Teori ethics of care yang dikembangkan oleh Carol Gilligan menekankan bahwa moralitas perempuan sering kali berakar pada relasi dan kepedulian, bukan sekadar aturan abstrak.
Oleh Mustamin Raga
PELAKITA.ID -Publik sering kali tidak sadar bahwa ia memelihara ingatan kolektif yang panjang dan ingatan itu membentuk ekspektasi.
Ketika mendengar kata pemimpin, yang terbayang di kepala banyak orang adalah sosok tegas, lantang, keras, penuh instruksi, bahkan sedikit intimidatif. Imajinasi itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari sejarah panjang kepemimpinan yang didominasi laki-laki.
Berabad-abad lamanya, struktur sosial dan politik menempatkan laki-laki sebagai pusat kuasa. Maka gaya, pendekatan, bahkan vibes kepemimpinan yang dianggap “ideal” pun terbentuk dari pola maskulin tersebut.
Ketika seorang perempuan hadir memegang komando, publik kerap, secara sadar atau tidak, membandingkannya dengan standar lama itu.
Padahal, kepemimpinan bukan soal meniru pola yang telah usang. Ia adalah soal menghadirkan relevansi zaman dan perkembangan.
Gender dan Konstruksi Sosial Kepemimpinan
Pemikir gender seperti Simone de Beauvoir pernah menulis dalam The Second Sex “One is not born, but rather becomes, a woman.” Perempuan, kata Beauvoir, tidak dilahirkan dengan identitas sosial tertentu. Ia dibentuk oleh konstruksi budaya.
Dalam konteks kepemimpinan, konstruksi itu juga bekerja sebaliknya yakni publik membentuk persepsi tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak dan persepsi itu lama sekali diwarnai oleh pengalaman maskulin.
Teoretikus gender kontemporer seperti Judith Butler menambahkan bahwa gender adalah performatif. Ia dibentuk melalui praktik dan pengulangan sosial.
Maka ketika perempuan memimpin, ia tidak sedang memasuki ruang kosong. Ia memasuki panggung yang telah lama diatur tata lampunya, nada suaranya, bahkan gesturnya oleh tradisi laki-laki.
Di sisi lain, studi kepemimpinan modern menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Alice H. Eagly melalui teori Role Congruity menjelaskan bahwa perempuan kerap menghadapi bias karena gaya kepemimpinan mereka dianggap tidak sesuai dengan stereotip pemimpin yang maskulin.
Penelitian Eagly juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengadopsi gaya transformational leadership yakni gaya kepemimpinan yang menekankan kolaborasi, empati, dan pemberdayaan.
Artinya, ketika perempuan memimpin dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah karakteristik yang justru sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang kompleks.
Ekspektasi yang Terlanjur Mengeras
Publik sering menginginkan hasil cepat, gebrakan keras, retorika yang menggelegar. Mereka sudah terbiasa dengan model kepemimpinan komando.
Maka ketika yang hadir adalah pendekatan persuasif, merangkul, dan perlahan membangun konsensus, sebagian orang merasa ada yang kurang.
Padahal, hasil kepemimpinan tidak selalu lahir dari dentuman. Ia bisa tumbuh dari kesabaran. Ekspektasi publik yang “terpola lama” itu sesungguhnya adalah cermin dari pengalaman sejarah.
Jika selama puluhan bahkan ratusan tahun wilayah dipimpin oleh laki-laki, maka standar keberhasilan pun dirumuskan berdasarkan pola tersebut.
Ketika perempuan memimpin, publik kerap tidak memberi ruang adaptasi terhadap perbedaan nuansa. Padahal berbeda bukan berarti lebih rendah. Berbeda adalah konsekuensi dari perbedaan perspektif.
Sulawesi Selatan dan Babak Kepemimpinan Perempuan
Di beberapa kabupaten/kota bahkan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan hari ini, tongkat komando berada di tangan perempuan. Ini bukan sekadar peristiwa administratif.
Ini adalah pergeseran simbolik dalam sejarah politik lokal. Salah satunya adalah Kabupaten Gowa.
Wilayah yang memiliki sejarah panjang peradaban ini bukanlah ruang tanpa jejak perempuan dalam kepemimpinan. Tujuh abad silam, tepatnya sekitar tahun 1320, Gowa pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai Tu Manurunga ri Gowa Karaeng Bainea.
Dalam tradisi lisan dan catatan sejarah lokal, sosok ini bukan hanya hadir sebagai pemimpin administratif, tetapi sebagai figur pemersatu. Ia tampil sebagai peredam konflik di tengah fragmentasi kekuasaan kala itu.
Kepemimpinannya lahir bukan dari dominasi, melainkan dari legitimasi moral dan penerimaan sosial.
