PELAKITA.ID – JAKARTA — Masa depan kampung nelayan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, kesiapan masyarakat, dan kemampuan setiap kawasan mengembangkan potensi ekonominya. Prinsip inilah yang menjadi landasan penyiapan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima laporan perkembangan Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 dari ketua satgas, Muhammad Abdi Suhufan, di Gedung Mina Bahari I, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (21/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas konsolidasi data calon lokasi, penyiapan mitra pelaksana, pengembangan sistem digital, serta kesiapan survei dan perencanaan teknis pembangunan. Abdi, sebagaimana instruksi MKP, menekankan pentingnya membangun program berdasarkan data dan kebutuhan nyata masyarakat.

“Persiapan KNMP 2027 tidak hanya berfokus pada penentuan lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan setiap lokasi dipilih berdasarkan data, potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kesiapan di lapangan. Kita ingin program ini dirancang secara tepat sejak awal agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan nelayan,” jelas Abdi saat dikonfirmasi media ini.

Dikatakan Abdi, Menteri Trenggono memberi atensi pada luaran kerja Satgas, termasuk pengembangan dashboard yang menyajikan informasi mengenai karakteristik calon lokasi.

“Pak Menteri juga mendukung keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam survei agar penilaian lebih presisi dan sesuai dengan kondisi lapangan,” tambahnya.

Salah satu arahan utamanya adalah agar Detailed Engineering Design (DED) disusun secara spesifik untuk setiap lokasi, bukan menggunakan rancangan seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Konsolidasi 1.504 Usulan, Menyiapkan Sekitar 4.000 Calon Lokasi

Hingga 20 Oktober 2026, Satgas telah mengonsolidasikan 1.681 usulan awal pemerintah daerah. Setelah mengeliminasi 137 lokasi duplikat dan 40 lokasi di kabupaten yang tidak memenuhi kriteria, proses validasi menghasilkan 1.504 usulan akhir yang tersebar di 37 provinsi dan 263 kabupaten/kota.

Sebanyak 75,6 persen usulan berasal dari pemerintah daerah, sedangkan 24,4 persen berasal dari referensi lokasi hasil analisis nasional KKP. Dari keseluruhan usulan tervalidasi, 610 lokasi beririsan dengan referensi desa KKP dan 894 lainnya merupakan usulan di luar irisan tersebut.

“Data ini menjadi dasar penyaringan lanjutan untuk menyiapkan sekitar 4.000 calon lokasi yang akan dipertimbangkan dalam survei dan penilaian nasional. Angka tersebut merupakan daftar calon lokasi untuk proses survei, bukan jumlah lokasi yang telah ditetapkan untuk dibangun pada 2027,” jelas Abdi.

Disebutkan, keragaman calon lokasi memperlihatkan besarnya potensi ekonomi pesisir Indonesia. Kegiatan yang teridentifikasi mencakup perikanan tangkap laut, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, budidaya, hingga wisata bahari. Komoditasnya meliputi ikan pelagis kecil, ikan demersal dan karang, ikan pelagis besar, cumi-cumi, kepiting, udang, lobster, dan rumput laut.

Keragaman tersebut menegaskan bahwa pembangunan perlu berangkat dari potensi lokal, bukan sekadar daftar fasilitas yang sama untuk setiap kawasan.

Kolaborasi Kampus dan NGO Memperkuat Survei

Abdi mengungkapkan, untuk mendukung penilaian yang objektif dan mendalam, Satgas menyiapkan 64 perguruan tinggi—terdiri atas 34 perguruan tinggi negeri dan 30 perguruan tinggi swasta—serta 43 organisasi nonpemerintah atau NGO/LSM.

Sebanyak 43 NGO/LSM telah menandatangani perikatan kontrak Swakelola Tipe III, sementara perguruan tinggi disiapkan sebagai mitra melalui Swakelola Tipe II. Koordinasi pelaksanaan dibagi ke dalam tujuh wilayah regional.

Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi melalui metodologi, analisis teknis, dan penjaminan mutu. Sementara itu, NGO/LSM dapat memperkuat pemahaman terhadap kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dinamika lokal, dan penerimaan warga terhadap rencana pembangunan.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memahami kondisi riil kampung nelayan. Melalui survei yang terukur dan partisipatif, kita ingin menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap lokasi,” ujar Abdi.

Kolaborasi ini diharapkan menjadikan survei bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan proses untuk memahami kebutuhan dan peluang pengembangan setiap kampung nelayan secara menyeluruh.

Dashboard Digital untuk Perencanaan yang Lebih Presisi

Satgas mengembangkan sistem digital yang mengintegrasikan pengumpulan data lapangan, analisis penilaian, dan pemantauan kemajuan.

