Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 lokasi KNMP, sementara survei dan verifikasi akan dilakukan terhadap hampir 4.000 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada 2028, target kumulatif pembangunan diharapkan mencapai sekitar 5.000 lokasi KNMP.
PELAKITA.ID – Pemerintah menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027. Melalui Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP, proses penentuan lokasi, verifikasi lapangan, fasilitasi kesiapan, hingga penyusunan perencanaan teknis dirancang lebih terukur agar pembangunan tidak hanya tepat lokasi, tetapi juga memiliki kesiapan sosial, legal, teknis, dan kelembagaan.
Langkah tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya skala program yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program strategis nasional KKP di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 lokasi KNMP, sementara survei dan verifikasi akan dilakukan terhadap hampir 4.000 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada 2028, target kumulatif pembangunan diharapkan mencapai sekitar 5.000 lokasi KNMP.
Menurut Ketua Satuan Tugas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, skala tersebut membuka ruang kolaborasi yang jauh lebih luas.
”KNMP tidak hanya membutuhkan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pengetahuan akademik, pengalaman pendampingan masyarakat, kapasitas riset, serta jejaring sosial yang dimiliki perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau NGO,” terang Abdi yang juga Tenaga Ahli Perlindungan Nelayan dan Awal Kapal Perikanan KKP di depan peserta Sosialisasi Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 melalui platform daring dan luring, Selasa, 29 September 2026.
Dikatakan Abdi, penguatan proses persiapan tersebut berangkat dari pengalaman pelaksanaan survei pada awal 2026.
Ketika itu, kata dia, survei dilakukan secara internal oleh staf KKP. Dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah keterbatasan, terutama adanya perbedaan antara proposal atau usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota dengan kondisi riil di lapangan.
Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting. Satgas kemudian memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi dan NGO untuk memperkuat kapasitas survei sekaligus meningkatkan akurasi data.
Melibatkan Perguruan Tinggi dan NGO
Ilham, perwakilan Satgas Persiapan dan Perencananaan KNMP 2027, saat memberikan paparan terkait proses persiapan dan perencanaan KNMP 2027, menyebutkan KKP telah membangun jejaring dengan hampir 100 mitra, terdiri atas perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan NGO. Khusus perguruan tinggi negeri, sekitar 77 PTN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
”Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa KNMP memiliki peluang untuk berkembang menjadi program kolaborasi pengetahuan berskala nasional. Perguruan tinggi tidak hanya ditempatkan sebagai tenaga survei, tetapi dapat berperan dalam riset sosial-ekonomi, pemetaan potensi desa, analisis kelembagaan, desain pengembangan usaha, penguatan kapasitas masyarakat, hingga evaluasi dampak program,” jelas Ilham melalui pertemuan daring dan luring yang dihadiri 200-an peserta dari seluruh Indonesia.
Pada saat yang sama, ujar Ilham, NGO dapat memperkuat dimensi yang membutuhkan pengalaman lapangan, terutama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memahami dinamika sosial, menjangkau kelompok rentan, memfasilitasi partisipasi, serta mendampingi komunitas agar terlibat sejak tahap persiapan.
”Kemitraan tersebut dapat bergerak dari pola survei bersama menuju ekosistem pembelajaran bersama. Pemerintah membawa mandat kebijakan dan sumber daya program, perguruan tinggi membawa pengetahuan dan metodologi, sedangkan NGO membawa pengalaman pendampingan serta kedekatan dengan masyarakat dan jejaring lokal,” tambahnya.
Perguruan tinggi sebagai mitra pengetahuan
Dalam paparannya, Ilham menyebut, keterlibatan perguruan tinggi memberikan peluang strategis untuk memastikan pembangunan KNMP memiliki basis pengetahuan yang kuat.
”Kampus memiliki sumber daya manusia multidisiplin yang dapat membaca persoalan kampung nelayan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, kelembagaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia,” sebutnya.
Peluang tersebut, kata dia, penting karena setiap kampung nelayan memiliki karakter berbeda. Ada lokasi yang kuat pada perikanan tangkap, ada yang memiliki potensi budidaya, pengolahan hasil perikanan, perdagangan, wisata bahari, hingga usaha jasa lainnya.
”Karena itu, desain KNMP membutuhkan pemahaman terhadap potensi lokal dan rantai nilai ekonomi yang berkembang di masing-masing wilayah,” lanjutnya.
Perguruan tinggi juga dapat menjadi mitra untuk membangun baseline data, melakukan kajian sosial-ekonomi, mengembangkan model bisnis masyarakat, mengukur perubahan pendapatan, serta melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program setelah infrastruktur selesai dibangun.
Jika dikembangkan secara konsisten, kerja sama tersebut memungkinkan KNMP memiliki knowledge base yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Kampus tidak hanya datang ketika survei berlangsung, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran program dalam jangka menengah dan panjang.
