Penentuan lokasi tidak lagi hanya mengandalkan daftar usulan yang tersedia. Setiap calon lokasi akan dinilai berdasarkan kebutuhan, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan dan aksesibilitas. Kerangka penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama.
PELAKITA.ID – Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027. Untuk memastikan pembangunan tersebut lebih terarah, sekitar 4.000 calon lokasi akan terlebih dahulu disurvei, diverifikasi, dan dinilai sepanjang Oktober hingga November 2026.
Targetnya, seluruh proses perencanaan untuk 2.000 lokasi prioritas telah rampung pada Desember 2026 sehingga pembangunan dapat dimulai lebih awal pada 2027.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengakselerasi proses, memastikan persiapan dan perencanaan target lebih efektif dan membuka akses keterlibatan perguruan tinggi hingga NGO untuk ikut menjajaki kelayakan lokasi KNMP.
Informasi tersebut disebutkan Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, sekaligus Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP, Mohammad Abdi pada sosialisasi KNPM untuk perguruan tinggi dan NGO di Jakarta, 29 September 2026.
Dikatakan Abdi, pola ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas perencanaan agar pembangunan kampung nelayan tidak sekadar mengejar jumlah lokasi, tetapi sesuai kebutuhan dan karakter wilayah.
Dia menyebutkan, persiapan tersebut dilakukan melalui Satgas Persiapan dan Perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat atau NGO.
Pelibatan berbagai pihak diperlukan karena cakupan lokasi yang akan disurvei cukup luas, sementara pemerintah membutuhkan dukungan sumber daya untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Empat Dimensi Penilaian
Penentuan lokasi tidak lagi hanya mengandalkan daftar usulan yang tersedia. Setiap calon lokasi akan dinilai berdasarkan kebutuhan, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan dan aksesibilitas. Kerangka penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama.
Dimensi kebutuhan berbobot 30 persen, mencakup kondisi demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan serta kebutuhan terhadap intervensi pembangunan.
Potensi kelautan dan perikanan juga berbobot 30 persen, sedangkan kesiapan lokasi berbobot 25 persen. Adapun keterhubungan dan aksesibilitas berbobot 15 persen.
Setiap indikator akan dinilai menggunakan sistem scoring. Salah satu skema yang disiapkan menggunakan nilai 1, 3, dan 5, yang menggambarkan kondisi kurang, sedang, dan baik.
Dengan sistem tersebut, proses seleksi diharapkan lebih berbasis data dan bukti, sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dari sekitar 4.000 lokasi yang akan dinilai, pemerintah akan memilih 2.000 lokasi prioritas untuk pembangunan 2027. Lokasi yang belum masuk prioritas tidak serta-merta gugur, tetapi dapat diarahkan untuk tahapan pembangunan berikutnya.
4.000 Calon Lokasi
Data awal sekitar 4.000 calon lokasi akan menjadi referensi dalam penyusunan daftar survei. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena pemerintah daerah dapat mengusulkan lokasi tambahan atau melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi wilayah.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah memperoleh formulir pengusulan lokasi. Data yang masuk selanjutnya akan disaring dan diperiksa oleh Satgas sebelum ditetapkan sebagai daftar lokasi yang akan diverifikasi di lapangan.
Proses survei, verifikasi, dan penilaian direncanakan berlangsung mulai minggu kedua Oktober hingga minggu kedua November 2026. Sebelum menjalankan tugas, perguruan tinggi dan NGO yang terlibat akan memperoleh pembekalan melalui training of trainers atau TOT.
Satgas selanjutnya akan melakukan monitoring, pengendalian mutu, serta verifikasi terhadap hasil survei. Mekanisme ini penting untuk memastikan data lapangan yang menjadi dasar penentuan lokasi memiliki kualitas dan standar penilaian yang relatif seragam.
Kesiapan Lokasi Menjadi Perhatian
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan lokasi benar-benar siap sebelum pembangunan fisik dimulai. Pengalaman pembangunan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan kesiapan dapat muncul ketika kontraktor sudah berada di lapangan.
Beberapa persoalan yang dapat terjadi antara lain status lahan yang belum jelas, perubahan atau perpindahan lokasi, hingga keberatan dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Situasi semacam ini berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan sekaligus memengaruhi waktu dan kualitas pekerjaan.