Pengumpulan data menggunakan KoboCollect, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi dan 15 indikator untuk menghasilkan pemetaan kesenjangan, pemeringkatan lokasi, serta rekomendasi kebutuhan pembangunan.

Dashboard monitoring memungkinkan perkembangan survei dan status kesiapan lokasi dipantau lintas wilayah. Sistem ini diharapkan membantu pengambil keputusan mengidentifikasi kebutuhan secara lebih terukur dan menyusun intervensi berdasarkan bukti lapangan.

Enam Model Pengembangan Sesuai Potensi Lokal

KNMP 2027 disiapkan melalui enam model intervensi yang dapat dipilih sesuai karakteristik setiap lokasi:

Pertama, perikanan tangkap dan budidaya, untuk memperkuat produksi dan memperluas sumber pasokan.

Kedua, perikanan tangkap dan pengolahan, untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.

Ketiga, budidaya dan pengolahan, untuk memperkuat hilirisasi serta pemasaran komoditas.

Keempat, perikanan tangkap dan wisata, untuk membuka peluang pendapatan tambahan melalui wisata bahari.

Kelima, wisata dan konservasi, untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Keenam, model terpadu, untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi kawasan.

“Keenam model tersebut bukan paket seragam. Pemilihannya harus berdasarkan hasil survei, kebutuhan masyarakat, potensi komoditas, kesiapan infrastruktur, dan peluang pasar,” jelas Abdi.

Dengan pendekatan ini, fasilitas yang dibangun diharapkan benar-benar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan memiliki peluang pemanfaatan jangka panjang.

Target 600 DED hingga Akhir 2026

Menteri Trenggono mengarahkan agar DED disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing lokasi. Sedikitnya 600 DED ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026, sedangkan penyusunan sisanya dilakukan secara bertahap hingga Maret 2027.

DED menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan hasil survei ke dalam rancangan teknis, spesifikasi pekerjaan, dan kebutuhan fasilitas. Namun, kualitas perencanaan tidak cukup diukur dari jumlah dokumen yang selesai. Setiap rancangan harus menjawab kebutuhan nyata, mempertimbangkan kondisi lahan, serta sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat.

Menteri juga meminta agar pendampingan penyiapan lokasi dilakukan secara serius dan solid. Jangan sampai desain teknis telah selesai, tetapi pembangunan menghadapi penolakan masyarakat karena persoalan yang seharusnya dapat diidentifikasi sejak awal.

Fasilitasi kesiapan akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, diskusi di tingkat kabupaten dan desa, penyusunan rencana aksi, serta verifikasi kesiapan lokasi. Pendekatan partisipatif ini penting untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat dukungan masyarakat, dan mengurangi risiko persoalan pada tahap konstruksi.

Memperkuat Kesiapan Menuju 2027

Pada periode Oktober–Desember 2026, Satgas memprioritaskan enam agenda: finalisasi calon lokasi survei, penyelesaian perikatan mitra, pelatihan tim penilai, pelaksanaan survei dan verifikasi, penyusunan DED, serta fasilitasi kesiapan lokasi.

Sebanyak 64 pelatih yang telah dipersiapkan melalui Training of Trainers (ToT) akan mendukung pembekalan mitra penilai di 37 provinsi. Pelaksanaan juga diperkuat dengan instrumen digital, modul, dan mekanisme pengendalian mutu.

Menteri berharap perguruan tinggi dan NGO/LSM turut mengomunikasikan KNMP kepada publik melalui kanal masing-masing maupun narasi bersama. Komunikasi tersebut diharapkan menghadirkan informasi positif yang berbasis data dan mencerminkan potensi serta aspirasi masyarakat pesisir.

Menteri juga mendorong penyusunan buku KNMP yang merekam beragam perspektif, pengalaman, dan cerita dari kegiatan survei 2027. Dokumentasi tersebut berpotensi menjadi sumber pembelajaran bagi pengembangan kampung nelayan di masa depan.

Di depan MKP Trenggono, Abdi menyatakan bahwa persiapan KNMP 2027 menunjukkan upaya membangun pendekatan pembangunan pesisir yang lebih berbasis data, kolaboratif, dan sesuai kebutuhan lokal.

“Konsolidasi usulan, keterlibatan kampus dan NGO, pengembangan sistem digital, serta penyusunan DED menjadi fondasi bagi pelaksanaan program,” kata dia.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas data, ketepatan rancangan, kesiapan lahan, dan penerimaan masyarakat berjalan beriringan.

Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lokasi yang direncanakan, tetapi juga oleh kemampuan fasilitas yang dibangun untuk mendukung produktivitas, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekonomi nelayan.

KNMP 2027 membawa pesan penting: masa depan kampung nelayan harus dibangun dari potensi dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Dengan perencanaan yang presisi, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat sejak awal, program ini diharapkan menjadi pijakan bagi kampung nelayan yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Redaksi