PELAKITA.ID – Perempuan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) melakukan audience dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUK-KB) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan pengurus Perempuan PGRI dan program prioritas yang dapat berkolaborasi dengan inisiatif yang dijalankan oleh DP3ADALDUK-KB, Jumat, 23/4/2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Perempuan PGRI, Dra. Hj. Hendriati Sabir, M.Pd., dan disambut langsung oleh Kepala Dinas DP3ADALDUK-KB, ibu Andi Mirna, SH.
Turut hadir pula beberapa anggota pengurus Perempuan PGRI, termasuk Dr. Fadiah Machmud, Fahma Fachruddin, S.Pd, Dr. Salma Saputri, Hamdana, S.Pd., M.Pd, Ir. Fitriani Amrullah, M.Pd., dan Rahman Hidayah.
Andi Mirna menyambut hangat kedatangan Perempuan PGRI dan menyatakan apresiasinya terhadap upaya organisasi ini untuk bersinergi dalam mengatasi permasalahan sosial, terutama terkait dengan kekerasan terhadap anak di sekolah.
Menurutnya, teknologi yang berkembang pesat saat ini membawa tantangan besar, khususnya dalam hal pengawasan anak agar tidak terpapar pengaruh negatif. Dalam konteks ini, peran guru dan pendidik sangat penting, karena mereka berhubungan langsung dengan peserta didik baik di sekolah maupun perguruan tinggi.
Mirna juga menekankan pentingnya pendekatan intervensi sedini mungkin terhadap isu-isu sosial yang berkembang, termasuk pengendalian inflasi, kemiskinan, stunting, gizi buruk, serta anak yang tidak bersekolah dan perkawinan anak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fokus utama untuk mengatasi permasalahan ini, yang selaras dengan visi “Sulsel Maju Berkarakter” dan program prioritas nasional untuk memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Mirna mengajak Perempuan PGRI untuk bersama-sama mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dia juga mengusulkan bahwa Perempuan PGRI dapat berperan aktif dalam kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola pengasuhan berbasis hak anak.
Lebih lanjut, dia juga berharap agar Perempuan PGRI dapat menjadi agen perubahan, baik di tingkat desa, kelurahan, maupun kecamatan, melalui sinergi yang berkelanjutan dengan organisasi lainnya seperti PKK.
Mirna juga menyoroti rencana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimplementasikan intervensi berbasis desa, dengan program-program seperti Ruang Bersama, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Semua inisiatif ini diharapkan dapat berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Andi Mirna.
Sementara itu, Hendriati Sabir, selaku Ketua Perempuan PGRI, memaparkan beberapa program prioritas Perempuan PGRI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan agar dapat berpartisipasi maksimal dalam pembangunan. P
“rogram ini juga mencakup pemberdayaan guru dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan,” sebutnya.
Hendriati juga menyampaikan bahwa Perempuan PGRI memiliki potensi SDM yang dapat dipersiapkan sebagai fasilitator untuk membantu kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan anak dan perempuan.
Untuk itu, mereka akan diberikan pembekalan, seperti Training of Trainers (TOT) Konvensi Hak Anak (KHA), agar dapat memperkuat perspektif dalam menyikapi isu-isu terkait anak dan perempuan.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog dengan OPD terkait, serta mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PKK.
Tujuannya adalah merancang program bersama yang dapat merespons permasalahan anak dan perempuan di Sulawesi Selatan, dengan pendekatan pemodelan di tingkat kecamatan.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih maju, berkarakter, dan inklusif.
Redaksi
