- Di sejumlah lokasi, masyarakat masih menjalani kehidupan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kampung nelayan masih membutuhkan perhatian yang lebih besar, terencana, dan berkelanjutan.
- Kondisi itu pula yang memperkuat pentingnya pembangunan KNMP dalam skala nasional. Dengan target pengembangan hingga 5.000 kampung nelayan, program ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembangunan dan memperbaiki dukungan terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
PELAKITA.ID – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan bagian dari evolusi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memperkuat kehidupan masyarakat pesisir.
Program ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan bertolak dari pengalaman panjang KKP menjalankan berbagai inisiatif pembangunan perikanan selama lebih dari dua dekade, termasuk minapolitan, industrialisasi perikanan, dan beragam program unggulan yang berkembang pada setiap periode kepemimpinan.
Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, menjelaskan bahwa pengalaman dari berbagai program tersebut menjadi pembelajaran penting bagi KKP untuk terus menyempurnakan pendekatan pembangunan.
Program yang terbukti berhasil dapat dilanjutkan dan dikembangkan, sementara pengalaman yang belum memberikan hasil optimal menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Dalam paparannya pada Training of Trainers (ToT) Anggota Satgas KNMP, Abdi menekankan bahwa salah satu perubahan mendasar yang dibawa KNMP adalah pergeseran dari pendekatan pembangunan yang cenderung sektoral menuju pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.
“Jika sebelumnya masing-masing unit kerja dapat menjalankan program sesuai bidangnya, KNMP berupaya melihat pembangunan kampung nelayan sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan,” ucapnya di hadapan lebih 60-an peserta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Pendekatan tersebut, kata Abdi, menempatkan pembangunan infrastruktur dalam hubungan yang lebih luas dengan potensi kawasan, kegiatan ekonomi, fasilitas pengolahan dan pendinginan hasil perikanan, konektivitas antarkawasan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan.
“Seluruh unsur itu perlu direncanakan secara terpadu agar pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan manfaat yang dirasakan masyarakat nelayan,” kata Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Sakto Wahyu Trenggono ini.
Menurut Abdi, pendekatan holistik tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan KNMP. Perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan bagaimana suatu kawasan bekerja, apa potensi yang dapat dikembangkan, fasilitas apa yang dibutuhkan, serta bagaimana hubungan kawasan tersebut dengan wilayah lain dan jaringan ekonomi perikanan yang lebih luas.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tersedianya bangunan atau sarana pendukung.
Infrastruktur perlu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, aktivitas usaha, akses pasar, serta kemampuan kelembagaan setempat untuk mengelolanya. Cara pandang ini membuka ruang bagi perencanaan yang lebih menyeluruh dan membantu memastikan bahwa investasi pembangunan memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari nelayan.
Urgensi pendekatan
Urgensi pendekatan tersebut berangkat dari kondisi nyata kampung-kampung nelayan yang selama ini dijumpai para penyuluh, peneliti, dan jajaran KKP ketika turun ke lapangan.
Di sejumlah lokasi, masyarakat masih menjalani kehidupan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kampung nelayan masih membutuhkan perhatian yang lebih besar, terencana, dan berkelanjutan.
Kondisi itu pula yang memperkuat pentingnya pembangunan KNMP dalam skala nasional. Dengan target pengembangan hingga 5.000 kampung nelayan, program ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembangunan dan memperbaiki dukungan terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Abdi mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan dalam jumlah ribuan lokasi secara serentak merupakan pekerjaan yang luar biasa, bahkan bagi KKP sendiri.
“Pengalaman sebelumnya dalam menjalankan program di puluhan, ratusan, atau sejumlah titik tertentu menjadi bekal penting, tetapi perlu dikembangkan lebih jauh untuk menjawab kebutuhan program dengan cakupan yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Besarnya target tersebut membutuhkan kemampuan organisasi yang sejalan dengan skala pekerjaan.
Koordinasi lintas unit, kesiapan sumber daya manusia, kualitas perencanaan, serta kemampuan mengelola informasi dari berbagai wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program. Tantangan ini sekaligus mendorong KKP untuk memperkuat sistem kerja, memperjelas pembagian peran, dan membangun pemahaman bersama di antara seluruh pihak yang terlibat.
Dalam konteks itulah, keberadaan Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 memiliki arti strategis. Satgas tidak hanya mendukung proses identifikasi calon lokasi, tetapi juga membantu memastikan bahwa setiap usulan daerah dapat dipahami berdasarkan kondisi faktual, potensi, kebutuhan, dan tingkat kesiapan kawasan.
Abdi menegaskan pentingnya pemahaman internal di lingkungan Satgas terhadap latar belakang, tujuan, serta pendekatan yang digunakan dalam program KNMP.
Pemahaman tersebut diperlukan agar anggota Satgas memiliki perspektif yang sama ketika berinteraksi dengan pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Pengetahuan mengenai konsep pembangunan yang holistik harus diterjemahkan menjadi kemampuan kerja di lapangan. Surveyor perlu memahami informasi apa yang harus dikumpulkan, kondisi apa yang harus diperiksa, dan bagaimana memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan.
