PELAKITA.ID – Kesejahteraan nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun kepemimpinan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dikembangkan secara terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mengusung semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Diluncurkan pada 2025, KNMP menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sejalan dengan agenda strategis nasional dalam Asta Cita. Pelaksanaannya juga berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Melalui program ini, pemerintah berupaya mentransformasi kawasan pesisir dan sentra budidaya menjadi pusat ekonomi kelautan dan perikanan yang produktif, berdaya saing, serta berkelanjutan. KNMP dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas dan mengintegrasikan berbagai mata rantai usaha perikanan dalam satu kawasan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa KNMP akan dilengkapi berbagai infrastruktur pendukung untuk memperkuat kegiatan usaha nelayan. Fasilitas tersebut mencakup pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, unit pengolahan hasil laut, perumahan, serta fasilitas sosial.
Presiden juga menyoroti besarnya potensi ekonomi sektor perikanan Indonesia yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).
Sejak dimulai pada 2025, pembangunan KNMP telah mencapai 100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 65 kampung nelayan pada tahap pertama telah beroperasi, sedangkan 35 lokasi lainnya masuk dalam tahap pembangunan kedua. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 5.000 KNMP di seluruh Indonesia pada 2029.
Perluasan program tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi masing-masing kawasan pesisir.
Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membentuk ekosistem usaha perikanan yang mampu menopang kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat dukungan APBN untuk pembangunan KNMP mencapai Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun kawasan beserta fasilitas pendukung yang diperlukan dalam kegiatan usaha nelayan.
Produktivitas Meningkat, Pendapatan Nelayan Bertambah
Dampak pembangunan KNMP terhadap aktivitas ekonomi nelayan terlihat di Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang ditetapkan KKP sebagai lokasi percontohan. Kehadiran fasilitas pendukung di kawasan tersebut mendorong perubahan pada produktivitas penangkapan ikan, penjualan hasil tangkapan, dan pendapatan nelayan.
Berdasarkan data KKP, produksi ikan di Samber-Binyeri meningkat 121%, dari 552 kilogram per bulan menjadi 1.221 kilogram per bulan. Peningkatan produksi tersebut diikuti kenaikan nilai penjualan ikan sebesar 90%, dari Rp10,8 juta menjadi Rp20,5 juta per bulan.
Pendapatan nelayan juga tercatat naik 89%, dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan. Selain itu, dukungan fasilitas melaut memungkinkan nelayan memperpanjang waktu operasional dari sembilan hari menjadi 13 hari.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan sarana pendukung perikanan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat pesisir.
Dengan dukungan penyimpanan, pengolahan, serta pemasaran, hasil tangkapan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas.
Dari Samber-Binyeri, pengiriman hasil perikanan telah dilakukan sebanyak 15 kali dengan total volume 231 ton dan nilai mencapai Rp4,36 miliar. Distribusi tersebut menjangkau sejumlah kota, antara lain Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.
KNMP Tongke-Tongke Kembangkan Usaha Pengolahan Tuna
Perkembangan serupa juga terlihat di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sejak mulai beroperasi pada Mei 2026, KNMP di kawasan ini menunjukkan potensi dalam meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Dalam kurun waktu empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di Tongke-Tongke meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Aktivitas operasional kawasan tersebut juga menyerap 39 tenaga kerja lokal dan menarik 80 anggota koperasi.
Kegiatan ekonomi yang berkembang di Tongke-Tongke tidak terbatas pada penjualan ikan segar. Kawasan ini juga mulai mengembangkan pengolahan tuna menjadi produk tuna loin, yakni potongan daging tuna yang dipersiapkan untuk kebutuhan industri pengolahan dan pasar.
Melalui kemitraan koperasi, pengiriman produk tuna loin telah mencapai 65 ton dengan nilai Rp2,54 miliar. Pada 27 September 2026, kawasan tersebut kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.
Pengembangan usaha pengolahan ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekonomi perikanan tidak harus berhenti pada kegiatan penangkapan dan penjualan ikan mentah.
Pengolahan hasil tangkapan membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal.
Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol. Victor Gustaaf Manoppo, menilai konsistensi pengiriman produk perikanan dari Tongke-Tongke sebagai indikasi berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.
“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.
Bupati Sinjai Ratnawati Arif juga menilai KNMP berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Menurutnya, keberadaan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran dapat membantu menjaga kualitas produk sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
Ia menekankan bahwa manfaat program tersebut akan semakin optimal apabila seluruh fasilitas yang tersedia dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.
Menuju Ekosistem Perikanan yang Terintegrasi
Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan KNMP secara bertahap hingga mencapai target 5.000 lokasi pada 2029. Perluasan tersebut diharapkan memperkuat peran kawasan pesisir dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Melalui integrasi infrastruktur, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan kelembagaan koperasi, KNMP diarahkan untuk membangun sistem usaha perikanan yang lebih terhubung. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil tangkapan mereka.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah kampung nelayan yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan setiap kawasan dalam mengoperasikan fasilitas secara berkelanjutan, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan demikian, KNMP menjadi bagian dari upaya transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dari pendekatan yang berfokus pada penyediaan sarana menuju pembangunan ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan.
(AMY–Humas Kemensetneg)
