cerita tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana aktivitas perikanan dapat membentuk mata rantai ekonomi yang melibatkan nelayan, pembeli, pengangkut, pekerja pengolahan, dan pasar. Ketika setiap bagian saling terhubung, hasil tangkapan tidak hanya menjadi komoditas yang dijual sesaat setelah didaratkan, tetapi dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks KNMP, pelajaran ini penting karena keberadaan fasilitas saja tidak otomatis menciptakan ekosistem usaha. Kawasan membutuhkan pelaku ekonomi, mekanisme transaksi yang sesuai dengan karakter perikanan, dukungan teknologi, serta akses pasar yang mampu menyerap produksi nelayan.
Teknologi, anggaran, dan kolaborasi
Dani menilai pengembangan KNMP perlu ditopang oleh sentuhan teknologi dan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan perlu memiliki peran yang saling melengkapi agar pembangunan kawasan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Teknologi dapat membantu memperkuat efisiensi penanganan hasil tangkapan, memperluas akses informasi pasar, dan meningkatkan keterhubungan antara produksi dengan kebutuhan industri pengolahan.
Sementara itu, kata dia, dukungan anggaran perlu diarahkan bukan hanya untuk membangun sarana, melainkan juga memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efektif.
Ia juga menekankan pentingnya keberhasilan KNMP sebagai contoh yang dapat ditiru oleh komunitas nelayan lain.
Menurutnya, target pembangunan kawasan akan lebih bermakna apabila praktik yang berhasil mampu mendorong perubahan cara kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan menginspirasi pengembangan kawasan serupa.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan program tidak cukup berhenti pada jumlah lokasi yang dibangun. Dampak terhadap pendapatan, kesempatan kerja, akses pasar, dan kemampuan nelayan mengembangkan usaha perlu menjadi perhatian utama.
Kritik konstruktif untuk memastikan manfaat
Sebagai bagian dari ekosistem media, Dani menyampaikan bahwa Kompas dan KG Media berupaya ikut mengawal pengembangan KNMP melalui pemberitaan, diskusi publik, dan kritik yang konstruktif. Peran media, menurut arah pandangannya, adalah membantu memberikan gambaran mengenai apa yang sedang dikerjakan pemerintah sekaligus mendorong agar program tersebut benar-benar mencapai tujuannya.
Pengawalan publik diperlukan agar pembangunan kawasan nelayan tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi berkembang menjadi kebijakan yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir.
Evaluasi yang terbuka juga memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan berdasarkan pengalaman di lapangan.
Bagi KNTI, momentum pengembangan ekonomi biru perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi nelayan dalam rantai nilai perikanan. Nelayan harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang mereka kelola, sementara keberlanjutan sumber daya dan penguatan usaha lokal tetap menjadi landasan pembangunan.
Pesan strategis dari pandangan Dani Setiawan adalah bahwa KNMP akan memiliki arti lebih besar apabila mampu mempertemukan kebijakan pemerintah, investasi, teknologi, aktivitas usaha, dan kebutuhan riil nelayan dalam satu ekosistem. Infrastruktur dapat menjadi pintu masuk, tetapi integrasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraanlah yang menentukan apakah program ini benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat pesisir.
