Trenggono: KNMP 2027 Basisnya Kebutuhan Nelayan, Data Akurat, dan Ketepatan Perencanaan

  • Whatsapp
MKP Sakti Wahyu Trenggono menyapa perwakilan Pemda dan NGO untuk bersama mengawal perencanaan KNMP, memastikan ketepatan dan kecepatan pengumpulan data untuk 2027 (dok: Pelakita.ID)
  • MKP Sakti Wahyu Trenggono memberikan arahan dan motivasi kepada tim persiapan dan perencanaan KNMP 2027 dalam pertemuan sekaligus bersilaturahmi dengan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kamis (22/10/2026).
  • Trenggono menegaskan KNMP merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada sumber daya laut.
  • Ia menggambarkan bagaimana petani memperoleh dukungan melalui pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, penyediaan benih, serta kebijakan penyerapan hasil panen oleh pemerintah. Berbagai dukungan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya intervensi yang terintegrasi. 

PELAKITA.ID — JAKARTA, 22 Oktober 2026 — Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan, tersedianya pabrik es, atau hadirnya fasilitas penyimpanan ikan.

Lebih dari itu, program ini harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir, memperbaiki akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur perikanan, serta membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

Pesan tersebut ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan arahan dan motivasi kepada tim persiapan dan perencanaan KNMP 2027 dalam pertemuan sekaligus silaturahmi bersama perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, serta Dinas Perikanan kabupaten/kota, Kamis (22/10/2026).

Tidak kurang 900 peserta hadir dalam pertemuan yang melibatkan unsur dari 37 provinsi se-Indonesia ini.

Pertemuan yang dipandu Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah sekaligus mematangkan persiapan survei dan penilaian calon lokasi KNMP 2027.

Evaluasi terhadap pelaksanaan KNMP tahap sebelumnya menjadi pijakan agar pembangunan berikutnya lebih tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi perikanan, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada momen tersebut, selain menyapa peserta pertemuan, Trenggono menegaskan bahwa KNMP merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada sumber daya laut.

“Ini adalah satu langkah yang menurut pandangan saya, setelah sekian lama sejak Indonesia merdeka, saatnya kita membangun masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut,” ujarnya.

Memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan nelayan

Dalam arahannya, Trenggono membandingkan dukungan pembangunan yang selama ini dinikmati sektor pertanian dengan tantangan yang masih dihadapi masyarakat perikanan tangkap.

Ia menggambarkan bagaimana petani memperoleh dukungan melalui pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, penyediaan benih, serta kebijakan penyerapan hasil panen oleh pemerintah. Berbagai dukungan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya intervensi yang terintegrasi untuk memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Sementara itu, ia menyoroti indikator kesejahteraan nelayan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Dalam paparannya, Trenggono menyebut nilai tukar nelayan masih berada di bawah angka 105, berbeda dengan nilai tukar petani yang menurut laporan yang diterimanya telah mencapai 131 persen.

Perbandingan tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap masyarakat nelayan, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir dengan akses terbatas terhadap infrastruktur, layanan, dan kegiatan ekonomi produktif.

Trenggono mengatakan, penugasan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghapus kemiskinan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi nelayan.

“Saya ingin bersama dengan Bapak-Ibu semua semangatnya menuju ke arah itu. Artinya, kita sama-sama membangun mereka agar betul-betul bisa sejahtera,” tegasnya.

Suasana pertemuan daring (dok: Pelakita.ID)

Infrastruktur harus menjawab persoalan di lapangan

Salah satu penekanan utama Menteri Trenggono adalah pentingnya memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Setiap kampung nelayan memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan berbeda sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan begitu saja.

Ia menggambarkan kondisi sebagian masyarakat pesisir yang tinggal di lingkungan dengan akses sulit dan keterbatasan infrastruktur, padahal kehidupan mereka sangat bergantung pada laut.

“Situasi seperti ini membutuhkan pemetaan yang cermat agar pembangunan benar-benar menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi warga,” sebutnya.

Menurut Trenggono, kebutuhan nelayan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk intervensi pemerintah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

“Tidak hanya sekadar kita membangun pabrik es atau menyiapkan cold storage, lalu menyiapkan sarana dan prasarana yang lain. Namun, kita mesti tahu persis supaya mereka bisa lebih sejahtera dan lebih efektif,” ujarnya.

Pabrik es, tempat penyimpanan dingin, akses jalan, maupun fasilitas pendukung lainnya akan memiliki nilai lebih besar apabila dirancang berdasarkan persoalan riil yang dihadapi nelayan dan rantai usaha perikanan setempat.

Data akurat menentukan keberhasilan KNMP 2027

Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan, Trenggono meminta dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, organisasi nonpemerintah, dan seluruh mitra yang terlibat dalam persiapan KNMP 2027.

Ia menempatkan ketersediaan data yang akurat sebagai salah satu fondasi utama dalam menentukan calon lokasi dan merancang intervensi pembangunan. Informasi yang dihimpun dari lapangan harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya, sehingga keputusan yang diambil tidak bertumpu pada asumsi atau gambaran umum semata.

Bagi Trenggono, seluruh unsur tersebut perlu bekerja dengan orientasi yang sama: memastikan bahwa lokasi yang dipilih dan fasilitas yang direncanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

“Yang diperlukan dari Bapak-Ibu semua adalah bantuan dan dukungan untuk mendapatkan data-data yang sesuai, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan tersebut,” katanya.

Kecepatan dan ketepatan harus berjalan bersama

Selain akurasi data, Trenggono meminta seluruh tim bekerja dengan cepat dan cermat dalam menyiapkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan KNMP 2027.

Kecepatan dibutuhkan agar tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal, sedangkan ketepatan diperlukan untuk menjaga mutu keputusan. Keduanya harus berjalan beriringan, terutama ketika tim melakukan survei, menilai kelayakan calon lokasi, dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.

Arahan Menteri Trenggono memberikan penekanan penting bagi arah pengembangan KNMP ke depan: pembangunan kawasan nelayan harus dimulai dengan pemahaman yang kuat terhadap manusia, wilayah, dan kegiatan ekonomi yang hendak diperkuat.

Pembangunan infrastruktur tetap diperlukan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan masyarakat, kondisi perikanan setempat, serta kemampuan kawasan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Persiapan KNMP 2027 menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas perencanaan sekaligus mengambil pelajaran dari pelaksanaan tahap sebelumnya. Data lapangan, koordinasi antarpihak, dan pemahaman terhadap kebutuhan nelayan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pesan Trenggono kepada pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan mitra pelaksana pada akhirnya mengarah pada satu tujuan bersama: menjadikan KNMP sebagai instrumen pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Dengan perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan yang tepat, serta kerja sama lintas sektor yang konsisten, KNMP 2027 diharapkan dapat melangkah lebih jauh dari pembangunan fisik menuju penguatan ekonomi pesisir yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Redaksi