NGO memperkuat dimensi masyarakat
Ruang kolaborasi yang sama pentingnya terbuka bagi NGO. Organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman berinteraksi dengan komunitas, termasuk dalam isu pesisir, perikanan, lingkungan, perempuan, pemuda, kelembagaan lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Peran tersebut menjadi relevan karena kesiapan KNMP bukan hanya persoalan tersedianya lahan atau kesiapan dokumen teknis. Penerimaan masyarakat, aspirasi nelayan, hubungan antar-kelompok, kepemimpinan lokal, dan kemampuan masyarakat mengelola fasilitas setelah pembangunan juga menentukan keberlanjutan program.
NGO dapat menjadi jembatan antara desain kebijakan dan realitas masyarakat. Mereka dapat membantu memastikan bahwa suara nelayan, perempuan, kelompok usaha, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya tidak berhenti sebagai informasi dalam laporan survei, tetapi diterjemahkan ke dalam perencanaan yang lebih responsif.
Dalam konteks tersebut, NGO memiliki peluang menjadi mitra fasilitasi sosial, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pendampingan kelompok usaha, penguatan literasi lingkungan, hingga pemantauan sosial terhadap perkembangan KNMP.
Dari data menuju verifikasi lapangan
Satgas telah melakukan pemetaan awal menggunakan berbagai sumber data, antara lain Podes, Kusuka, serta statistik perikanan. Dari pemetaan tersebut teridentifikasi sekitar 4.000 titik desa dan kelurahan yang menjadi calon lokasi survei dari Sabang sampai Merauke.
Data awal tersebut kemudian tidak langsung diterjemahkan menjadi keputusan pembangunan. Setiap lokasi harus melewati proses identifikasi, survei, verifikasi, penilaian, fasilitasi kesiapan, dan perencanaan teknis.
Di sinilah kolaborasi perguruan tinggi dan NGO menjadi penting. Data administratif dapat memberikan gambaran awal, sementara survei lapangan menghadirkan gambaran faktual mengenai kondisi masyarakat, potensi ekonomi, status lahan, infrastruktur, lingkungan, kelembagaan, serta kebutuhan lokal.
Dengan hampir 4.000 titik diverifikasi untuk kemudian memilih 2.000 lokasi pembangunan, proses seleksi diharapkan memiliki basis informasi yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lima prinsip menjadi pagar kualitas
Ilham menjelaskan, untuk menjaga konsistensi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak mitra di berbagai wilayah, Satgas menetapkan lima prinsip utama sebagai standar bersama.
Pertama, satu standar. Seluruh mitra akan menggunakan petunjuk teknis, metodologi, instrumen penilaian, dan sistem data yang seragam. Sebelum turun ke lapangan, tim mitra akan mendapatkan pembekalan melalui Training of Trainers (ToT).
Kedua, berbasis bukti atau evidence-based. Setiap hasil verifikasi harus didukung bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh penting adalah kepastian status legalitas lahan, termasuk sertifikat tanah desa atau dokumen hibah pemerintah daerah.
Ketiga, partisipatif. Proses persiapan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemerintah desa, komunitas nelayan, serta pelaku usaha lokal. Prinsip ini memberikan ruang yang besar bagi perguruan tinggi dan NGO untuk memastikan informasi dari masyarakat masuk secara proporsional dalam proses perencanaan.
Keempat, akuntabel. Pembagian peran harus jelas, kualitas data dikontrol, dan seluruh hasil pekerjaan dapat ditelusuri. Prinsip ini penting mengingat jumlah lokasi dan mitra yang terlibat cukup besar.
Kelima, independen dan objektif. Mitra dituntut menjaga profesionalisme dan menghindari benturan kepentingan sehingga penilaian lokasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Dia juga menyebut, secara keseluruhan, output kerja sama dirancang dalam dua kelompok besar: Profil Lokasi KNMP untuk 4.000 titik survei dan dokumen perencanaan teknis berupa DED serta RAB untuk 2.000 lokasi terpilih.
Pada tahap ini, perguruan tinggi juga memiliki ruang untuk mengembangkan inovasi desain yang sesuai dengan karakter lokal. Arsitektur kawasan, teknologi pengolahan hasil perikanan, energi, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga sistem informasi dapat dikembangkan melalui riset terapan yang melibatkan kampus bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Seluruh proses pengumpulan data juga akan diperkuat dengan sistem berbasis digital. Sistem tersebut akan merekam koordinat lokasi secara presisi, dokumentasi foto, serta berbagai data pendukung lainnya.
Digitalisasi memberikan nilai penting bagi program berskala nasional seperti KNMP.
Data lokasi tidak hanya tersimpan sebagai narasi, tetapi memiliki jejak dokumentasi yang dapat ditelusuri kembali.
Di ujung penjelasan, Ilham menyampaikan bahwa skema yang disiapkan Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP menunjukkan bahwa pembangunan 2.000 kampung nelayan pada 2027 dipersiapkan melalui tahapan yang semakin terstruktur.
”Hampir 4.000 lokasi disurvei, diverifikasi dan dinilai; 2.000 lokasi disiapkan dengan DED dan RAB; sementara persoalan legal, sosial, dan teknis diupayakan ditemukan sebelum konstruksi dimulai,” ujar Ilham.
Redaksi