Sementara itu, fasilitator perlu mampu membangun komunikasi dengan masyarakat, menggali kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi, serta membantu merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi setempat.
“Melalui proses tersebut, usulan lokasi tidak semata-mata diperlakukan sebagai dokumen administratif yang diajukan pemerintah kabupaten atau kota. Setiap usulan perlu dipahami sebagai gambaran kebutuhan suatu kawasan yang harus diperiksa secara objektif, sehingga keputusan perencanaan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Abdi.
Pendekatan berbasis data menjadi penting karena kondisi kampung nelayan sangat beragam. Setiap lokasi memiliki karakteristik, potensi perikanan, persoalan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan hubungan ekonomi yang berbeda. Karena itu, pemahaman terhadap kondisi lapangan menjadi landasan untuk menghindari pendekatan seragam yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan.
Asesmen yang baik juga membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan jenis intervensi yang direncanakan. Fasilitas pengolahan, pabrik es, cold storage, dan sarana pendukung lainnya perlu dipertimbangkan berdasarkan aktivitas perikanan, kebutuhan pengguna, serta kemungkinan pemanfaatan dan pengoperasiannya. Dengan cara ini, pembangunan fisik dapat direncanakan sebagai bagian dari sistem ekonomi kawasan, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.
Perlu kesiapan lahan pendukung
Selain memperkuat kualitas perencanaan, Abdi menyoroti pentingnya memperhitungkan waktu dan tahapan pelaksanaan. Pembangunan fisik harus diikuti kesiapan instalasi peralatan dan penyediaan layanan pendukung.
Pengadaan dan pemasangan fasilitas, distribusi logistik, serta kesiapan operasional memerlukan perhitungan waktu yang cermat, terlebih ketika berhadapan dengan periode libur akhir tahun dan hari besar keagamaan yang dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kampung nelayan membutuhkan perencanaan yang menyatukan aspek teknis, administratif, logistik, dan operasional. Ketepatan dalam menyusun tahapan kerja akan membantu seluruh pihak mengantisipasi kendala lebih awal, mengatur prioritas, dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan bergerak sesuai sasaran.
Dalam paparannya, Abdi juga menyampaikan gambaran mengenai besarnya target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengaitkan percepatan pembangunan KNMP dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar perkembangan program dapat ditunjukkan secara nyata, termasuk melalui rencana penyampaian capaian pembangunan dalam pidato tahunan di hadapan MPR pada 2027.
Ia turut menjelaskan bahwa berdasarkan dashboard yang dibahas dalam evaluasi KKP, realisasi fisik pada kelompok pembangunan yang sedang ditinjau ketika itu masih sekitar 15 persen. Angka tersebut menjadi konteks penting bagi upaya percepatan pekerjaan menuju target akhir tahun, khususnya untuk tipe penyangga, serta kelompok Tip-Hub yang menurut paparannya juga sedang dikejar penyelesaiannya.
“Informasi tersebut memperlihatkan besarnya perhatian terhadap pencapaian target dan kebutuhan untuk memperkuat pengendalian pelaksanaan,” kata dia.
Pada saat yang sama, lanjutnya, percepatan perlu didukung perencanaan yang matang, koordinasi yang konsisten, serta kesiapan fasilitas agar penyelesaian pekerjaan dapat diikuti dengan pemanfaatan yang optimal.
Bagi Satgas KNMP 2027, pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan menjadi bekal untuk menyiapkan proses perencanaan berikutnya dengan lebih baik.
Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diperiksa sejak awal, memperkuat standar asesmen, serta memastikan bahwa informasi mengenai kesiapan lokasi dan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
KNMP sebagai pendekatan holistik
transformasi yang dibawa KNMP bukan hanya menyangkut besarnya jumlah kampung yang akan dibangun, tetapi juga perubahan cara pemerintah merencanakan pembangunan masyarakat nelayan.
“Pendekatan holistik, pemanfaatan data lapangan, penguatan konektivitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan unsur yang saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tegas Abdi.
Kata dia, melalui penguatan kapasitas surveyor dan fasilitator, Satgas KNMP 2027 diharapkan mampu membantu KKP memahami kondisi setiap calon lokasi secara lebih utuh. Informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, disertai pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi kawasan, menjadi fondasi penting bagi perencanaan yang berkualitas.
Dengan demikian, KNMP dapat terus dikembangkan sebagai upaya membangun kampung nelayan yang tidak hanya lebih baik secara fisik, tetapi juga lebih terhubung secara ekonomi, lebih kuat secara kelembagaan, dan lebih mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Skala pembangunan yang besar membutuhkan kerja yang terkoordinasi, sementara kualitas asesmen sejak tahap awal menjadi salah satu penentu agar setiap langkah pembangunan memberikan manfaat nyata bagi nelayan Indonesia,” kuncinya.
Redaksi