Menariknya, narasi tentang Tu Manurunga tidak menonjolkan kekuatan fisik atau ekspansi militer, melainkan kemampuan merangkul dan mengayomi. Ia menjadi payung bagi kelompok-kelompok yang terpecah. Ia menghadirkan stabilitas dalam suasana yang tidak kondusif.
Tujuh ratus lima tahun berlalu. Dunia berubah. Struktur pemerintahan modern berbeda jauh dari sistem kerajaan abad ke-14. Namun satu fakta kembali terulang. Gowa kembali dipimpin oleh sosok perempuan.
Tantangannya jelas berbeda yakni birokrasi modern, tekanan media sosial, ekspektasi publik yang instan, dinamika politik elektoral, hingga tuntutan transparansi digital. Tetapi ada satu benang merah yang tetap sama yakni menjadi pengayom dan pembawa kesejahteraan.
Nuansa yang Berbeda, Substansi yang Sama
Kepemimpinan perempuan sering kali menghadirkan pendekatan yang lebih komunikatif. Banyak studi menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih terbuka pada dialog dan partisipasi publik.
Mereka lebih sering mengedepankan empati dalam pengambilan keputusan. Namun publik kadang salah membaca empati sebagai kelemahan. Padahal empati adalah kecerdasan emosional. Dan dalam era sosial yang mudah terpolarisasi, kecerdasan emosional justru menjadi kebutuhan mendesak.
Seorang pemimpin perempuan tidak harus meniru suara keras pemimpin laki-laki untuk dianggap tegas. Ketegasan dapat hadir dalam kelembutan yang konsisten.
Keputusan yang berpihak pada keadilan sosial tidak harus dibungkus dengan retorika yang meledak-ledak.
Perbedaan gaya bukan soal superioritas, melainkan soal spektrum pendekatan.
Menjadi Payung bagi Semua
Baik pada masa Tu Manurunga maupun pada masa kini, fungsi fundamental seorang pemimpin tetap sama yakni menjadi pengayom. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengayom berarti menghadirkan rasa aman bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi, tanpa favoritisme.
Kepemimpinan perempuan membawa warna khas dalam fungsi ini.
Perspektif perempuan sering kali lebih peka terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, perlindungan kelompok rentan, dan kesejahteraan komunitas kecil. Bukan karena laki-laki tidak mampu memahaminya, tetapi karena pengalaman hidup perempuan memberi kedalaman perspektif yang berbeda.
Teori ethics of care yang dikembangkan oleh Carol Gilligan menekankan bahwa moralitas perempuan sering kali berakar pada relasi dan kepedulian, bukan sekadar aturan abstrak.
Dalam konteks kepemimpinan, pendekatan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Maka ketika seorang perempuan memimpin Gowa hari ini, publik sesungguhnya sedang menyaksikan babak sejarah yang bukan sekadar administratif, tetapi kultural. Ini adalah momentum untuk mendefinisikan ulang makna kepemimpinan.
Melepaskan Standar Lama
Barangkali yang perlu diubah bukan gaya kepemimpinan perempuan, melainkan lensa publik dalam menilai.
Jika selama ini keberhasilan diukur dari seberapa keras suara seorang pemimpin, mungkin kini perlu diukur dari seberapa dalam dampaknya. Jika selama ini keberanian diukur dari konfrontasi, mungkin kini dapat diukur dari kemampuan meredam konflik.
Tujuh abad lalu, seorang perempuan di Gowa mampu menjadi titik temu dalam pusaran perpecahan. Hari ini, di tengah kompleksitas zaman modern, kepemimpinan perempuan kembali diuji untuk menjadi payung bagi semua kelompok tua-muda, kota-desa, kaya-miskin.
Ekspektasi boleh tinggi. Kritik tentu perlu. Tetapi membandingkan kepemimpinan perempuan dengan standar maskulin yang telah mengeras selama ratusan tahun adalah ketidakadilan epistemik.
Kepemimpinan bukan soal jenis kelamin. Ia soal kapasitas, integritas, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.
Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa perspektif gender memberi warna pada cara memimpin.
Dan, justru dalam warna yang berbeda itulah kita menemukan keseimbangan yang selama ini hilang.
Gowa telah membuktikan dalam sejarahnya bahwa perempuan bukanlah anomali dalam kepemimpinan. Ia pernah menjadi sumber stabilitas. Ia pernah menjadi peredam konflik.
Kini, setelah 705 tahun berlalu, sejarah seperti berbisik kembali bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah eksperimen. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang peradaban itu sendiri. Tinggal satu pertanyaan bagi kita sebagai publik yakni
Apakah kita siap menilai dengan ukuran baru, atau tetap terjebak pada bayang-bayang standar lama?
___
Gerhana Alauddin, 27 Februari 2026
