KNMP Harus Melampaui Infrastruktur, Membangun Ekosistem Perikanan yang Menyejahterakan Nelayan

PELAKITA.ID — JAKARTA. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menghadirkan peluang strategis untuk mengubah wajah ekonomi pesisir Indonesia. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah kampung yang dibangun, kapal yang dibagikan, atau fasilitas yang selesai dikerjakan.

Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana program ini mampu memperkuat daya tawar nelayan, meningkatkan pendapatan, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, dan menciptakan ekosistem usaha yang mandiri.

Pesan tersebut menjadi benang merah diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bertajuk Kampung Nelayan Merah Putih: Dari Kebijakan Menuju Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Forum yang mempertemukan pengambil kebijakan, ilmuwan, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan sektor kelautan tersebut menghadirkan perspektif yang saling melengkapi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti kesejahteraan nelayan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria menekankan tata kelola berbasis sains; pakar ekologi laut IPB University Prof. Dietrich G. Bengen menggarisbawahi daya dukung ekologi dan budaya lokal; Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengangkat realitas rantai pasok; sementara anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti batas ekologis, pendapatan bersih, dan akses pembiayaan.

Sementara itu, sebagai tambahan untuk perspektif utuh, Pelakita.ID menghubungi Satuan Tugas Perencanaan KNMP 2027 yang dipimpin Muhammad Abdi Suhufan memaparkan pendekatan pendataan, penilaian lokasi, dan penyesuaian desain kawasan.

Jika dirangkum, pandangan para pakar tersebut mengarah pada satu kesimpulan: KNMP perlu dikembangkan sebagai ekosistem perikanan yang terintegrasi, berbasis data dan ilmu pengetahuan, sesuai karakteristik wilayah, serta mampu memastikan manfaat ekonomi sampai kepada nelayan.

Zulkifli Hasan: Mengangkat kesejahteraan dan daya tawar nelayan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menempatkan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu alasan utama pentingnya KNMP. Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar, tetapi kekayaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada perikanan.

Ia membandingkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131 dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang masih berada pada angka 103. Menurut data yang dipaparkannya, NTP meningkat dari 116 pada 2024, sementara posisi NTN menunjukkan bahwa nelayan masih menghadapi kerentanan ekonomi yang perlu ditangani secara serius.

Persoalannya bukan semata-mata kemampuan menangkap ikan. Nelayan juga menghadapi keterbatasan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan, menentukan waktu penjualan, mengakses pasar, dan memperoleh harga yang layak.

Ketika ikan harus segera dijual karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan dingin, posisi tawar nelayan menjadi lemah. Dalam forum tersebut, Zulkifli mencontohkan ikan kembung di Kupang yang dapat dijual sekitar Rp25.000 per kilogram dalam situasi ketika keterbatasan penyimpanan membuat nelayan sulit menunda penjualan.

Karena itu, KNMP perlu dilengkapi dengan fasilitas yang benar-benar menjawab persoalan operasional, seperti pabrik es, cold storage, tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga, bengkel perbaikan kapal, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

Namun, infrastruktur tersebut harus disertai sistem pengelolaan yang efektif. Fasilitas penyimpanan dingin, misalnya, baru memberikan manfaat optimal jika pasokan listrik tersedia, biaya layanan terjangkau, operator kompeten, dan akses pasar memungkinkan ikan dipasarkan dengan harga lebih baik.

Pemerintah menargetkan peningkatan NTN menjadi 120 pada 2027 atau 2028. Target ini perlu diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang jelas, sehingga pembangunan KNMP dapat dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pendapatan dan kemampuan ekonomi nelayan, bukan sekadar penyelesaian fisik.

Zulkifli juga menekankan pentingnya membangun kapasitas sumber daya manusia. Nelayan perlu memperoleh pendampingan bertahap agar mampu mengelola fasilitas, mengembangkan usaha, dan memahami pengelolaan aset secara komersial. Dalam konteks ini, peran pengelola seperti Agrinas Jaladri harus mencakup penguatan kemampuan usaha, bukan hanya pengoperasian fasilitas.

Arif Satria: Sains harus mendahului pembangunan fisik

Kepala BRIN Prof. Arif Satria mengingatkan bahwa keberhasilan KNMP tidak dapat hanya dinilai dari jumlah lokasi pembangunan, kapal yang disalurkan, atau kelengkapan fasilitas. Fondasi program harus berupa pemahaman ilmiah mengenai sumber daya ikan, kapasitas armada, karakteristik perikanan, dan peluang pasar di setiap kawasan.

