PELAKITA.ID- Takalar, 18 September 2026 — Safari Jumat Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Jumat (18/9/2026), tidak sekadar menjadi agenda keagamaan, tetapi juga ruang perjumpaan langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendengar berbagai kebutuhan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan untuk mendukung fasilitas keagamaan sekaligus kebutuhan lahan pekuburan masyarakat Desa Banyuanyara.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa Banyuanyara, Subair, di Masjid Nurul Falaq, berupa dana sebesar Rp10 juta untuk mendukung kebutuhan masjid serta timbunan sebanyak 100 mobil untuk menunjang kebutuhan lahan pekuburan desa. Penyerahan tersebut disaksikan Kabag Kesra Setda Takalar Sudirman dan Camat Sanrobone Irham L.
Bantuan ini menjadi bagian dari perhatian Pemkab Takalar terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk fasilitas keagamaan dan sarana pendukung kehidupan sosial di tingkat desa.
Pertemuan tersebut kemudian berkembang menjadi dialog mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari bantuan sosial, ketahanan pangan, ketersediaan LPG 3 kilogram, irigasi, jalan dan jembatan, sektor kelautan hingga pengembangan UMKM.
Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah juga tengah mendorong pengembangan potensi lokal, terutama sektor perikanan, agar masyarakat tidak berhenti pada aktivitas produksi tetapi mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan pengolahan hasil. “Sekarang ini kami juga sedang mendorong sektor perikanan.
Sehingga masyarakat kita ini jangan terhambat dengan keterbatasan,” ujarnya. Menurutnya, penguatan ekonomi lokal perlu berjalan bersama pemenuhan infrastruktur dasar, sehingga aspirasi mengenai irigasi, jalan, jembatan, kelautan, UMKM hingga kebutuhan hunian akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
Safari Jumat tersebut sekaligus menjadi kanal komunikasi langsung untuk membawa persoalan warga dari ruang perjumpaan di desa menuju proses evaluasi dan kebijakan pemerintah daerah.