Karena itu, fasilitasi kesiapan lokasi ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam tahapan persiapan. Perguruan tinggi dan NGO tidak hanya diharapkan membantu survei dan penilaian, tetapi juga mendukung proses fasilitasi agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kesiapan yang memadai.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan KNMP tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan konstruksi. Sebelum infrastruktur dibangun, pemerintah perlu memastikan aspek sosial, kelembagaan, lahan, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi telah dipetakan.
Model Tidak Lagi Seragam
Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan yang juga Ketua Satgas Persiapan dan Pelaksanaan, Mohammad Abdi, menyebutkan, perubahan pendekatan juga terjadi pada desain pembangunan.
”Jika sebelumnya pembangunan cenderung menggunakan satu prototipe, ke depan model KNMP akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah,” ujar Abdi.
Sejumlah model yang disiapkan antara lain integrasi perikanan tangkap dengan pengolahan hasil perikanan, perikanan tangkap dengan budidaya, serta perikanan tangkap dengan wisata bahari.
Model lainnya dapat menggabungkan kegiatan budidaya dengan pengolahan hasil atau mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi dalam satu kawasan. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi masyarakat pesisir.
Pendekatan berbasis potensi wilayah tersebut juga membuka ruang bagi setiap kampung nelayan untuk memiliki karakter pengembangan yang berbeda. Kampung yang memiliki basis perikanan tangkap tidak harus diperlakukan sama dengan wilayah yang memiliki potensi budidaya, pengolahan hasil, atau wisata bahari.
Mengejar Target 5.000 Kampung
Pembangunan 2.000 lokasi pada 2027 merupakan bagian dari target yang lebih besar, yakni pengembangan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dalam beberapa tahun pelaksanaan program.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya telah melaksanakan pembangunan dalam beberapa tahap. Tahap pertama mencakup 65 lokasi, tahap kedua 35 lokasi, dan tahap ketiga 1.261 lokasi. Untuk tahapan berikutnya, pemerintah menyiapkan 2.000 lokasi pada 2027.
”Skala program yang semakin besar membuat kebutuhan terhadap sistem perencanaan, verifikasi, pendampingan, serta pengelolaan program menjadi semakin penting. Karena itu, Satgas Survei dan Perencanaan dirancang melibatkan unsur pemerintah serta tenaga non-PNS, termasuk perguruan tinggi dan NGO,” sebut Abdi.
Dengan mekanisme tersebut, kata Abdi, sekitar 4.000 lokasi akan terlebih dahulu dipetakan dan dinilai.
Hasil penilaian kemudian menjadi dasar penetapan 2.000 lokasi yang diprioritaskan pada 2027, sementara lokasi lainnya dapat menjadi bagian dari tahapan berikutnya.
Gagasan Badan Khusus
Dalam pembahasan persiapan program, turut muncul kembali gagasan mengenai pembentukan badan khusus yang menangani pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih secara lebih terpadu.
Gagasan tersebut berkaitan dengan skala program yang semakin besar serta kebutuhan koordinasi lintas sektor. Pengelolaan kampung nelayan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, kelembagaan masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir, hingga keberlanjutan usaha.
Dengan perencanaan yang ditargetkan selesai pada Desember 2026, pemerintah ingin memastikan pembangunan 2027 memiliki waktu pelaksanaan yang lebih memadai.
Disebutkan Abdi, perencanaan lebih awal juga diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan yang bersumber dari persoalan lokasi dan kesiapan masyarakat.
Ukuran keberhasilan KNMP tidak hanya terletak pada berapa banyak kampung yang berhasil dibangun.
”Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur tersebut benar-benar digunakan, kegiatan ekonomi tumbuh, masyarakat memperoleh manfaat, dan potensi kelautan serta perikanan dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” terang Abdi.
Abdi Optimis, jika proses survei, penilaian, fasilitasi, dan perencanaan dapat berjalan konsisten, pembangunan 2.000 kampung pada 2027 dapat menjadi tahapan penting menuju target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus memperkuat basis ekonomi masyarakat pesisir.
Redaksi