Indonesia memiliki ekosistem laut tropis dengan keragaman spesies yang tinggi. Kondisi ini membuat pengelolaan perikanan tidak dapat begitu saja menyalin pendekatan negara-negara yang memiliki karakteristik sumber daya berbeda, terutama model pengelolaan yang berpusat pada satu spesies.

Arif membedakan pengendalian masukan (input control) dan pengendalian keluaran (output control). Pengendalian masukan mengatur unsur produksi, seperti jumlah kapal, kapasitas armada, tonase, dan alat tangkap. Sebaliknya, pengendalian keluaran mengatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta alokasi kuota.

Dalam perikanan tropis yang multispecies, penerapan kuota membutuhkan kehati-hatian karena berbagai spesies dapat tertangkap oleh armada dan alat tangkap yang sama. Penilaian stok ikan, pencatatan hasil tangkapan, dan kemampuan pengawasan harus tersedia agar pengaturan tidak sekadar menjadi kebijakan administratif.

Arif mendorong penilaian stok ikan nasional kembali diperkuat sebagai landasan penetapan batas penangkapan, kebutuhan armada, dan kapasitas ekonomi kawasan. Penerapan kuota dapat dilakukan secara bertahap pada spesies yang lebih mudah dipantau, seperti tuna, sebelum diperluas sesuai kesiapan data dan pengawasan.

Ia juga mengingatkan bahwa pusat-pusat perikanan yang pernah berkembang dapat mengalami kemunduran ketika kelembagaan lokal melemah, kepemimpinan tidak efektif, dan aset bersama tidak terkelola dengan baik.

Pelajaran ini penting bagi KNMP. Pembangunan fasilitas tanpa tata kelola yang kuat berisiko menghasilkan aset yang tidak produktif. Karena itu, kelembagaan nelayan, kepemimpinan desa, koperasi, dan kemitraan usaha perlu disiapkan sejak tahap perencanaan.

Arif merangkum pendekatan tersebut ke dalam empat pilar: sains dan data, teknologi yang sesuai kebutuhan, integrasi pasar, serta tata kelola dan kepemimpinan lokal. Keempatnya harus berjalan bersama agar infrastruktur memiliki fungsi ekonomi yang jelas dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Dietrich G. Bengen: Ekologi dan budaya lokal tidak boleh diabaikan

Guru Besar IPB University Prof. Dietrich G. Bengen menekankan bahwa pembangunan kawasan nelayan harus menghubungkan keberlanjutan sumber daya dengan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekologis dari hulu ke hilir.

Pada bagian hulu, perhatian diarahkan pada kondisi stok ikan, perlindungan habitat, dan daya dukung lingkungan. Pada tahap penangkapan dan penanganan pascapanen, teknologi serta alat tangkap harus disesuaikan dengan jenis sumber daya yang dimanfaatkan. Sementara itu, pada bagian hilir, pengolahan dan akses pasar perlu memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Bengen, keberlanjutan ekologi dan peningkatan pendapatan bukan dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya justru saling bergantung karena usaha nelayan membutuhkan sumber daya yang tetap produktif dalam jangka panjang.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat pesisir memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda-beda. Pengalaman program di Manggarai, misalnya, tidak dapat disamakan begitu saja dengan pendekatan di Lampung. Di Papua, khususnya Biak, pemahaman terhadap struktur sosial, tradisi, dan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

Karena itu, desain KNMP perlu berangkat dari kondisi nyata masyarakat setempat, bukan semata-mata dari model pembangunan yang diseragamkan secara nasional.

Bengen juga menyoroti bahwa ukuran kapal tidak selalu menentukan besarnya peluang ekonomi. Nelayan dengan kapal relatif kecil dapat menghasilkan tangkapan bernilai tinggi apabila didukung pengetahuan, keterampilan, dan strategi operasi yang sesuai dengan karakteristik sumber daya.

Implikasinya, fasilitas dan dukungan usaha KNMP perlu disesuaikan dengan profil perikanan setiap lokasi. Kawasan yang berorientasi pada pelagis kecil membutuhkan penanganan hasil, penyimpanan, dan saluran pemasaran yang mungkin berbeda dari kawasan yang mengandalkan tuna atau komoditas bernilai tinggi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, KNMP dapat menghindari pembangunan yang seragam tetapi tidak sesuai kebutuhan. Setiap kawasan harus dikembangkan berdasarkan hubungan antara daya dukung ekologi, pengetahuan lokal, karakter usaha nelayan, dan peluang pasar.

Dani Setiawan: Ekonomi biru harus bekerja mengikuti ritme nelayan

Ketua KNTI Dani Setiawan mengingatkan bahwa ekonomi biru tidak seharusnya terus diperlakukan sebagai potensi masa depan. Dengan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia, ekonomi biru harus diwujudkan melalui kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat saat ini.

Dani menyoroti pentingnya integrasi rantai pasok perikanan. Ia membagikan pengalaman mengenai seorang pelaku usaha di kawasan Krueng Raya, Aceh, yang menjalankan kegiatan pembelian ikan mengikuti jadwal kedatangan kapal, termasuk pada sore dan malam hari, sebelum hasil tangkapan diteruskan ke fasilitas pengolahan.

Pengalaman tersebut menggambarkan bahwa perdagangan ikan memiliki ritme operasional yang berbeda dari kegiatan ekonomi yang mengikuti jam kerja kantor. Pembelian, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan ikan harus mengikuti waktu pendaratan serta kondisi hasil tangkapan.

Karena itu, fasilitas publik di KNMP perlu dirancang agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan perikanan. Ketersediaan listrik, air, es, keamanan, dan layanan penanganan ikan harus mendukung kegiatan yang dapat berlangsung sepanjang malam, bukan bergantung pada jadwal pelayanan administratif semata.

Dani juga menekankan bahwa kebutuhan investasi setiap kawasan berbeda. Ia menyinggung contoh kebutuhan pembangunan dengan nilai sekitar Rp3 miliar hingga Rp22 miliar, yang menunjukkan pentingnya menyesuaikan skala intervensi dengan potensi dan kondisi lokal.

Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dasar dan kepastian kebijakan, DPR mendukung anggaran serta pengawasan, sektor swasta mengembangkan pengolahan dan akses pasar, sedangkan nelayan dan koperasi menjadi penggerak kegiatan ekonomi sehari-hari.

Dani turut menempatkan media sebagai bagian dari pengawasan publik. Pemberitaan dan kritik konstruktif diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan dan menjawab persoalan yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, KNMP tidak cukup hanya menyediakan tempat bagi nelayan untuk mendaratkan ikan. Kawasan harus terhubung dengan pembeli, pengolah, distributor, dan pasar yang dapat menyerap produksi secara berkelanjutan.

Rokhmin Dahuri: Produktivitas harus menghasilkan pendapatan bersih

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti risiko pembangunan yang memperbesar kapasitas penangkapan tanpa memperhitungkan kondisi stok ikan.

Dalam paparannya, ia menyebut sekitar 48 persen wilayah pengelolaan perikanan menghadapi kondisi penangkapan berlebih (overfishing). Angka tersebut menegaskan perlunya kehati-hatian sebelum pemerintah menambah kapasitas armada atau memperluas kegiatan penangkapan di kawasan yang sumber dayanya telah tertekan.

Apabila stok ikan menurun, penambahan kapal tidak otomatis meningkatkan hasil tangkapan. Nelayan justru dapat menghadapi persaingan yang lebih ketat, perjalanan melaut yang lebih jauh, konsumsi bahan bakar yang meningkat, dan biaya operasi yang semakin besar.

Rokhmin menekankan bahwa peningkatan produksi harus diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan bersih. Volume tangkapan yang besar tidak menjamin kesejahteraan apabila biaya bahan bakar, es, perbekalan, perawatan kapal, dan kebutuhan operasional lainnya menyerap sebagian besar penerimaan.

Karena itu, pendapatan bersih nelayan perlu menjadi indikator kinerja utama KNMP. Evaluasi program harus melihat apakah pengeluaran usaha dapat ditekan, nilai jual hasil tangkapan meningkat, dan nelayan memperoleh bagian manfaat yang lebih besar dari rantai nilai perikanan.

Untuk kawasan dengan sumber daya yang telah mengalami tekanan, pengembangan pengolahan, peningkatan nilai tambah, dan alternatif mata pencaharian dapat menjadi pilihan yang lebih tepat daripada terus menambah kapasitas penangkapan.

Rokhmin juga menyoroti keterbatasan akses pembiayaan. Menurut angka yang dipaparkannya, sektor kelautan dan perikanan hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total penyaluran kredit perbankan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter usaha perikanan, termasuk musim produksi, risiko cuaca, dan keterbatasan agunan nelayan kecil.

Akses kredit berbunga rendah dengan persyaratan yang realistis dapat membantu nelayan memperbaiki sarana produksi, mengembangkan usaha pengolahan, dan memperkuat posisi dalam rantai pemasaran.

Ia juga mendorong pengembangan fasilitas pengolahan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar agar kesempatan kerja serta nilai tambah ekonomi tidak seluruhnya berpindah ke pusat-pusat pengolahan di luar wilayah asal hasil tangkapan.

KNMP 2027: Perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal

Kepala Satuan Tugas Perencanaan KNMP 2027 Muhammad Abdi Suhufan kepada Pelakita.ID memaparkan perkembangan persiapan program melalui konsolidasi data, penilaian calon lokasi, dan penyusunan desain teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Dari 1.681 usulan awal pemerintah daerah, proses pembersihan data menghapus 137 entri duplikat dan 40 usulan dari kabupaten yang tidak memenuhi ketentuan. Proses tersebut menghasilkan 1.504 calon lokasi yang tervalidasi, tersebar di 37 provinsi dan 263 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan calon lokasi tersebut, 75,6 persen berasal dari usulan pemerintah daerah, sementara 24,4 persen berasal dari pemetaan prioritas spasial KKP. Satgas juga menyiapkan sekitar 4.000 calon lokasi untuk proses survei lapangan dan penilaian kelayakan.

Untuk memperkuat kualitas penilaian, satgas melibatkan 64 perguruan tinggi dan 43 organisasi masyarakat sipil melalui skema kerja sama yang berbeda. Sebanyak 64 pelatih utama juga telah menyelesaikan pelatihan untuk menyeragamkan metodologi evaluasi lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui KoboCollect yang terhubung dengan dasbor pemantauan digital. Sistem ini dirancang untuk membantu penilaian lokasi berdasarkan empat dimensi dan 15 indikator analitis.

Pendekatan tersebut penting karena penetapan lokasi tidak seharusnya semata-mata didasarkan pada usulan administratif atau ketersediaan lahan. Kelayakan kawasan perlu mempertimbangkan basis perikanan, kesiapan masyarakat, kondisi tapak, utilitas, peluang usaha, dan komitmen pemerintah serta pemangku kepentingan lokal.

Satgas menargetkan penyelesaian 600 desain teknis rinci (Detailed Engineering Design/DED) hingga Desember 2026, sementara desain lainnya dijadwalkan secara bertahap hingga Maret 2027.

Pendekatan desain juga diarahkan agar tidak menggunakan satu pola untuk semua lokasi. Enam model intervensi yang disiapkan mencakup integrasi perikanan tangkap dan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, budidaya dan pengolahan, perikanan tangkap dan wisata bahari, wisata bahari dan konservasi ekologi, serta model berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Keragaman model tersebut membuka peluang untuk menyesuaikan pembangunan dengan keunggulan setiap wilayah. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas data, ketepatan penetapan lokasi, dan kesiapan pengelolaan setelah fasilitas dibangun.

Dari proyek fisik menuju kesejahteraan yang terukur

Berbagai pandangan dalam FGD Kompas.id memperlihatkan bahwa tantangan terbesar KNMP bukan semata-mata membangun infrastruktur, melainkan menyatukan berbagai komponen yang menentukan keberhasilan usaha perikanan.

Ketersediaan fasilitas pascapanen harus terhubung dengan pasar. Dukungan teknologi harus sesuai dengan komoditas dan kapasitas nelayan. Peningkatan produksi harus mengikuti daya dukung sumber daya ikan. Sementara itu, pembiayaan, kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat perlu memastikan manfaat ekonomi tidak berhenti pada pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar.

Untuk itu, keberhasilan KNMP setidaknya perlu dinilai melalui lima indikator strategis: peningkatan pendapatan bersih nelayan, membaiknya daya tawar dan harga jual, berfungsinya fasilitas secara berkelanjutan, terjaganya sumber daya ikan, serta tumbuhnya usaha dan kesempatan kerja lokal.

Indikator tersebut perlu disertai pemantauan yang transparan, data dasar sebelum pembangunan, dan evaluasi berkala setelah kawasan beroperasi. Dengan begitu, pemerintah dapat membedakan keberhasilan penyelesaian proyek dari keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat.

KNMP memiliki peluang menjadi instrumen transformasi pesisir apabila kebijakan nasional mampu bertemu dengan pengetahuan ilmiah, pengalaman nelayan, kapasitas kelembagaan lokal, dan kebutuhan pasar. Infrastruktur adalah fondasi, tetapi ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan merupakan tujuan akhirnya.

Keberhasilan KNMP bukan hanya tentang berapa banyak kampung nelayan yang dibangun, melainkan berapa banyak nelayan yang memperoleh kehidupan lebih layak, usaha yang lebih kuat, dan masa depan yang tetap ditopang oleh laut yang sehat.

Editor: K. Azis